UMP Lampung 2027 Naik 7,5 Persen, Buruh Bilang I Love You?

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2027 menjadi ujian keberpihakan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal terhadap pekerja. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih positif, pemerintah harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan melalui peningkatan pendapatan masyarakat.

@Iwa Perkasa

Nomics menilai kenaikan UMP Lampung sebesar 7,5 persen layak dipertimbangkan. Angka ini lebih progresif dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya, tetapi masih berada dalam rentang simulasi berdasarkan indikator ekonomi dan formula pengupahan.

Sebagai pembanding, UMP Lampung 2025 sebesar Rp2.893.070. Pada 2026, nilainya naik menjadi Rp3.047.734 atau bertambah Rp154.664, setara 5,35 persen.

Jika kenaikan yang sama kembali digunakan pada 2027, UMP Lampung hanya mencapai sekitar Rp3.210.788. Sementara kenaikan 7,5 persen akan menghasilkan UMP sekitar Rp3.276.314. Ada selisih sekitar Rp65.526 setiap bulan, masih kurang dari setengah karung beras medium.

Angka itu mungkin terlihat kecil bagi sebagian kalangan. Namun, bagi pekerja berupah minimum, tambahan tersebut berarti untuk memenuhi kebutuhan pangan, transportasi, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan keluarga.

Mengapa 7,5 persen layak dipertimbangkan?

Pertama, inflasi. BPS mencatat inflasi tahunan Lampung pada Oktober 2026 sebesar 3,83 persen. Tekanan harga bahkan lebih tinggi pada sejumlah kelompok kebutuhan. Makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 5,12 persen, transportasi 5,71 persen, serta perawatan pribadi 5,82 persen.

Artinya, kenaikan upah 5,35 persen memang masih menghasilkan pertambahan daya beli secara riil jika dibandingkan dengan inflasi umum. Namun, ruang perbaikannya terbatas, terutama bagi pekerja yang pengeluarannya lebih banyak terserap untuk pangan dan transportasi.

Kedua, pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Lampung pada triwulan III 2026 tumbuh 5,02 persen secara tahunan. Secara kumulatif Januari–September, pertumbuhannya mencapai 5,29 persen. Ini menunjukkan kegiatan ekonomi daerah masih berkembang dan memberikan ruang bagi perbaikan pendapatan pekerja.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti seluruh perusahaan memiliki kemampuan yang sama untuk menaikkan upah. Karena itu, kebijakan pengupahan harus memperhitungkan produktivitas dan kondisi dunia usaha.

Ketiga, kondisi ketenagakerjaan. Pada Agustus 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka Lampung tercatat 4,01 persen. Sektor pertanian menyerap sekitar 43,19 persen penduduk bekerja. Masalahnya, 65,93 persen pekerja masih berada di sektor informal. Ironisnya, kelompok terbesar ini justru paling sedikit tersentuh perlindungan upah minimum. Banyak di antara mereka bekerja dengan pendapatan rendah, tidak menentu, dan tanpa jaminan sosial yang memadai. Mereka ikut menggerakkan ekonomi Lampung, tetapi belum menikmati perlindungan dan kepastian kesejahteraan yang sepadan.

Besarnya pekerja informal menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan Lampung bukan hanya pengangguran, tetapi juga kualitas pekerjaan dan kepastian pendapatan. UMP memang menjadi perlindungan bagi pekerja yang tercakup dalam ketentuan upah minimum, bukan solusi tunggal bagi seluruh pekerja informal.

Dari sisi regulasi, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur formula pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa dalam rentang 0,5–1. Dengan menggunakan inflasi 3,83 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,02 persen sebagai dasar simulasi, kisaran kenaikan berada sekitar 6,34–8,85 persen.

Kenaikan 7,5 persen berada di dalam rentang tersebut. Dengan demikian, UMP Lampung diperkirakan menjadi Rp3.276.314 pada 2027.

Tentu, angka ini bukan keputusan final. Dewan Pengupahan harus menguji data kebutuhan hidup layak, produktivitas, kondisi usaha, dan ketentuan teknis pengupahan. Jika hasil penghitungan KHL yang disepakati lebih tinggi daripada hasil formula, ketentuan terbaru mengarahkan penggunaan nilai yang lebih tinggi.

Pemerintah juga tidak boleh menjadikan kemampuan perusahaan sebagai alasan untuk menahan kenaikan serendah mungkin. Sebaliknya, kenaikan upah harus dirancang agar tidak menekan perusahaan secara tidak proporsional, terutama usaha yang memiliki keterbatasan keuangan. Keterbukaan data dan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci.

Gubernur Mirza memiliki kesempatan menunjukkan bahwa penetapan UMP bukan sekadar kewajiban administratif. Kebijakan ini harus menjadi bagian dari agenda memperbaiki kesejahteraan pekerja sekaligus memperkuat produktivitas dan kualitas investasi di Lampung.

Jika kenaikan 7,5 persen benar-benar terwujud, buruh mungkin akan bilang, “Gubernur, I love you!”

Namun, cinta buruh kepada pemerintah bukan tujuan kebijakan. Yang lebih penting, upah mereka cukup untuk hidup layak dan pekerjaan tetap tersedia. Buruh tidak membutuhkan janji manis. Mereka membutuhkan upah yang pantas.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan UMP paling lambat 21 November 2026. Artinya, Pemerintah Provinsi Lampung hanya memiliki waktu beberapa hari untuk merampungkan pembahasan dan menentukan besaran kenaikan upah minimum tahun depan. Keputusan tersebut harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Setelah itu, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diberi tenggat lima hari setelah UMP, yakni paling lambat 26 November 2026. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan rampung paling lambat 25 November 2026, disusul Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) lima hari kemudian atau 30 November 2026.*****

 

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *