Bulog wajib membeli jagung petani Rp6.400 per kilogram dengan kadar air maksimal 14 persen. Kebijakan ini perlu didukung kesiapan fasilitas pengeringan. Tanpa dryer, petani Lampung sulit memenuhi standar mutu dan menikmati harga pembelian tertinggi tersebut.
@Iwa Perkasa
Persoalannya, tidak semua petani memiliki fasilitas pengeringan. Setelah panen, jagung berkadar air tinggi sering langsung dijual karena keterbatasan tempat penjemuran, cuaca, fasilitas penyimpanan, dan kebutuhan uang tunai. Dalam kondisi seperti ini, posisi tawar petani lemah. Mereka berisiko menjual dengan harga lebih rendah, sementara nilai tambah pengeringan dinikmati pelaku usaha yang memiliki fasilitas.
Karena itu, kebijakan harga harus diikuti pembangunan infrastruktur pascapanen. Harga Rp6.400 per kilogram di gudang Bulog mensyaratkan jagung pipilan kering dengan kadar air maksimal 14 persen. Tanpa kemampuan mencapai standar tersebut, petani sulit memperoleh harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
Bagi Lampung, kebutuhan dryer menjadi semakin penting. Provinsi ini merupakan salah satu sentra produksi jagung nasional. Produksi besar semestinya memberi keuntungan lebih besar bagi petani, bukan sekadar menempatkan Lampung sebagai pemasok bahan baku.
Pemprov perlu mendorong pembangunan sentra pengeringan komunal di kawasan produksi, melalui koperasi, BUMDes, kelompok tani, maupun kemitraan swasta. Fasilitas itu idealnya terintegrasi dengan gudang, alat pengukur kadar air, pengujian mutu, dan akses pembelian Bulog. Penempatannya harus dekat sentra panen agar biaya angkut tidak menggerus keuntungan petani.
Model pengelolaan juga harus diperhitungkan. Dryer komunal jangan berhenti sebagai proyek pengadaan mesin. Harus ada operator, biaya operasional yang terjangkau, kepastian layanan, serta tata kelola yang transparan. Dengan begitu, fasilitas tersebut benar-benar menjadi milik ekosistem petani, bukan sekadar aset yang menganggur.
Tentu, kewajiban Bulog menyerap jagung tetap harus diawasi pelaksanaannya. Ketersediaan fasilitas pengeringan tidak akan banyak berarti jika kapasitas serap, gudang, dan mekanisme pembelian tidak sebanding dengan produksi saat panen raya.
Kebijakan harga melindungi petani melalui kepastian nilai pembelian. Namun, infrastruktur pascapanen menentukan kemampuan mereka memenuhi standar dan memperoleh harga tersebut. Lampung tidak cukup hanya menghasilkan jagung dalam jumlah besar. Petani harus memiliki fasilitas untuk menjaga mutu sekaligus menikmati nilai tambahnya.
Jangan sampai jagung tumbuh di tanah Lampung, tetapi keuntungan pengolahannya justru lebih banyak dinikmati di luar tangan petani.*****
