BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan Lampung Economic Blue Green dengan mengoptimalkan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dari sektor kehutanan, perhutanan sosial, mangrove, hingga ekosistem pesisir. Konsep ini dibahas dalam Rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Hutan Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (16/9/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan, tim yang dibentuk lewat SK Gubernur ini harus benar-benar bekerja, bukan sekadar dokumen administratif. Seluruh pelaksanaan program juga wajib berlandaskan regulasi yang berlaku, sembari tetap membuka ruang inovasi agar dampaknya nyata bagi Lampung.
Cakupan inisiatif karbon diperluas, tidak lagi terbatas pada ekosistem hutan. Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung Anshori Djausal menjelaskan, peluang ekonomi karbon juga terbuka di kawasan pesisir, mangrove, limbah pertanian, dan agroforestri.
Dalam roadmap yang dibahas, lanskap karbon Lampung dipetakan menjadi green carbon (hutan, kebun, agroforestri, biodiversitas) dan blue carbon (mangrove, rawa, sungai), dilengkapi konsep silvofishery yang memadukan konservasi ekosistem dengan budidaya kepiting, kerang, dan pariwisata.
Rapat ini turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Dinas Kehutanan, dan perwakilan Bappeda Provinsi Lampung. Melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan banyak pihak, inovasi pembiayaan, dan partisipasi masyarakat, inisiatif ini diharapkan menghubungkan perlindungan ekosistem dengan peluang ekonomi nyata bagi warga Lampung.(IWA)
