BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang membahas kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama cabai.
Pemprov Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah. Rapat berlangsung secara virtual dari Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Selasa (3/11/2026).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan inflasi nasional Oktober 2026 sebesar 0,22 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Inflasi bulanan melambat dibandingkan September sebesar 0,30 persen, sementara inflasi tahunan turun dari 3,28 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi bulanan, dengan kenaikan 0,51 persen dan andil 0,15 persen. Tekanan terbesar berasal dari cabai merah yang mengalami inflasi 31,90 persen dengan andil 0,13 persen, disusul cabai rawit 11,07 persen dengan andil 0,05 persen, serta tomat 18,70 persen dengan andil 0,04 persen.
Secara tahunan, cabai rawit mencatat inflasi 104,35 persen dengan andil 0,24 persen. Sementara itu, kelompok transportasi, terutama bensin, tarif angkutan udara, dan pelumas atau oli mesin, memberikan andil inflasi sebesar 0,59 persen.
Tekanan harga di Lampung bahkan lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Inflasi Oktober tercatat 0,54 persen secara bulanan dan 3,83 persen secara tahunan. Kabupaten Lampung Timur masuk tiga besar daerah dengan inflasi bulanan tertinggi di Sumatera, yakni 0,90 persen, bersama Kabupaten Pasaman Barat dan Aceh Tengah.
Secara tahunan, inflasi cabai rawit di Lampung mencapai 107,92 persen. Beras dan minyak goreng juga mencatat inflasi masing-masing 8,66 persen dan 12,89 persen.
Dalam sesi tanggapan, perwakilan Pemprov Lampung menyampaikan bahwa jajaran pemerintah daerah telah turun langsung ke hampir seluruh kabupaten/kota. Petani juga telah melakukan perawatan tanaman dan memanfaatkan sumur bor sebagai sumber pengairan.
Hanya saja, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung, Elvira, sebelumnya mengatakan banyak petani cabai yang menunda tanam saat Elnino karena takut gagal, sehingga pasokan menurun.
Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada kondisi alam. Ia meminta kepala dinas memiliki basis data pedagang besar dan pengepul di setiap kabupaten, memantau harga setiap hari, serta membandingkannya dengan harga di daerah lain setelah memperhitungkan ongkos angkut.
“Kalau kita tidak mempunyai database seperti itu, begitu terjadi kenaikan salah satu komoditas, kita tidak bisa berbuat,” ujarnya.
Tomsi juga meminta daerah menyiapkan perencanaan menghadapi musim kemarau maupun musim hujan agar persoalan kenaikan harga tidak terus berulang setiap tahun.
“Kalau kita tidak memiliki perencanaan sama sekali menghadapi situasi-situasi seperti itu, ya kita hanya pasrah,” tegasnya.(iwa)
