Setiap kali pengangguran dibahas, atau ketika kualitas pekerjaan dipersoalkan, satu jawaban hampir selalu muncul dan dianggap jadi biang keladi adalah sumber daya manusia. Lulusan dianggap tidak siap kerja. Pendidikan dinilai tidak relevan. Lalu, sekolah dan kampus diminta berbenah.
@Iwa Perkasa
Narasi ini terdengar logis, bahkan masuk akal. Masalahnya, narasi itu jarang sekali benar-benar diuji. Padahal, jika data dibaca dengan jujur, arah masalahnya tidak sesederhana itu.
Di Lampung, tentu juga di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) justru berasal dari lulusan SMA. Bukan SMK seperti yang banyak diberitakan. Namun SMK menjadi tertinggi karena kebanyakan lulusannya bekerja di sektor informal atau pekerjaan berpendapatan rendah.
Lulusan SMA berada di ruang yang “nanggung”, tidak memiliki keterampilan spesifik untuk langsung bekerja, tetapi juga tidak semuanya melanjutkan pendidikan. Sementara itu, lulusan SMK, yang selama ini didorong sebagai solusi, memang lebih cepat terserap. Namun, penyerapan itu sebagian besar terjadi di pekerjaan dengan produktivitas rendah, sektor informal, dan upah yang minim.
Di satu sisi, ada yang tidak terserap. Di sisi lain, ada yang terserap, tetapi tetap tidak sejahtera. Pagi-pagi berangkat kerja, sore-sore pulang ke rumah, tanpa pernah bisa menabung sedikit pun.
Ini bukan sekadar persoalan kualitas lulusan. Ini adalah tanda bahwa ekonomi tidak menyediakan ruang yang cukup untuk pekerjaan yang layak.
Struktur ekonomi Lampung memperjelas masalah tersebut.
Lebih dari 40 persen tenaga kerja masih bertumpu pada sektor pertanian. Sektor dengan produktivitas rendah dan ketergantungan tinggi pada faktor eksternal. Di saat yang sama, lebih dari 60 persen pekerja berada di sektor informal, tanpa kepastian pendapatan, tanpa perlindungan, dan tanpa jaminan keberlanjutan.
Dalam struktur seperti ini, ruang untuk pekerjaan berkualitas memang terbatas sejak awal.
Artinya, sebaik apa pun kualitas lulusan, mereka tetap masuk ke pasar kerja yang sempit.
Ini seperti mencetak semakin banyak tenaga terampil, tetapi membiarkan ruang kerjanya tetap kecil. Alhasil, bagi yang berhasil dan beruntung, mereka bekerja di luar daerah, dengan pendapatan yang lebih baik. Inilah yang disebut sebagai bonus demografis yang melayang. Yang hebat, yang pintar, tidak tumbuh di Lampung, tetapi hidup di provinsi lain.
Kesalahan terbesar selama ini adalah cara kita melihat masalah.
Lantaran persoalan ketenagakerjaan terus diposisikan sebagai masalah penawaran, sebagai persoalan kualitas tenaga kerja. Padahal, masalah utamanya justru berada di sisi permintaan, yaitu minimnya lapangan kerja yang produktif dan bernilai tambah. Akibatnya, pendidikan dipaksa menjawab persoalan yang bukan sepenuhnya miliknya.
Sekolah diminta menghasilkan lulusan siap kerja, tetapi pekerjaan yang tersedia tidak cukup berkualitas. Kampus didorong mencetak tenaga terampil, tetapi industri yang mampu menyerapnya belum berkembang.
Ketidakseimbangan ini menciptakan tekanan yang berulang. Lulusan SMA terjebak dalam pengangguran, lulusan SMK terjebak dalam pekerjaan rendah, dan lulusan perguruan tinggi menghadapi ketidaksesuaian (mismatch). Berbeda bentuk, tetapi berakar pada masalah yang sama.
Menyalahkan SDM dalam situasi ini bukan hanya keliru, tetapi juga menyesatkan karena mengalihkan perhatian dari persoalan utama, yaitu ekonomi belum tumbuh cukup dalam untuk menciptakan pekerjaan yang layak.
Akibatnya, dan ini masih berlangsung, perhatian sering menumpu dengan memperbaiki kurikulum karena lebih mudah daripada membangun industri. Lebih gemar menggelar pelatihan daripada menciptakan ekosistem usaha. Lebih mudah menyalahkan lulusan daripada membenahi struktur ekonomi.
Namun konsekuensinya tidak sederhana.
Ketika pendidikan terus ditingkatkan tanpa perubahan struktur ekonomi, yang terjadi bukan peningkatan kesejahteraan, melainkan akumulasi tekanan. Banyak orang terdidik, tetapi tidak lebih banyak pekerjaan yang layak.
Pada keadaan ini kita berhadapan dengan fenomena yang lebih dalam, yaitu anoreksia ekonomi. Ekonomi tetap bergerak. Tenaga kerja terus bertambah. Lulusan terus dihasilkan setiap tahun. Namun “asupan” berupa lapangan kerja berkualitas tidak cukup untuk menopangnya. Akibatnya, banyak orang bekerja, tetapi tetap rapuh. Produktivitas rendah, pendapatan terbatas, dan mobilitas sosial tersendat.
Ekonomi tidak runtuh. Tetapi juga tidak benar-benar tumbuh. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka peningkatan kualitas SDM justru akan melahirkan paradoks baru. Semakin banyak orang siap kerja, tetapi semakin banyak pula yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.
Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi apakah pendidikan sudah cukup baik? Melainkan, apakah ekonomi kita sudah cukup siap untuk menghargai kualitas manusia yang kita hasilkan?
Selama jawabannya belum, maka perdebatan tentang SDM hanya akan berputar di tempat. Karena masalahnya bukan pada siapa yang dididik. Masalahnya adalah pada ekonomi yang belum siap memberi nilai pada pendidikan itu sendiri.*****
