JAKARTA — Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting yang berlangsung pada periode 2025–2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
Kronologi tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam keterangan pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026), yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian.
Pada periode 2025–2026, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang sah berdasarkan undang-undang.
Sasaran penyadapan yang disebut Kabareskrim tidak hanya nomor Presiden Prabowo. Sejumlah nomor milik pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha juga diduga masuk dalam sistem tersebut.
Persoalan berlanjut pada Oktober 2026. Asep menyebut para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan pada komputer sistem tersebut. Penghapusan data elektronik ini menjadi bagian dari perkara yang kini ditangani Bareskrim.
Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan tiga tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan scientific investigation. Satu orang berinisial SU masih diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.
Asep menyatakan penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Ketiga tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Penyidikan Masih Berjalan
Dalam kesempatan tersebut, Yusril menegaskan bahwa ketiga tersangka akan menjalani proses penyidikan oleh kepolisian. Penanganan perkara berada dalam ranah pidana dan proses pembuktiannya menjadi kewenangan penyidik.
Meski demikian, sejumlah hal masih perlu diungkap lebih jauh. Di antaranya, siapa yang mengoperasikan sistem penyadapan, bagaimana nomor-nomor telepon dimasukkan ke LIMS, siapa yang mengakses hasil penyadapan, serta apakah data tersebut pernah disalin atau diserahkan kepada pihak lain.
Perintah penghapusan file pada Oktober 2026 juga menjadi bagian penting yang perlu didalami. Penyidik perlu menjelaskan alasan penghapusan, pihak yang melaksanakannya, serta apakah masih terdapat salinan data di perangkat atau server lain.
Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan tindakan sejumlah individu. Penggunaan sistem penyadapan milik kepolisian tanpa prosedur penegakan hukum yang sah juga menyentuh persoalan pengawasan, kewenangan, dan perlindungan privasi warga negara.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan tersangka bukan putusan bersalah. Penyidikan Bareskrim selanjutnya akan menentukan peran masing-masing tersangka dan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.(iwa)
