@Iwa Perkasa
Titik Berangkat: Provinsi Kaya Bahan Baku, Miskin Nilai Tambah
Selama bertahun-tahun, Lampung menyandang gelar yang terdengar membanggakan tapi menyimpan ironi berkepanjangan sebagai penghasil singkong terbesar di Indonesia, penyumbang utama tebu dan jagung di Sumatra, tapi tetap saja petaninya berulang kali dihajar oleh anjloknya harga di musim panen. Persoalannya bukan soal produksi, karena lahan yang ditanami sudah mencapai ratusan ribu hektare. Persoalanna ada di hilir, industri pengolahan yang ada tak mampu menyerap seluruh hasil panen, sementara serbuan tepung tapioka impor terus menekan harga di tingkat petani.
Titik ini menjadi penting untuk dipahami, karena dari sinilah cerita keberhasilan Lampung sebagai pusat bioetanol nasional sebenarnya dimulai, bukan dari sebuah proyek besar yang turun begitu saja dari langit, tapi dari akumulasi kegelisahan panjang yang akhirnya menemukan jalan keluarnya.
Oktober 2025: Keluhan yang Membuka Pintu
Titik balik pertama terjadi pada akhir Oktober 2025, ketika Gubernur Lampung Rahmat Mirzani membawa persoalan ini langsung ke meja Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Jakarta. Dalam sebuah rapat percepatan investasi bioetanol, ia menyampaikan keluhan yang jujur dan gamblang tentang Lampung yang dikenal sebagau produsen utama singkong nasional, urutan kedua untuk tebu, dan ketiga untuk jagung, tapi kapasitas serap dua perusahaan etanol yang sudah beroperasi di provinsi itu jauh dari memadai. Akibatnya, kelebihan pasokan di tingkat petani terus berulang, dan harga pun ikut jatuh.
Keluhan itu bukan sekadar protes. Ia menjadi pemicu bagi Kementerian Investasi/BKPM untuk mulai bergerak. Sejak akhir 2025, kementerian melakukan pengawalan yang menurut catatan mereka sendiri berjalan “tertutup” selama hampir setahun. Koordinasi pun gencar dilakukan antar lintas kementerian dan BUMN, disertai pertemuan dengan mitra teknologi dari Jepang, hingga pendampingan kunjungan lapangan.
Awal 2026: Riset Mulai Turun ke Lapangan
Proses pematangan berlanjut pada Januari 2026, ketika Pemprov Lampung menggelar rapat bersama akademisi Universitas Lampung, perwakilan BKPM, Pertamina New & Renewable Energy, dan Toyota. Dari sisi kampus, disampaikan bahwa wilayah Tegineneng punya potensi iklim dan lahan yang cocok untuk sorgum, meski masih perlu analisis lanjutan dari sisi kimia, fisika, dan biologi tanah. Dari sisi Toyota, disampaikan bahwa Jepang tengah mempercepat riset biofuel lewat konsorsium industri otomotif, sekaligus kesiapan teknologi kendaraan flex-fuel yang bisa memakai campuran bioetanol lebih tinggi.
Pertemuan ini penting karena menjadi penanda pertama bahwa proyek besar ini tak lagi sekadar wacana Jakarta, melainkan mulai melibatkan kalkulasi teknis yang konkret dari pemain-pemain kunci.
Momentum ini berlanjut di bulan Juni 2026, ketika Wakil Menteri Investasi/BKPM Todotua Pasaribu turun langsung meninjau dua lokasi, Desa Kota Agung di Tegineneng, Pesawaran, dan Desa Rejosari di Natar, Lampung Selatan, bersama Pemprov, Pertamina, PTPN, dan mitra Jepang. Pemerintah pusat resmi menetapkan Lampung sebagai lokasi perdana pengembangan ekosistem bioetanol nasional, dengan alasan ketersediaan bahan baku melimpah, infrastruktur logistik memadai, dan posisi geografis yang strategis untuk memasok kebutuhan Jawa dan Sumatra sekaligus.
