Dari Forum ke Transaksi, Menguji Manfaat Kerja Sama Antarprovinsi bagi Lampung

BANDAR LAMPUNG – Kerja sama antardaerah menawarkan peluang ekonomi yang besar bagi Lampung. Melalui Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU), Lampung terhubung dengan sembilan provinsi lain yang secara kolektif mencakup sekitar 61,86 persen penduduk Indonesia dan menyumbang sekitar 80 persen perekonomian nasional.

Potensi sebesar itu semestinya tidak berhenti pada pertemuan, kesepakatan, dan pertukaran gagasan. Tantangan sesungguhnya adalah mengubah kerja sama menjadi perdagangan, kepastian pasokan pangan, perluasan pasar produk lokal, serta peningkatan kunjungan wisata.

Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi FKD-MPU 2026 di Bandar Lampung, Kamis (19/11/2026). Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dari 236 rencana aksi kerja sama tahun 2026, sebanyak 149 kegiatan telah dilaporkan, sedangkan 87 lainnya belum dilaporkan. Dari kegiatan yang dilaporkan, 48 telah mencapai target 100 persen dan 50 masih dalam proses. Realisasi kerja sama bidang ketahanan pangan tercatat 67 persen, sedangkan pariwisata 61 persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa kerja sama sudah berjalan, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperkuat. Bahkan, belum seluruh rencana aksi memiliki laporan yang dapat dievaluasi. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak cukup pada banyaknya kesepakatan yang dibuat, melainkan sejauh mana program benar-benar dilaksanakan dan menghasilkan manfaat.

Bagi Lampung, sektor pangan menjadi peluang yang sangat relevan. Sebagai salah satu daerah produsen komoditas pertanian dan perkebunan, Lampung memiliki kesempatan memperluas pasar melalui hubungan langsung dengan daerah yang membutuhkan pasokan.

Pemprov Lampung mendorong penguatan perdagangan dan distribusi antardaerah, kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor, serta pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki rantai pasok. Peluncuran Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN) juga menjadi langkah untuk mengintegrasikan informasi pasokan dan harga di 10 provinsi anggota.

Tetapi, ketersediaan data saja tidak otomatis menciptakan transaksi. Informasi surplus dan defisit harus ditindaklanjuti dengan kontrak pembelian, kepastian volume, standar mutu, harga yang kompetitif, dan sistem distribusi yang efisien. Petani dan produsen lokal harus memperoleh manfaat langsung, bukan hanya menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai tambah yang dinikmati daerah lain.

Di sinilah business matching perlu mendapat perhatian. Pertemuan produsen dan pembeli lintas provinsi dapat membuka pasar baru sekaligus membangun hubungan perdagangan yang berkelanjutan. Dalam forum tersebut, dicontohkan kegiatan business matching di Jawa Tengah yang menghasilkan transaksi sekitar Rp1,5 triliun. Capaian itu bukan hasil kerja sama Lampung, tetapi menunjukkan besarnya peluang yang dapat dikejar apabila kolaborasi diterjemahkan menjadi transaksi nyata.

Sektor pariwisata juga menawarkan ruang kerja sama yang luas. Lampung memiliki destinasi bahari, alam, budaya, dan konservasi seperti Pahawang, Teluk Kiluan, Way Kambas, serta Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Potensi tersebut dapat dipasarkan bersama destinasi di provinsi lain melalui paket perjalanan lintas daerah.

Posisi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera dari Jawa menjadi modal tersendiri. Namun, promosi bersama harus didukung konektivitas transportasi, informasi perjalanan yang terintegrasi, kesiapan pelaku wisata, dan standar pelayanan. Tanpa itu, paket wisata lintas provinsi hanya akan menjadi gagasan promosi yang sulit diwujudkan.

Kerja sama ini juga perlu memberi ruang lebih besar kepada pelaku usaha lokal, UMKM, koperasi, kelompok tani, dan masyarakat di sekitar destinasi. Pertumbuhan kunjungan wisatawan harus terhubung dengan peningkatan pendapatan warga, bukan hanya angka kunjungan.

Karena itu, tindak lanjut FKD-MPU perlu dibuat lebih terukur. Setiap provinsi perlu memiliki target transaksi perdagangan, komoditas prioritas, volume pasokan, paket wisata bersama, dan indikator manfaat ekonomi. Pelaksanaannya juga perlu dievaluasi secara berkala agar hambatan dapat segera diatasi.

Lampung memiliki modal produksi, posisi geografis, dan kekayaan destinasi. Melalui kerja sama 10 provinsi, peluang untuk memperluas pasar dan memperkuat ekonomi daerah semakin terbuka. Namun, posisi strategis tidak dengan sendirinya menghasilkan keuntungan.

Pada akhirnya, keberhasilan kolaborasi tidak diukur dari berapa banyak provinsi yang hadir dalam forum atau berapa banyak dokumen kerja sama yang ditandatangani. Ukurannya adalah berapa banyak produk Lampung yang terserap pasar, seberapa kuat rantai pasok pangan terbentuk, berapa banyak wisatawan yang datang, dan seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Lampung perlu lebih dari sekadar menjadi anggota forum. Lampung harus mampu menjadikan kerja sama sebagai jalan memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.(PUTRI)

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *