Calon Wapres Ramai Muncul, Rakyat Cuma Jadi Penonton
Belum selesai rakyat mencerna pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, bursa calon wakil presiden penggantinya sudah ramai. Nama-nama mulai dilempar ke ruang publik. Partai politik berhitung, elite bermanuver, dan para pengamat sibuk membaca arah angin. Rakyat? Seperti biasa, mendapat tempat paling nyaman di bangku penonton.
@Iwa Perkasa
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan nama yang bisa menjadi pertimbangan. Ada Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Delapan nama, delapan kemungkinan, dan entah berapa banyak kalkulasi politik di belakangnya. Tentu, belum ada calon resmi. Presiden Prabowo Subianto berwenang mengusulkan dua nama kepada MPR, kemudian MPR memilih salah satunya sesuai mekanisme konstitusi.
Begitulah demokrasi bekerja dalam urusan ini. Rakyat memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Tetapi ketika kursi wakil presiden kosong di tengah masa jabatan, rakyat tidak lagi diajak memilih. Prosesnya berpindah ke ruang politik elite. Konstitusi mengaturnya, meski publik tetap berhak mengawasi.
Yang menarik, bursa nama bergerak begitu cepat. Belum ada keputusan, tetapi panggung sudah penuh pemain. Lucunya, semua nama yang beredar berasal dari kalangan politisi. Tak satu pun akademisi. Seolah-olah jabatan wakil presiden hanya boleh diperebutkan mereka yang kenyang pengalaman di ruang rapat partai dan lorong kekuasaan. Tidak ada ruang untuk figur akademik, ilmuwan, atau profesional yang mungkin membawa perspektif berbeda dalam pemerintahan.
Lebih menarik lagi, di antara nama-nama itu terdapat figur yang oleh sebagian publik diasosiasikan dengan lingkar kekuasaan Solo. Aroma politik lama seperti belum benar-benar pergi. Gibran boleh saja mundur, tetapi lingkaran politik yang mengitarinya masih mungkin ikut diperhitungkan. Rupanya, pergantian orang tidak selalu berarti pergantian selera politik.
Yang semestinya menjadi pertimbangan utama adalah kapasitas dan kemampuan menjalankan tugas kenegaraan. Namun, dalam politik koalisi, urusan jabatan sering kali tidak sesederhana itu. Ada hitung-hitungan dukungan, pembagian pengaruh, dan upaya menjaga keseimbangan kekuasaan. Wakil presiden pun berisiko diperlakukan seperti bagian dari paket kompromi politik, bukan semata-mata jabatan publik yang menuntut kompetensi dan tanggung jawab.
Tentu, tidak salah partai menyodorkan nama dan Presiden mempertimbangkan berbagai pilihan. Tetapi jabatan wakil presiden bukan urusan pembagian jatah semata. Orang yang mendudukinya akan ikut menentukan jalannya pemerintahan, sementara dampak kebijakannya tidak hanya dirasakan anggota koalisi, melainkan seluruh rakyat.
Karena itu, publik layak mendapat lebih dari sekadar parade nama. Apa kapasitas mereka? Bagaimana rekam jejaknya? Apa alasan seseorang dianggap paling tepat mendampingi Presiden sampai akhir masa jabatan? Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.
Bursa boleh ramai. Elite boleh berunding. Presiden boleh memilih. Tetapi jangan tempatkan rakyat menjadi penonton yang kemudian diminta bertepuk tangan atas keputusan yang tidak pernah dijelaskan secara memadai.
Ingat, jangan sampai salah memilih. Rakyat sudah cukup menanggung akibatnya. Jangan main-main lagi. Rakyat tak rela, kursi wakil presiden hanya berganti penghuni, tetapi kualitasnya justru turun kelas. Masa sudah tahu pengalaman sebelumnya, masih juga mau mengulang kesalahan?
