BANDAR LAMPUNG — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi persoalan serius pasar tenaga kerja nasional. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 72.336 pekerja terkena PHK hingga Oktober 2026. Di tengah tekanan tersebut, Lampung terlihat relatif lebih terkendali. Namun, kondisi itu belum cukup untuk menyimpulkan pasar kerja daerah ini sepenuhnya aman.
Data Kemnaker melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mencatat 63.789 pekerja melaporkan terkena PHK sepanjang Januari–September 2026. Dari jumlah tersebut, 534 orang berdomisili di Lampung. Angka itu menempatkan Lampung pada urutan ke-19 dari 38 provinsi, dengan kontribusi sekitar 0,84 persen terhadap total nasional.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, mencapai 13.044 pekerja, disusul Banten 7.733 orang dan Jawa Timur 6.154 orang. Sebaran tersebut memperlihatkan konsentrasi PHK masih lebih besar di sejumlah pusat industri dan ekonomi nasional.
Namun, angka 534 pekerja di Lampung perlu dibaca secara hati-hati. Data tersebut merupakan laporan PHK yang masuk ke sistem JKP, bukan sensus seluruh pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kemnaker juga menyatakan data enam bulan terakhir masih dinamis karena pekerja memiliki waktu hingga enam bulan sejak tanggal PHK untuk mengajukan klaim.
Dua catatan data di Lampung
Gambaran dari pemerintah daerah menunjukkan angka dengan cakupan berbeda. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mencatat 27 laporan atau aduan PHK hingga Agustus 2026. Kepala Disnaker Lampung Agus Nompitu menyebut laporan paling banyak berasal dari sektor jasa, disusul perdagangan dan sebagian industri.
Disnaker menilai kondisi tersebut belum menunjukkan gelombang PHK besar-besaran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung pada Agustus 2026 tercatat 3,97 persen, masih di bawah empat persen.
Perbedaan angka 534 dari sistem JKP Kemnaker dan 27 laporan Disnaker tidak serta-merta menunjukkan adanya ketidaksesuaian data. Keduanya memiliki basis pencatatan berbeda. Data JKP menghitung pekerja yang melaporkan PHK melalui sistem nasional, sedangkan angka Disnaker merupakan laporan atau pengaduan yang diterima dan ditangani pemerintah daerah.
Karena itu, keduanya tidak dapat dijumlahkan ataupun dibandingkan langsung. Justru, kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi dan penjelasan data agar pemerintah memiliki gambaran lebih utuh mengenai pekerja yang kehilangan pekerjaan di Lampung.
Persoalan PHK juga perlu dibaca bersama perkembangan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak otomatis menjamin seluruh sektor usaha mampu mempertahankan tenaga kerjanya.
Lampung memang memiliki modal ekonomi dari pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa. Namun, pertumbuhan antarlapangan usaha tidak selalu diikuti penyerapan tenaga kerja dengan kecepatan yang sama. Ada sektor yang tumbuh dengan produktivitas lebih tinggi, tetapi tidak selalu membutuhkan tambahan pekerja dalam jumlah besar.
Karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi dan TPT perlu dilengkapi dengan perkembangan jumlah pekerja formal, penciptaan pekerjaan baru, serta kualitas pekerjaan yang tersedia. Pemerintah juga perlu mencermati apakah pekerja yang terkena PHK dapat segera terserap kembali atau justru berpindah ke pekerjaan informal dengan pendapatan dan perlindungan yang lebih rendah.
Bagi Lampung, persoalannya bukan hanya mencegah PHK massal. Tantangan yang sama pentingnya adalah memperluas kesempatan kerja produktif, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memastikan pertumbuhan investasi memberi dampak nyata terhadap penyerapan pekerja lokal.
Angka PHK Lampung yang relatif kecil dibandingkan provinsi lain patut menjadi modal optimisme. Namun, optimisme harus disertai kewaspadaan dan data yang lebih terbuka.
Disnaker Lampung perlu memperbarui jumlah pekerja terdampak hingga Oktober, merinci perusahaan dan sektor usaha yang melakukan PHK, serta menjelaskan penyelesaian hak-hak pekerja. Data tersebut perlu disandingkan dengan catatan Kemnaker dan kabupaten/kota agar tidak terjadi penghitungan ganda maupun celah pencatatan.
Pemerintah daerah juga perlu memetakan sektor yang paling rentan terhadap perlambatan permintaan, efisiensi perusahaan, dan perubahan struktur usaha. Langkah antisipasi akan lebih efektif jika dilakukan sebelum pengurangan tenaga kerja meluas.
Lampung belum berada dalam situasi gelombang PHK besar seperti sejumlah provinsi lain. Itu kabar baik. Tetapi ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan dan seberapa rendah angka pengangguran. Kemampuan menjaga pekerjaan, melindungi pendapatan keluarga, dan menciptakan kesempatan kerja baru juga harus menjadi ukuran.
Lampung boleh relatif terkendali, tetapi tidak boleh terlena.(iwa)
