Meski inflasi Lampung masih berada dalam kisaran sasaran nasional, tren kenaikan selama tiga bulan terakhir menjadi sinyal bahwa tekanan harga mulai menguat. Pengendalian inflasi pada semester II perlu difokuskan pada stabilisasi pasokan pangan, kelancaran distribusi, dan antisipasi kenaikan biaya logistik agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
BANDARLAMPUNG – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tekanan inflasi di Provinsi Lampung memasuki fase penguatan. Dalam tiga bulan terakhir, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) bergerak naik dari 0,53 persen pada April, menjadi 1,94 persen pada Mei, dan kembali meningkat menjadi 2,46 persen pada Juni 2026.
Meski masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, pola tersebut menjadi sinyal bahwa tekanan harga mulai meningkat dan semakin meluas. Jika pada awal tahun inflasi relatif rendah, memasuki pertengahan tahun kenaikan harga tidak lagi hanya ditopang komoditas pangan, tetapi juga mulai berasal dari transportasi, perawatan pribadi, serta sejumlah barang dan jasa lainnya.
Data BPS menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi sumber utama inflasi dengan kenaikan 5,19 persen dan memberikan andil 1,75 poin terhadap inflasi umum sebesar 2,46 persen. Artinya, sekitar tujuh dari setiap sepuluh poin inflasi di Lampung masih berasal dari kelompok pangan.
Namun, tekanan harga kini semakin beragam. Kelompok transportasi mencatat inflasi 4,88 persen dengan andil 0,52 poin, terutama dipicu kenaikan harga bensin, pembelian kendaraan, dan jasa angkutan. Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi tertinggi, yakni 9,91 persen, dengan kontribusi 0,63 poin, didorong terutama oleh kenaikan harga emas perhiasan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi tidak lagi hanya dipengaruhi gejolak komoditas pangan musiman, tetapi mulai menjangkau kelompok pengeluaran lain yang berkaitan dengan biaya mobilitas dan konsumsi rumah tangga.
Indikasi menguatnya tekanan harga juga tercermin dari inflasi bulanan (month-to-month) Juni 2026 yang mencapai 0,55 persen, jauh lebih tinggi dibanding Juni 2025 yang hanya 0,04 persen. Sementara inflasi kumulatif Januari–Juni (year-to-date) mencapai 2,42 persen, hampir dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 1,22 persen.
Bagi perekonomian daerah, perkembangan tersebut menjadi peringatan bahwa pengendalian inflasi pada semester II tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar ketika harga melonjak. Stabilisasi perlu diarahkan pada akar persoalan, terutama kelancaran distribusi pangan, kecukupan pasokan hortikultura, dan pengendalian biaya logistik yang berpotensi menular ke berbagai komoditas.
Komoditas seperti bawang merah, cabai merah, beras, minyak goreng, dan daging ayam ras masih menjadi penyumbang utama inflasi. Di sisi lain, kenaikan harga bensin memberikan tekanan tambahan terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Jika pasokan pangan terganggu bersamaan dengan meningkatnya ongkos angkut, tekanan inflasi berpotensi meningkat pada bulan-bulan berikutnya.
Di tengah meningkatnya tekanan harga tersebut, terdapat faktor yang membantu menahan inflasi. Kelompok pendidikan mengalami deflasi 17,93 persen dengan andil minus 1,18 poin, terutama akibat penurunan biaya pendidikan jenjang dasar dan menengah. Tanpa kontribusi deflasi dari kelompok ini, laju inflasi Lampung berpotensi lebih tinggi.
Karena itu, fokus pengendalian inflasi pada semester II perlu diarahkan pada tiga agenda utama. Pertama, memperkuat ketersediaan dan distribusi komoditas pangan strategis melalui koordinasi antardaerah dan penguatan cadangan pangan.
Kedua, menjaga kelancaran rantai logistik agar kenaikan biaya transportasi tidak menular lebih luas ke harga barang konsumsi.
Ketiga, memperkuat langkah antisipatif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berbasis pemantauan harga harian sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum lonjakan harga terjadi.
Data BPS menunjukkan inflasi Lampung masih berada pada level yang terkendali. Namun, tren penguatan sejak April hingga Juni menjadi sinyal bahwa stabilitas harga pada semester II memerlukan kewaspadaan lebih tinggi. Tantangannya bukan sekadar menjaga inflasi tetap rendah, melainkan memastikan tekanan harga tidak berkembang menjadi lebih luas dan menggerus daya beli masyarakat.(IWA)
