Bandar Lampung — Penurunan jumlah petani dan usulan pupuk bersubsidi dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) Provinsi Lampung 2026 memunculkan pertanyaan besar, apakah aktivitas pertanian memang sedang melemah, atau hanya terjadi pengetatan administrasi data petani?
Data update eRDKK 2026 menunjukkan jumlah petani turun dari 780.023 menjadi 743.869 orang. Pada saat yang sama, usulan pupuk subsidi juga menyusut tajam.
Usulan pupuk urea turun lebih dari 102 juta kilogram, sedangkan NPK berkurang sekitar 152 juta kilogram dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut terjadi hampir di seluruh daerah sentra pertanian besar di Lampung.
Lampung Tengah misalnya mengalami penurunan 14.018 petani. Usulan pupuk urea turun sekitar 36,7 juta kilogram dan NPK menyusut hampir 45,8 juta kilogram.
Sementara Lampung Timur kehilangan 12.555 petani dalam data eRDKK 2026, dengan penurunan usulan urea sekitar 30,5 juta kilogram.
Fenomena itu memunculkan dugaan bahwa sebagian petani mengurangi aktivitas tanam akibat ketidakpastian iklim beberapa tahun terakhir.
Dampak El Niño memang sempat memukul sektor pertanian nasional, terutama wilayah sawah tadah hujan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan petani mengurangi luas tanam, menunda musim tanam, hingga tidak mengusulkan kebutuhan pupuk secara penuh.
Namun, jika hanya dikaitkan dengan faktor iklim, penjelasan itu dinilai belum cukup.
Sebab, penurunan eRDKK 2026 terjadi dalam skala yang sangat besar dan merata di banyak daerah produksi pangan utama.
Selain itu, puncak El Niño nasional sebenarnya terjadi pada periode 2023 hingga 2024. Karena itu, muncul pertanyaan mengapa penurunan justru terlihat cukup besar pada penyusunan eRDKK 2026.
Kemungkinan lain adalah adanya pengetatan validasi administrasi petani dalam sistem eRDKK dan Simluhtan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang terus melakukan sinkronisasi data petani, mulai dari validasi NIK, kesesuaian lahan, hingga pembersihan data ganda.
Jika faktor administrasi menjadi penyebab utama, maka penurunan eRDKK belum tentu mencerminkan turunnya produksi pertanian secara langsung.
Sebaliknya, bila penurunan benar-benar disebabkan berkurangnya aktivitas tanam, maka kondisi itu dapat menjadi sinyal melemahnya sektor pertanian di Lampung.
Karena itu, pemerintah daerah maupun instansi pertanian perlu menjelaskan lebih rinci penyebab utama turunnya jumlah petani dan usulan pupuk subsidi tersebut.
Penjelasan itu penting agar publik tidak salah membaca apakah penurunan eRDKK merupakan hasil penertiban data atau justru pertanda tekanan nyata pada sektor pertanian Lampung.(Iwa)
