Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan agar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama mengenakan sarung dan peci satu hari dalam sepekan. Gagasan yang disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Santri 2026 itu dimaksudkan untuk merawat identitas budaya Nusantara dan menumbuhkan kebanggaan terhadap tradisi bangsa.
@Iwa Perkasa
Menag menegaskan, penggunaan sarung dan peci tidak harus menjadi kewajiban. Ia mengusulkannya sebagai kegiatan rutin apabila disepakati para pegawai. Di lingkungan Direktorat Jenderal Pesantren, bahkan muncul gagasan “Selasa Bersarung”. Sejauh ini, masih berupa gagasan, bukan kebijakan wajib bagi seluruh ASN Kemenag.
Merawat tradisi terang, bukanlah persoalan. Sebab, sarung dan peci telah lama hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia, termasuk tradisi pesantren. Keduanya punya nilai budaya, sosial, dan spiritual yang layak dijaga. Modernisasi tidak harus membuat bangsa meninggalkan akar budayanya.
Namun, ketika gagasan itu dibawa ke ruang birokrasi, pertanyaan yang lebih besar patut diajukan. Apakah pembiasaan simbol budaya ini akan memberi manfaat nyata bagi kualitas pelayanan publik, atau justru berhenti sebagai kegiatan yang mudah terlihat tetapi sulit diukur dampaknya?
Di sinilah istilah politik simbolik menjadi relevan untuk menguji sebuah kebijakan, bukan untuk menuduh motif pribadi pejabat yang mengusulkannya.
Politik simbolik terjadi ketika simbol, penampilan, dan gestur mendapat perhatian besar karena mudah membangun kesan, sementara perubahan substantif yang lebih sulit justru kurang memperoleh perhatian. Dalam konteks birokrasi, pakaian tradisional dapat menjadi simbol kebanggaan. Namub tidak otomatis membuat pelayanan lebih cepat, pegawai lebih jujur, atau urusan masyarakat lebih mudah.
Ukuran kinerja ASN bukanlah apa yang dikenakan saat masuk kantor, melainkan apa yang dikerjakan ketika melayani masyarakat. Warga membutuhkan layanan yang pasti, prosedur yang sederhana, informasi yang terbuka, dan perlakuan yang adil. Mereka tidak semestinya harus menunggu lebih lama hanya karena institusi sibuk membangun identitas visual.
Tentu tidak adil pula jika anjuran bersarung langsung dianggap pemborosan atau pencitraan. Selama sifatnya sukarela, tidak mengganggu pekerjaan, dan tidak menambah beban anggaran secara tidak perlu, gagasan tersebut dapat menjadi kegiatan budaya yang sederhana. Tidak semua program harus menghasilkan perubahan ekonomi besar untuk dianggap berguna.
Tetapi Kementerian Agama perlu memastikan bahwa simbol itu tidak diperlakukan seolah-olah menjadi ukuran moral pegawai. Sarung dan peci bukan jaminan integritas, sebagaimana pakaian formal bukan bukti profesionalisme. Nilai seseorang dan mutu birokrasi tidak dapat ditentukan hanya dari penampilan luarnya.
Ada pula soal keberagaman. Kementerian Agama melayani masyarakat dengan latar agama, keyakinan, dan tradisi yang beragam. Karena itu, kegiatan budaya di lingkungan kementerian perlu dirancang secara inklusif, tanpa memberi kesan bahwa satu bentuk penampilan merupakan ukuran tunggal kedekatan seseorang dengan nilai agama atau kebangsaan.
Jauh lebih penting jika semangat merawat tradisi itu dihubungkan dengan penguatan nilai-nilai yang memang hendak diwariskan pesantren, yaitu kejujuran, disiplin, kesederhanaan, penghormatan kepada sesama, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut seharusnya terlihat dalam keputusan, perilaku, dan pelayanan ASN setiap hari, bukan hanya pada satu hari berpakaian tertentu.
Kementerian Agama juga dapat menjadikan momentum Hari Santri untuk mendorong agenda yang dampaknya lebih terukur. Misalnya, memperbaiki layanan administrasi keagamaan, meningkatkan transparansi bantuan pendidikan dan pesantren, memperkuat pencegahan korupsi, serta memastikan layanan publik berjalan tanpa diskriminasi. Jika gerakan budaya berjalan berdampingan dengan pembenahan itu, sarung dan peci tidak sekadar menjadi atribut.
Sebaliknya, bila energi komunikasi lebih banyak tersedot pada penampilan, sementara persoalan pelayanan dan integritas dibiarkan tanpa kemajuan berarti, kritik tentang politik simbolik akan sulit dihindari.
Menggunakan sarung bukanlah untuk melawan jas, atau tradisi melawan modernitas. Budaya patut dirawat, tetapi kinerja harus tetap menjadi ukuran utama.
Sarung dan peci boleh menjadi kebanggaan di kantor pemerintah. Namun, kepercayaan publik hanya tumbuh ketika simbol kebanggaan itu sejalan dengan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.*****
