Hilirisasi telah menjadi salah satu agenda utama pembangunan ekonomi. Pemerintah pusat maupun daerah berulang kali menyampaikan pentingnya mengolah komoditas di dalam negeri agar nilai tambah tidak seluruhnya dinikmati pihak lain. Bagi Lampung, gagasan ini terasa relevan. Daerah ini memiliki kekayaan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah keunggulan sumber daya tersebut menjadi kemakmuran masyarakat.
@Iwa Perkasa
Setelah menyimak perjalanan program hilirisasi yang terus digulirkan, Nomics melihat ada satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: apakah hilirisasi benar-benar sedang mengubah struktur ekonomi Lampung, atau masih lebih banyak menjadi agenda, wacana investasi, dan daftar potensi yang menunggu diwujudkan?
Persoalan Lampung bukan kekurangan komoditas. Justru bahan baku tersedia dalam jumlah besar di sini. Singkong, jagung, kopi, nanas, tebu, dan berbagai hasil pertanian lainnya menjadi kekuatan ekonomi daerah. Namun, kekuatan produksi belum otomatis membuat petani memperoleh pendapatan yang lebih baik atau menciptakan lapangan kerja industri dalam skala besar. Keuntungan paling banyak dinikmati para toke atau pengusaha yang jumlahnya sangat terbatas.
Pemerintah Provinsi Lampung telah menempatkan hilirisasi sebagai salah satu jalan transformasi ekonomi. Kebijakan ini pantas didukung, dapat menjadi pintu masuk perbaikkan pendapatan petani.
Dalam sejumlah kesempatan, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa nilai sektor primer Lampung mencapai sekitar Rp165 triliun, tetapi tingkat hilirisasi masih terbatas. Pada September 2026, Gubernur menyebut baru sekitar 30 persen komoditas daerah yang telah dihilirisasi. Angka tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih harus dikerjakan.
Pada awal November, agenda itu kembali mengemuka dalam Lampung Economic & Investment Forum 2026. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia mempertemukan lebih dari 100 calon investor domestik dan internasional untuk membicarakan peluang investasi, termasuk industri pengolahan komoditas unggulan. Forum tersebut menghasilkan tindak lanjut berupa pertemuan bisnis dan sejumlah letter of intent. Ini merupakan langkah positif. Namun, minat investasi belum sama dengan realisasi investasi, apalagi produksi industri yang sudah berjalan.
Bioetanol dan pertanyaan tentang keterlibatan daerah
Rencana pengembangan industri bioetanol di Lampung memberikan gambaran lebih konkret tentang tantangan hilirisasi. Proyek yang dikawal pemerintah pusat ini melibatkan Pertamina New & Renewable Energy, Toyota Group, Danantara, serta mitra teknologi dari Jepang. Pemerintah Provinsi Lampung turut mendukung melalui koordinasi dan penyiapan ekosistem pengembangan.
Pengembangan fasilitas bioetanol di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, menjadi bagian dari rencana tersebut. Fasilitas pengembangan awal diarahkan untuk menguji keekonomian produksi, sebelum proyek bergerak menuju kapasitas komersial yang lebih besar. Rencana investasi dan target operasionalnya menunjukkan bahwa Lampung berpeluang mengambil posisi penting dalam pengembangan energi terbarukan berbasis pertanian.
Namun, di balik optimisme itu terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih serius, yakni tentang seberapa besar masyarakat dan pelaku ekonomi lokal akan terlibat dalam ekosistem industri yang dibangun.
Salah satu bahan baku yang disiapkan untuk pengembangan bioetanol adalah sorgum. Pemerintah telah menyampaikan rencana pengembangan budidayanya, termasuk penanaman percontohan dan perluasan kawasan tanam. Sementara itu, molase atau tetes tebu juga disiapkan sebagai bahan baku awal. Dengan pendekatan beberapa jenis bahan baku, pasokan industri diharapkan tidak bergantung pada satu komoditas saja.
Di sinilah tantangannya (Lampung dalam posisi menerima saja/pasif).
Sorgum belum menjadi komoditas yang akrab bagi sebagian besar petani Lampung. Budidaya, pengetahuan teknis, ketersediaan benih, kesesuaian lahan, kepastian pembelian, hingga perhitungan keuntungan usaha tani membutuhkan persiapan serius. Petani tidak bisa begitu saja diminta beralih menanam komoditas baru hanya karena industri membutuhkan bahan baku.
Proyek bioetanol ini dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah pusat, BUMN, swasta nasional, dan mitra asing. Skala investasi dan kebutuhan teknologinya memang menuntut kerja sama lintas pihak. Namun, keterlibatan pemerintah daerah dan petani tidak boleh berhenti pada dukungan administratif atau penyediaan potensi lahan. Daerah harus memiliki peran nyata dalam membangun rantai pasok, menyiapkan petani, menghubungkan koperasi dengan industri, dan memastikan manfaat ekonomi tinggal di Lampung.
Peran nyata itu semestinya bersifat pasti dan terukur. Jangan sampai pabrik berdiri di Lampung, tetapi ekosistem ekonominya lebih banyak dikendalikan dari luar daerah. Lampung hanya menjadi lokasi industri dan pemasok bahan baku, sementara sebagian besar nilai tambah, teknologi, dan keuntungan mengalir ke luar.
Ambil contoh singkong. Lampung memiliki posisi penting dalam produksi tapioka nasional. Komoditas ini juga memiliki peluang pengembangan produk turunan seperti mocaf, pati termodifikasi, glukosa, dan sorbitol serta etonal. Potensinya tidak kecil karena produk turunannya dapat memasok berbagai kebutuhan industri pangan dan sektor lainnya.
Namun, membangun industri turunan saja belum menyelesaikan persoalan. Pasokan bahan baku harus terjamin, produktivitas kebun meningkat, standar kualitas terpenuhi, dan harga pembelian memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Jika industri berkembang tetapi petani tetap menghadapi harga jual rendah dan posisi tawar lemah, rantai nilai yang terbentuk belum sepenuhnya adil.
Hal serupa berlaku untuk jagung, kopi, nanas, dan komoditas lainnya. Hilirisasi seharusnya menghubungkan petani, koperasi, kelompok usaha, industri pengolahan, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan pasar. Tanpa keterhubungan itu, pabrik yang berdiri hanya menjadi entitas ekonomi yang terpisah dari masyarakat sekitar.
Hilirisasi harus dimulai dari produktivitas
Industri pengolahan membutuhkan bahan baku yang cukup, berkualitas, dan tersedia secara berkelanjutan. Karena itu, hilirisasi tidak dapat dipisahkan dari pembenahan sektor hulu.
Data BPS 2026 memberikan peringatan. Produksi padi Lampung diperkirakan turun 4,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan produksi jagung turun 0,39 persen. Produktivitas, luas panen, kualitas benih, ketersediaan pupuk, teknologi budidaya, dan penanganan pascapanen harus menjadi bagian dari agenda hilirisasi.
Pemerintah Provinsi Lampung telah mendorong pengembangan fasilitas pengering atau dryer melalui program Desaku Maju. Fasilitas pascapanen seperti ini penting karena komoditas yang keluar dari desa dalam kondisi lebih kering dan memenuhi standar memiliki peluang memperoleh harga lebih baik, sekaligus menekan biaya logistik. Namun, kesinambungan program dan pemerataan manfaatnya masih menjadi pekerjaan rumah. Evaluasi dan pengawasan mesti dilakukan secara ketat untuk mengetahui, apakah alat pengering benar-benar terpakai, memenuhi kapasitas skala ekonomi, bermanfaat dan menghasilkan nilai tambah.
Hilirisasi juga membutuhkan dukungan riset dan teknologi. Perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi mitra dalam forum diskusi. Hasil penelitian harus menjawab kebutuhan industri, meningkatkan produktivitas petani, menghasilkan teknologi pengolahan yang terjangkau, dan melahirkan tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan pasar.
