Predikat kualitas tertinggi pada 2025 menjadi modal. Namun, ujian sesungguhnya adalah memastikan pelayanan publik semakin mudah diakses, responsif, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pemerintah Provinsi Lampung kembali menghadapi penilaian Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Proses penilaian tahun 2026 mulai berlangsung di lingkungan Pemprov Lampung pada Senin, 9 November. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan tersebut di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK).
Ada alasan mengapa penilaian ini patut mendapat perhatian. Pada 2025, Lampung meraih Opini Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Ombudsman RI. Bahkan, berdasarkan pengumuman Pemprov, Lampung menjadi satu-satunya provinsi dari 38 provinsi yang masuk kategori tersebut.
Capaian itu tentu menjadi modal. Namun, prestasi tahun lalu tidak otomatis menjamin hasil serupa pada 2026. Terlebih, Ombudsman telah mengubah pendekatan penilaian. Fokusnya bukan semata kepatuhan administratif, melainkan juga kualitas penyelenggaraan layanan, pengelolaan pengaduan, serta kepercayaan masyarakat.
Empat OPD menjadi lokus penilaian Pemprov Lampung tahun ini, yakni Dinas BMBK, RSUD Abdul Moeloek, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial. Keempatnya mewakili sektor yang sangat dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Pilihan BMBK sebagai salah satu lokus menjadi menarik. Pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan tidak hanya menyangkut pekerjaan fisik, tetapi juga aksesibilitas, keterbukaan informasi, prosedur pengaduan, dan respons pemerintah terhadap keluhan warga. Jalan rusak yang tidak segera ditangani, misalnya, bukan hanya persoalan teknis. Ia menyangkut mobilitas, keselamatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Begitu pula RSUD Abdul Moeloek. Mutu pelayanan kesehatan tidak cukup diukur dari kelengkapan fasilitas atau standar operasional. Waktu tunggu, kepastian layanan, keterbukaan biaya, sikap petugas, dan penanganan keluhan ikut menentukan pengalaman pasien.
Di sektor pendidikan dan sosial, tantangannya juga konkret. Masyarakat membutuhkan layanan yang mudah dijangkau, informasi yang jelas, prosedur yang tidak berbelit, serta perlakuan yang adil. Kelompok rentan harus memperoleh akses yang setara.
Marindo mengingatkan agar penilaian Ombudsman tidak sekadar menjadi upaya mengejar predikat. Ia menekankan pentingnya kompetensi aparatur, fasilitas inklusif, keterbukaan informasi, dan respons cepat terhadap pengaduan masyarakat. Bahkan, keluhan yang disampaikan melalui media sosial disebut menjadi salah satu sumber aspirasi yang dipantau gubernur dan wakil gubernur.
Ketua Tim Penilai Ombudsman RI Perwakilan Lampung Dodik Hermanto menjelaskan bahwa proses penilaian mencakup wawancara dengan penyelenggara dan petugas pelayanan, pemeriksaan dokumen, peninjauan sarana prasarana, serta wawancara dengan masyarakat pengguna layanan. Dengan demikian, penilaian tidak berhenti pada dokumen yang disiapkan OPD.
Di sinilah ukuran sesungguhnya berada. Pemerintah mungkin dapat menyiapkan ruang pelayanan, jalur disabilitas, ruang laktasi, area bermain anak, dan standar operasional. Namun, apakah warga benar-benar memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan pasti? Apakah pengaduan ditindaklanjuti? Apakah masyarakat mengetahui hak dan prosedur pelayanan yang menjadi haknya?
Pertanyaan tersebut lebih penting daripada sekadar mempertahankan posisi dalam pemeringkatan nasional. Sebab, penghargaan merupakan pengakuan atas hasil penilaian pada periode tertentu, sedangkan mutu pelayanan harus dijaga setiap hari.
Lampung memang memiliki capaian yang patut diapresiasi. Namun, predikat kualitas tertinggi 2025 justru membawa tanggung jawab lebih besar. Penilaian 2026 seharusnya menjadi kesempatan untuk menguji apakah perbaikan birokrasi telah bergerak dari pemenuhan indikator menuju perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Catatan Nomics: Penilaian Ombudsman 2026 sedang berlangsung. Hasil akhirnya belum diumumkan.
Pelayanan Publik Lampung; Ombudsman RI; Reformasi Birokrasi
