Pendidikan tidak cukup hanya mengantarkan anak memperoleh ijazah. Pendidikan harus membuka jalan agar anak didik memiliki keterampilan, mendapatkan pekerjaan, mampu mandiri, dan memperbaiki kehidupan keluarganya. Gagasan ini pernah mengemuka dalam sebuah diskusi Nomics.ID bersama seorang perempuan yang pernah aktif di dunia pendidikan. Kini, gagasan tersebut menemukan relevansinya dalam program SMK Berdampak yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Lampung.
@Iwa Perkasa
Di sinilah makna kepedulian yang sesungguhnya (genuine care) dalam pendidikan. Guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan perlu melihat siswa bukan sekadar sebagai angka kelulusan, nilai ujian, atau statistik capaian pendidikan, melainkan sebagai manusia yang memiliki harapan dan masa depan. Pendidikan yang peduli harus memastikan harapan itu memiliki jalan untuk diwujudkan.
Langkah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal patut diapresiasi. Melalui program SMK Berdampak, Pemprov Lampung berupaya menghubungkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja. Kewajiban setiap SMK menjalin kemitraan dengan sedikitnya lima industri merupakan langkah untuk memperkecil jarak antara kompetensi yang diajarkan di sekolah dan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja.
Namun, jumlah kemitraan bukan ukuran keberhasilan. Nota kesepahaman tidak otomatis menghasilkan pekerjaan. Kerja sama harus diterjemahkan menjadi praktik kerja industri yang berkualitas, peningkatan keterampilan, sertifikasi kompetensi, pengembangan produk siswa, hingga peluang perekrutan. Dunia usaha juga perlu dilibatkan dalam penyusunan kurikulum agar materi pembelajaran tidak tertinggal dari perkembangan industri.
Lampung memiliki peluang besar untuk mengembangkan pendidikan vokasi sesuai karakter ekonominya. Daerah ini memiliki basis pertanian, perkebunan, pangan, perdagangan, dan industri pengolahan. SMK tidak hanya perlu menyiapkan tenaga kerja bagi industri yang sudah berkembang, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha muda yang mampu mengolah potensi lokal. Kerja sama antarsekolah, misalnya dalam mengolah singkong menjadi tepung mocaf dan produk pangan, menunjukkan bahwa pembelajaran vokasi dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi.
Tetapi, ada satu fondasi yang tidak boleh diabaikan, yakni data yang akurat. Pemerintah perlu mengetahui apa yang terjadi setelah siswa lulus. Berapa banyak yang bekerja, berwirausaha, melanjutkan pendidikan, atau belum memperoleh pekerjaan? Tanpa jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah tidak memiliki gambaran utuh mengenai keberhasilan pendidikan vokasi.
Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029, grafik Rapor Pendidikan mencatat penyerapan lulusan SMK pada 2024 mencapai 86,38 persen. Rinciannya, 46,25 persen bekerja, 25,98 persen berwirausaha, dan 14,12 persen melanjutkan pendidikan. Jika dijumlahkan, ketiga kategori itu mencapai 86,35 persen, hanya berselisih 0,03 poin persentase dari angka penyerapan yang dicantumkan. Angka yang nyaris sempurna ini tentu menggembirakan. Seolah-olah persoalan lulusan SMK di Lampung sudah hampir selesai. Tinggal satu pertanyaan yang belum terjawab, seberapa kuat dasar untuk mempercayai angka tersebut? Dokumen itu belum menjelaskan secara terperinci cakupan responden, tingkat respons, maupun metode verifikasi status lulusan.
Dengan kata lain, angka penyerapan sudah terlihat begitu meyakinkan, tetapi cara memastikan kebenarannya belum ikut diterangkan. Jika angka itu benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan, mestinya persoalan penyerapan lulusan SMK tidak lagi menjadi pekerjaan rumah besar. Lantas, untuk persoalan apa SMK Berdampak harus hadir?
Pertanyaan ini layak dijawab dengan melihat kondisi lulusan SMK di pasar kerja. Sebab, angka penyerapan yang tinggi semestinya tercermin pula dalam rendahnya pengangguran. Namun, data justru memperlihatkan gambaran yang perlu dicermati.
Berdasarkan seri Februari, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK di Lampung tercatat 6,86 persen pada 2024. Angka itu turun menjadi 5,77 persen pada 2025, tetapi kembali melonjak menjadi 7,39 persen pada Februari 2026. Kenaikan 1,62 poin persentase dalam setahun ini menunjukkan bahwa pengangguran lulusan SMK kembali menjadi persoalan serius. Bahkan, pada Februari 2026, TPT lulusan SMK tercatat paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.