Lampung tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa setiap investasi otomatis membawa kesejahteraan. Investasi memang penting, tetapi kualitas investasi jauh lebih menentukan. Industri yang mengandalkan bahan baku dari luar daerah, tenaga ahli dari luar, serta rantai pasok yang tidak melibatkan pengusaha lokal mungkin meningkatkan angka produksi, tetapi dampaknya terhadap ekonomi masyarakat bisa terbatas.
Investasi alat pengering yang didanai APBD pada saatnya nanti harus menguburkan niat petani menjual Gabah Kering Panen ke Pulau Jawa.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan industri yang tumbuh memiliki keterkaitan kuat dengan ekonomi lokal. Petani harus memperoleh kepastian pasar dan harga yang wajar. UMKM perlu masuk dalam rantai pasok. Tenaga kerja lokal harus mendapatkan kesempatan peningkatan keterampilan. Pengusaha daerah perlu memiliki ruang untuk tumbuh bersama industri besar.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu menyusun ukuran keberhasilan hilirisasi secara terbuka. Bukan hanya nilai investasi, melainkan realisasi proyek, kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, persentase bahan baku lokal, keterlibatan UMKM, pertumbuhan nilai tambah industri pengolahan, hingga perubahan pendapatan petani.
Dengan ukuran seperti itu, publik dapat membedakan mana program yang sudah menghasilkan perubahan dan mana yang masih berada pada tahap perencanaan.
Hilirisasi merupakan jalan yang tepat bagi Lampung. Namun, jalan tersebut tidak akan membawa perubahan apabila hanya berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan dan promosi investasi. Yang dibutuhkan adalah transformasi menyeluruh, dari produktivitas pertanian hingga industri, dari desa hingga pasar, serta dari pertumbuhan produksi menuju peningkatan pendapatan masyarakat.
Lampung tidak kekurangan bahan mentah. Yang harus dibangun adalah kemampuan mengolahnya, menguasai rantai nilainya, dan memastikan manfaat ekonominya tidak meninggalkan masyarakat yang selama ini menjadi pemasok utama.
Ukuran keberhasilan hilirisasi bukan seberapa banyak komoditas yang berhasil diolah, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang berhasil diciptakan dari proses pengolahan itu.
Catatan Nomics
Pengembangan bioetanol berbasis sorgum semestinya tidak hanya dipandang sebagai proyek investasi dan pembangunan industri. Pemerintah daerah perlu memastikan sejak awal terbentuknya rantai pasok yang menghubungkan petani, koperasi, perusahaan pembeli atau offtaker, dan industri pengolahan. Pemerintah juga harus bisa memastikan berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap.
Petani harus mengetahui berapa kebutuhan bahan baku industri, lokasi dan luas lahan yang sesuai, standar kualitas yang diminta, perkiraan biaya produksi, serta harga pembelian yang memberikan keuntungan layak. Tanpa informasi dan kepastian tersebut, sulit mengharapkan petani bersedia menanam komoditas baru dalam skala ekonomi.
Koperasi dapat menjadi penghubung penting. Melalui kelembagaan ini, petani bisa mengonsolidasikan produksi, memperoleh akses benih dan pembiayaan, mendapatkan pendampingan teknis, serta memiliki posisi tawar lebih baik ketika berhadapan dengan industri. Di sisi lain, perusahaan atau offtaker perlu memberikan kepastian penyerapan melalui pola kemitraan yang transparan, termasuk kesepakatan volume, kualitas, harga, dan jadwal pembelian.
Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu mengambil peran sebagai penghubung sekaligus penjaga kepentingan ekonomi daerah. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat mendukung pengujian varietas, produktivitas, kesesuaian lahan, serta kelayakan usaha tani. Dengan demikian, pengembangan sorgum tidak menjadi proyek tanam sesaat, melainkan kegiatan ekonomi baru yang memiliki pasar dan kepastian pendapatan bagi petani.
Jangan sampai industri sudah menyiapkan kebutuhan bahan baku, sementara petani justru baru diperkenalkan pada komoditas yang harus mereka tanam. Kesiapan industri harus berjalan seiring dengan kesiapan masyarakat produsen. Di situlah hilirisasi mulai benar-benar menjadi transformasi ekonomi daerah.*****
