Don Dasco Darling dan Fenomena Pemujaan Kekuasaan

Ada yang menarik dari panggung politik Indonesia. Nama Sufmi Dasco Ahmad mendadak ramai diperbincangkan sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dukungan bermunculan dari berbagai daerah. Hingga 16 November 2026, sedikitnya 23 DPD Partai Gerindra telah menyuarakan dukungan agar Ketua Harian DPP Gerindra itu mengisi kursi wapres yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

@Iwa Perkasa

Gerindra Lampung di bawah kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal termasuk yang lebih dahulu menyatakan dukungan.

Fenomena ini menarik. Bahkan, cukup menghibur jika dilihat dari sisi satir politik. Dasco belum menjadi wakil presiden, tetapi barisan pendukungnya sudah mulai terbentuk. Belum ada keputusan mengenai siapa yang akan mengisi jabatan tersebut, tetapi suasana dukungan seolah-olah sudah memasuki babak penobatan.

Selamat datang di panggung politik yang mengenal istilah Don Dasco Darling.

Julukan Don Dasco mengingatkan orang pada Don Corleone, tokoh sentral film The Godfather. Tentu, ini bukan penyamaan karakter, apalagi tuduhan. Ini permainan satire untuk menggambarkan figur yang dipersepsikan memiliki pengaruh besar dalam jaringan kekuasaan.

Sementara darling berarti kesayangan. Maka, Don Dasco Darling menjadi sindiran terhadap fenomena ketika seorang figur yang dekat dengan pusat kekuasaan tiba-tiba menjadi kesayangan banyak kalangan politik.

Jangan-jangan, dalam politik kita, menjadi dekat dengan pusat kekuasaan memang lebih menjanjikan daripada sekadar dekat dengan rakyat.

Mengapa Dasco begitu menarik perhatian?

Dasco memiliki posisi strategis di Gerindra dan parlemen. Ia dikenal sebagai salah satu figur penting yang dekat dengan Prabowo. Kemampuan berkomunikasi, membangun jembatan antarkelompok, dan menjaga hubungan politik merupakan modal yang tidak kecil.

Para pendukungnya menyebut pengalaman, loyalitas, kapasitas kepemimpinan, dan kemampuan komunikasi politik sebagai alasan untuk mengusulkannya. Semua alasan itu sah sebagai pertimbangan politik.

Namun, ada pertanyaan yang lebih menarik. Apakah dukungan tersebut sepenuhnya lahir dari penilaian terhadap kapasitas Dasco, atau juga karena ia dipandang sebagai figur yang dekat dengan pusat pengambilan keputusan?

Pertanyaan ini penting karena politik Indonesia memiliki gejala yang berulang. Kita pernah menyaksikannya pada era Jokowi. Ketika ia berada di puncak kekuasaan, banyak tokoh, politisi, organisasi, dan kelompok relawan berlomba menunjukkan kedekatan serta loyalitas. Jokowi menjadi magnet politik. Kedekatan dengan Istana bahkan kerap menjadi modal dalam konfigurasi politik nasional.

Gibran juga mengalami situasi serupa. Ketika namanya masuk dalam konfigurasi politik menuju Pilpres 2024, dukungan bermunculan. Setelah menjadi wakil presiden, ia berada di lingkaran tertinggi kekuasaan. Namun, ketika menghadapi tekanan politik dan akhirnya mengundurkan diri pada November 2026, dinamika dukungan terhadapnya kembali menjadi perhatian publik.

Kini, nama Dasco mengisi ruang perhatian tersebut. Dukungan kepadanya bermunculan bahkan sebelum proses pengisian jabatan wakil presiden berlangsung.

Tentu, tidak semua dukungan kepada Jokowi, Gibran, maupun Dasco bermotif kepentingan. Ada yang mendukung karena keyakinan, kesamaan gagasan, atau penilaian terhadap kapasitas. Namun, pola yang berulang patut menjadi bahan refleksi.

Sepertinya, dalam politik kita ada semacam hukum gravitasi. Ketika seseorang berada dekat dengan pusat kekuasaan, banyak orang ikut tertarik mendekat. Ketika gravitasinya melemah, sebagian pengikut mulai mencari orbit baru.

Barangkali inilah salah satu keistimewaan politik kita. Kesetiaan bisa bertahan lama, tetapi kesetiaan kepada kekuasaan terkadang hanya bertahan selama kekuasaan itu masih menjanjikan sesuatu.

Yang patut diperhatikan bukan semata-mata siapa yang mendukung Dasco, melainkan pola kemunculan dukungan tersebut.

Ketika sejumlah pengurus daerah menyampaikan aspirasi hampir bersamaan, publik wajar bertanya apakah ini murni inisiatif masing-masing daerah, bagian dari konsolidasi internal partai, atau bentuk komunikasi politik yang lebih terkoordinasi.

Belum ada dasar untuk memastikan salah satunya. Namun, pola tersebut memperlihatkan bagaimana dukungan politik dapat berkembang menjadi kompetisi menunjukkan loyalitas.

Di sinilah satirnya.

Ada orang yang bekerja keras agar dipercaya rakyat. Ada pula yang tampaknya bekerja keras agar dipercaya oleh orang yang sedang berkuasa. Dalam politik, keduanya kadang sama-sama disebut perjuangan.

Dasco belum menjadi wapres, tetapi sebagian orang tampaknya sudah berlomba menjadi orang paling dekat dengannya. Kalau tren ini terus berlanjut, jangan-jangan sebentar lagi muncul kelompok yang mengaku paling awal mengenal Dasco, paling lama mengawal Dasco, atau paling tulus mencintai Dasco.

Tinggal menunggu siapa yang berani membentuk relawan Don Dasco Darling dengan kartu anggota dan seragam khusus. Kalau perlu, ada lomba siapa paling cepat memasang baliho dan siapa paling fasih menyebut nama sang calon.

Tentu saja, ini lelucon. Tetapi politik kita memang kerap menyediakan bahan komedi yang tidak perlu ditulis oleh pelawak.

Demokrasi Bukan Panggung Pemujaan

Dukungan terhadap Dasco merupakan hak politik setiap organisasi dan individu. Ia juga berhak dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden. Namun, dukungan politik tidak boleh membuat publik kehilangan sikap kritis.

Jabatan wakil presiden bukan hadiah bagi orang yang paling dekat dengan presiden, paling loyal kepada partai, atau paling banyak mendapatkan deklarasi dukungan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih.

Karena itu, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada siapa yang paling banyak didukung. Publik perlu mengetahui kapasitas yang ditawarkan, rekam jejaknya, kontribusi yang dapat diberikan, dan bagaimana ia akan menjalankan fungsi konstitusional sebagai wakil presiden.

Lebih jauh, fenomena Don Dasco Darling seharusnya menjadi bahan refleksi tentang kualitas demokrasi kita. Demokrasi membutuhkan budaya kritik, pengawasan, dan keberanian menyampaikan perbedaan. Bukan sekadar barisan orang yang berlomba menunjukkan kedekatan dengan kekuasaan.

Jokowi pernah menjadi magnet. Gibran juga pernah berada dalam posisi yang membuat banyak orang berlomba mendekat. Kini, Dasco sedang mengalami fenomena serupa. Nama dan orangnya berbeda, tetapi gejala politiknya patut dicermati.

Sebab, jika semua orang sibuk menjadi darling penguasa, siapa yang akan mengingatkan ketika penguasa keliru?

Jangan sampai, dalam republik yang dibangun atas nama kedaulatan rakyat, rakyat justru hanya menjadi penonton ketika para elite sibuk berebut tempat paling dekat dengan singgasana.*****

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *