Lampung sedang menawarkan berbagai peluang investasi kepada dunia usaha. Melalui Lampung Economic and Investment Forum 2026, pemerintah provinsi memperkenalkan 12 proyek unggulan yang mencakup hilirisasi komoditas, industri pengolahan, dan energi terbarukan.
Namun, di tengah upaya menarik modal baru, persoalan lama kembali mengemuka. Infrastruktur jalan di sejumlah kabupaten masih menjadi hambatan bagi aktivitas usaha.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan persoalan tersebut dalam forum investasi Lampung, 4 November 2026. Menurutnya, pengusaha masih mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan sempit di sejumlah wilayah sentra pangan, perkebunan, dan peternakan.
Pernyataan itu penting dicermati. Sebab, jalan bukan sekadar fasilitas transportasi. Dalam ekonomi daerah, kualitas jalan menentukan biaya logistik, kecepatan distribusi, akses pasar, dan daya saing produk.
Bagi Lampung yang memiliki basis pertanian dan perkebunan kuat, persoalan ini menjadi semakin strategis. Hasil panen harus bergerak dari sentra produksi menuju gudang, industri pengolahan, pasar, dan pelabuhan. Setiap hambatan perjalanan berpotensi menambah biaya, memperpanjang waktu distribusi, bahkan menurunkan kualitas komoditas.
Persoalan tersebut juga berkaitan langsung dengan agenda hilirisasi. Pemerintah dapat menawarkan investasi pabrik pengolahan singkong, jagung, kopi, nanas, atau komoditas lainnya. Namun, investor tentu tidak hanya menghitung ketersediaan bahan baku dan insentif. Mereka juga mempertimbangkan akses menuju lokasi usaha, kepastian distribusi, dan biaya operasional.
Di sinilah terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara bersamaan. Promosi investasi harus berjalan seiring dengan pembenahan infrastruktur dasar.
Pemerintah Provinsi Lampung memang telah menempatkan perbaikan jalan sebagai salah satu agenda pembangunan. Namun, kebutuhan konektivitas tidak berhenti pada jalan provinsi. Banyak jalur produksi berada dalam kewenangan kabupaten dan kota. Karena itu, koordinasi lintas pemerintahan menjadi penting agar penanganan jalan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemerintah perlu menyusun peta jalan konektivitas ekonomi yang menghubungkan sentra produksi, kawasan industri, pasar, dan pelabuhan. Prioritas perbaikan sebaiknya ditentukan berdasarkan manfaat ekonomi, jumlah masyarakat yang dilayani, serta kontribusinya terhadap kelancaran rantai pasok.
Pengukuran juga perlu lebih terbuka. Masyarakat dan dunia usaha membutuhkan informasi mengenai kondisi jalan, panjang ruas yang ditangani, anggaran, target penyelesaian, serta kualitas hasil pekerjaan.
Lampung memiliki modal besar untuk tumbuh. Pertanian, perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, dan posisi geografisnya memberikan peluang yang tidak kecil. Namun, potensi itu membutuhkan infrastruktur yang mampu menghubungkan produksi dengan pasar.
Investor mungkin tertarik pada potensi komoditas Lampung. Tetapi keputusan mereka akan sangat dipengaruhi oleh kenyataan di lapangan.
Mendatangkan investor memang penting. Memastikan mereka dapat berproduksi secara efisien jauh lebih menentukan. Sebab, daya saing ekonomi daerah tidak dibangun hanya melalui forum promosi, tetapi juga melalui jalan yang menghubungkan potensi dengan peluang usaha.(iwa)