Memang, angka penyerapan dalam tracer study dan TPT BPS tidak mengukur populasi maupun periode yang persis sama. Tracer study menelusuri aktivitas lulusan dari angkatan tertentu setelah tamat, sedangkan BPS mengukur kondisi angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode survei. Karena itu, keduanya tidak dapat dipertentangkan secara matematis. Namun, perbedaan metode bukan alasan untuk mengabaikan ketimpangan gambaran tersebut. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana angka penyerapan diperoleh dan sejauh mana angka itu mencerminkan kondisi lulusan.
Keraguan juga muncul pada angka tracer study yang pernah disampaikan Disdikbud Lampung dan diberitakan pada 23 Juli 2025. Dalam pemberitaan tersebut, Kabid Pembinaan SMK Disdikbud saat itu menyebut 46,28 persen lulusan bekerja, 26,27 persen berwirausaha, 13,7 persen melanjutkan pendidikan, dan 10,7 persen melakukan kegiatan lain. Pada bagian lain diberitakan bahwa hanya 3,41 persen yang belum terserap. Jika seluruh angka itu dijumlahkan, hasilnya mencapai 100,36 persen. Selisih ini mungkin berkaitan dengan pembulatan atau pengelompokan data, tetapi tetap memerlukan penjelasan resmi. Kita juga perlu mengetahui secara pasti angkatan lulusan yang menjadi sasaran survei tersebut.
Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar berapa persentase lulusan yang terserap, melainkan bagaimana angka itu diperoleh. Berapa jumlah seluruh lulusan yang menjadi sasaran survei? Berapa yang berhasil dihubungi dan mengisi kuesioner? Apakah status bekerja diverifikasi kepada perusahaan atau hanya berdasarkan pengakuan alumni? Kapan pengukuran dilakukan setelah kelulusan? Bagaimana perlakuan terhadap alumni yang tidak terlacak?
Hal-hal tersebut menentukan tingkat kepercayaan terhadap hasil survei. Jika banyak alumni tidak merespons atau status pekerjaannya tidak diverifikasi, angka penyerapan berisiko tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Status bekerja pun perlu diperjelas, apakah pekerjaan itu sesuai kompetensi, bersifat tetap atau sementara, serta memberikan penghasilan yang layak.
Persoalan kualitas data ini bukan hanya perhatian Nomics.ID. Pada 31 Juli 2026, Kemendikdasmen meluncurkan Penelusuran Tamatan SMK 2026 dengan penyempurnaan instrumen, penambahan jumlah sampel, serta mekanisme verifikasi. Pengukuran juga diarahkan untuk mengetahui waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama, kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi, dan persepsi dunia industri terhadap lulusan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kualitas metodologi dan validitas data memang menjadi bagian penting dalam evaluasi pendidikan vokasi.
Untuk Akurat Perlu Kejujuran
Karena itu, Disdikbud Lampung perlu membangun sistem tracer study yang akurat, transparan, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Data harus diperbarui setiap tahun dengan metode yang konsisten. Publik perlu mengetahui jumlah populasi lulusan, tingkat respons alumni, hasil pelacakan, verifikasi status pekerjaan, serta jumlah mereka yang melanjutkan pendidikan, berwirausaha, mencari pekerjaan, atau tidak terlacak. Hasilnya juga perlu dibuka agar dapat diuji oleh sekolah, dunia usaha, peneliti, dan masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Thomas Amirico, memiliki peran penting dalam pembenahan ini. Pesan Nomics.ID, pastikan Gubernur menerima gambaran pendidikan yang sebenarnya, bukan sekadar angka yang menyenangkan. Jika pengangguran lulusan masih tinggi, sampaikan. Jika kemitraan industri belum menghasilkan penempatan kerja, evaluasi. Jika sistem pendataan belum akurat, benahi.
Pemerintah tidak perlu takut pada data yang menunjukkan hasil kurang menggembirakan. Justru informasi semacam itulah yang diperlukan untuk menentukan bagian mana yang harus diperbaiki. Menutupi kelemahan dengan angka yang terlihat baik hanya akan membuat persoalan tertunda dan kebijakan berisiko salah arah.
Keberhasilan SMK Berdampak tidak ditentukan oleh banyaknya nota kesepahaman, jumlah sekolah yang memiliki mitra industri, atau persentase penyerapan dalam laporan. Ukurannya adalah sejauh mana lulusan memperoleh pekerjaan layak, mampu membangun usaha yang berkelanjutan, melanjutkan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Pendidikan yang peduli tidak membiarkan masa depan siswanya berhenti pada selembar ijazah. Pemerintahan yang peduli juga tidak menyembunyikan kenyataan di balik angka-angka yang terlihat baik.
Jangan sibuk membuat angka pendidikan terlihat baik. Buatlah keadaan pendidikan benar-benar menjadi lebih baik. Sebab, kejujuran data menentukan arah kebijakan, dan masa depan anak-anak Lampung terlalu penting untuk dipertaruhkan dengan angka yang tidak teruji.*****