Pertengahan 2026: Birokrasi Bekerja di Balik Layar
Peran birokrasi provinsi mulai terlihat jelas, meski jarang jadi sorotan utama media. Pada pertengahan Juli 2026, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa Bappeda, Dinas Pertanian, dan tim khusus yang dibentuk provinsi tengah melakukan kajian mendalam soal bagaimana potensi singkong bisa benar-benar masuk ke rantai produksi bioetanol. Ia juga berterus terang bahwa upaya semacam ini sebenarnya pernah dicoba sebelumnya di Lampung, tapi implementasinya belum maksimal. Sebuah pengakuan jujur yang justru memperkuat kredibilitas proses kali ini, karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah belajar dari kegagalan, bukan berpura-pura memulai dari nol.
Kajian itu tak berjalan sendirian. Pemprov merangkul Kementerian Pertanian dan pemerintah kabupaten/kota sentra produksi singkong, membangun kolaborasi yang kelak menjadi tulang punggung rantai pasok. Dinas Pertanian Lampung bahkan memproyeksikan potensi nilai ekonomi hilirisasi bioetanol berbasis singkong bisa mencapai Rp3,8 hingga Rp4,8 triliun per tahun, angka yang mengubah proyek ini dari sekadar isu energi menjadi isu kesejahteraan daerah secara langsung.
Dukungan politik lokal pun mengalir. Anggota DPRD Lampung menyambut positif rencana pembangunan dua pabrik bioetanol, dengan argumen semakin banyak industri pengolah singkong, semakin tinggi permintaan, semakin baik posisi tawar petani di lapangan. Provinsi bahkan sudah memiliki payung hukum berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur yang menetapkan harga minimal singkong, sehingga proyek bioetanol tinggal memperkuat mekanisme yang sudah ada.
14 September 2026: Puncak dari Perjalanan Panjang
Semua rangkaian proses itu bermuara pada satu hari: Senin, 14 September 2026. Di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Bioethanol Development Center resmi diluncurkan. Tiga agenda berlangsung bersamaan yakni penandatanganan nota kesepahaman antar pihak, penanaman simbolis bibit sorgum, dan dimulainya pembangunan fasilitas di lahan seluas 10 hektare dengan target perluasan hingga 20 hektare.
Peluncuran ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang lengkap mulai dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pertamina New & Renewable Energy, Toyota Group lewat TMMIN dan Toyota Tsusho, Universitas Lampung, serta Pemerintah Provinsi Lampung.
Gubernur Mirza menegaskan optimismenya bahwa Lampung, yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional, kini punya kesempatan menjelma menjadi lumbung energi. Pertanian tak lagi hanya menghasilkan pangan, tapi juga menggerakkan industri dan ketahanan energi negara.
Fasilitas ini dirancang sebagai pilot project berkapasitas 60 kiloliter yang ditargetkan mulai berproduksi Desember 2026, sebelum melangkah ke skala komersial 60.000 kiloliter pada 2027. Tahap awal memakai sorgum hasil riset bersama Jepang. Singkong sebagai bahan baku disiapkan sebagai generasi berikutnya. Sementara teknologi generasi kedua mulai dikaji untuk mengolah limbah biomassa dan ampas tebu. Ke depan, kelompok tani dan koperasi akan dilibatkan sebagai hub pengumpul bahan baku, dengan pabrik berperan sebagai offtaker. Pilihan skema ini dirancang agar manfaat ekonominya benar-benar sampai ke tangan petani, bukan berhenti di level korporasi.
Bukan Akhir, Tapi Awal dari Ujian Sesungguhnya
Kalau ditarik benang merahnya, perjalanan Lampung menuju status pusat bioetanol nasional adalah kisah tentang bagaimana sebuah keluhan yang jujur, soal harga singkong yang terus anjlok dan industri yang gagal menyerap hasil panen, bisa berubah menjadi kebijakan nasional dalam waktu kurang dari setahun, asalkan ada birokrasi yang mau bekerja tekun di balik layar, riset yang serius, dan komitmen politik yang konsisten menjaganya.
Namun keberhasilan peluncuran fasilitas bukan berarti perjalanan selesai. Uji sesungguhnya baru akan terlihat ketika pilot project mulai berproduksi Desember 2026 dan apakah skema offtaker benar-benar mendongkrak harga singkong di tingkat petani, apakah kajian yang dua tahun dirintis Sekda dan jajarannya terbukti di lapangan, dan apakah Lampung benar-benar bisa menjaga posisinya sebagai lumbung energi tanpa mengulang kegagalan implementasi yang pernah terjadi sebelumnya.
