2027, Lampung Mulai Bangun Jalan Desa, Buka Konektivitas Ekonomi

BANDARLAMPUNG  – Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan perbaikan jalan di sekitar 600 desa pada 2027. Program bersama pemerintah kabupaten/kota ini diarahkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat, menghubungkan sentra produksi, dan membuka akses ekonomi hingga ke wilayah perdesaan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan target tersebut dalam rapat koordinasi bersama seluruh bupati dan wali kota se-Lampung, Kamis (19/11/2026). Setiap desa sasaran ditargetkan memperoleh penanganan jalan sepanjang 700 meter hingga satu kilometer.

Dengan sasaran tersebut, panjang jalan yang ditangani berpotensi mencapai 420–600 kilometer pada 2027. Pelaksanaannya akan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa melalui pola swakelola serta Karya Bhakti TNI dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Program ini merupakan pengembangan uji coba perbaikan jalan di sekitar 30 desa pada 2026. Gubernur menargetkan kegiatan berlanjut hingga 2029. Jika terealisasi sekitar 600 desa setiap tahun, sebanyak 2.400 desa diharapkan memperoleh penanganan jalan dalam empat tahun. Target akhirnya, sebelum 2030 seluruh desa di Lampung memiliki jalan yang tertangani minimal satu kilometer.

Agenda ini memiliki arti ekonomi yang penting. Dalam struktur ekonomi Lampung yang masih ditopang pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan, kondisi jalan menentukan kelancaran distribusi hasil produksi. Akses yang baik dapat mengurangi biaya angkut, mempercepat hubungan dengan pasar, dan mendukung hilirisasi produk unggulan desa.

Gubernur menyebut penentuan lokasi akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama untuk ruas yang mendukung aktivitas ekonomi dan konektivitas antarkawasan. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah desa atau panjang jalan yang dibangun. Penentuan prioritas harus mempertimbangkan kondisi jalan, kebutuhan warga, potensi produksi, dan akses menuju pasar.

Tantangan berikutnya adalah kepastian pembiayaan. Pembagian tanggung jawab antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa harus disertai sumber anggaran serta besaran kontribusi yang jelas. Kemampuan fiskal setiap daerah berbeda, sehingga kesepakatan dalam rapat koordinasi perlu diterjemahkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang realistis.

Pola swakelola juga membutuhkan standar teknis dan pengawasan ketat. Efisiensi tidak boleh mengorbankan mutu konstruksi, ketahanan jalan, maupun akuntabilitas penggunaan anggaran. Perluasan sasaran dari 30 menjadi 600 desa dalam setahun menuntut kesiapan tenaga pelaksana, material, pendampingan, dan sistem pengawasan.

Program ini akan bernilai apabila jalan yang dibangun benar-benar memperlancar distribusi, menekan biaya logistik, dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Target 600 desa merupakan langkah ambisius. Pekerjaan pemerintah sekarang adalah memastikan setiap kilometer yang dibangun memberi manfaat nyata, bukan sekadar menambah angka dalam laporan pembangunan.(IWA)

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *