BANDAR LAMPUNG — Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya teratasi. Pada saat yang sama, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan turun ke jalan membawa rapor merah pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (27/10/2026). Mereka mendatangi kantor pemerintahan dan DPRD Lampung untuk menyuarakan delapan tuntutan, mulai dari penanganan karhutla hingga pendidikan.
Aksi di depan DPRD Lampung sempat memanas. Massa terlibat saling dorong dengan aparat ketika mendesak masuk ke gedung untuk menyampaikan pernyataan sikap dan meminta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Anggota DPRD Lampung, Yozi Rizal, sempat menemui dan berdialog dengan mahasiswa, tetapi tidak mengizinkan massa masuk ke gedung. Alhasil, hingga petang, tuntutan mereka belum menghasilkan kejelasan penyelesaian yang diharapkan.
Ketidakpuasan itu berujung pada ancaman aksi lanjutan dengan jumlah peserta lebih besar pada 28 Oktober.
Mahasiswa juga menyoroti antrean panjang BBM di SPBU yang mereka nilai seharusnya dapat ditangani pemerintah. Pesan mereka tegas, meminta aspirasi didengar, ditindaklanjuti dengan solusi konkret.
Karhutla menjadi salah satu isu paling mendesak. Massa menuntut penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Mendesak dilakukannya investigasi dugaan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja, serta perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap. Tuntutan ini perlu ditindaklanjuti dengan data kejadian, pemeriksaan penyebab kebakaran, dan penegakan hukum berdasarkan bukti.
Di Lampung, penanganan kebakaran di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK) telah menunjukkan koordinasi lintas lembaga yang relatif baik. Api di TNWK berhasil dipadamkan, setelah semua pihak berjibaku di kawan kawasan konservasi yang sesungguhnya berada pada otoritas taman nasional. Gubernur Mirza, dan Wakil Gubernur Jihan, bahkan beberapa kali terjun ke lokasi.
Tuntutan mahasiswa juga mencakup transparansi distribusi BBM bersubsidi, penurunan harga pangan pokok, perbaikan tata kelola ekonomi, penghentian militerisme di ranah sipil, serta pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Delapan tuntutan tersebut menunjukkan luasnya persoalan yang mereka angkat, meskipun setiap isu memerlukan pemeriksaan data dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD, peristiwa ini menjadi ujian komunikasi sekaligus respons kelembagaan. Dialog dengan demonstran penting, tetapi tidak boleh berhenti pada pertemuan singkat. Aspirasi perlu dicatat, diteruskan kepada pihak berwenang, dan dijawab dengan langkah yang terukur. DPRD juga perlu menjelaskan mekanisme serta jadwal tindak lanjut jika RDPU diminta oleh massa.
Dalam penanganan karhutla, misalnya, warga membutuhkan informasi mengenai perkembangan pemadaman, luas area terdampak, kualitas udara, perlindungan kesehatan, serta hasil penyelidikan apabila ditemukan dugaan pembakaran disengaja.
Hal serupa berlaku pada antrean BBM, harga pangan, dan pendidikan. Pemerintah perlu menjawab kritik dengan data, kebijakan yang jelas, serta evaluasi yang dapat dipantau masyarakat. Sebaliknya, tuntutan demonstran juga perlu diuji berdasarkan fakta dan kelayakan kebijakan agar kritik dapat berkembang menjadi perbaikan nyata.
Aksi unjuk rasa di bawah terik matahari ini dikawal langsung oleh Polda Lampung.
Aksi berlangsung baik dan lancar. Pertugas mengedepankan pelayanan dan pengamanan hingga aksi unjuk rasa damai berakhir.
Dalam pelaksanaannya, personel Polda Lampung mengedepankan pendekatan humanis dan profesional guna memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib, aman, dan lancar, serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.(iwa)
