BANDAR LAMPUNG — Penataan aset tanah milik pemerintah daerah yang selama bertahun-tahun dimanfaatkan atau dikuasai masyarakat menjadi salah satu pekerjaan penting reforma agraria di Lampung. Pemerintah dituntut tidak hanya mengamankan aset, tetapi juga mempertimbangkan hak, ruang hidup, dan keberlanjutan ekonomi warga.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung, Kamis (29/10/2026).
Marindo mengakui, terdapat kondisi di lapangan ketika tanah yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah telah dimanfaatkan atau dikuasai masyarakat selama bertahun-tahun. Penyelesaiannya tidak bisa hanya menggunakan pendekatan administratif, tetapi perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak.
“Menjaga aset milik pemerintah daerah sekaligus memenuhi kebutuhan ruang hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keduanya sama penting. Tugas kita adalah menemukan titik temunya,” kata Marindo.
Persoalan ini memperlihatkan tantangan reforma agraria yang tidak sederhana. Di satu sisi, pemerintah wajib menjaga aset daerah agar tertib secara administrasi dan hukum. Di sisi lain, pemanfaatan tanah yang telah berlangsung lama juga menyangkut kehidupan sosial dan sumber penghidupan masyarakat.
Karena itu, reforma agraria tidak boleh berhenti pada asset reform, yakni penataan penguasaan dan kepemilikan tanah melalui legalisasi atau sertifikasi. Langkah tersebut perlu diikuti access reform, berupa pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan mampu memanfaatkan tanah secara produktif.
“ Sertifikat memberikan kepastian. Pemberdayaan ekonomi membuat kepastian itu terasa dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Marindo.
Skala persoalan pertanahan di Lampung juga perlu menjadi perhatian. Dalam rapat koordinasi reforma agraria pada 14 September 2026, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyebut konflik pertanahan telah menghambat potensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selama puluhan tahun. Pada kesempatan itu, Kapolda Lampung mengungkap pemetaan kepolisian mencatat sekitar 47 titik konflik pertanahan di seluruh wilayah provinsi.
Angka tersebut merupakan pemetaan konflik pertanahan secara umum, bukan jumlah kasus yang khusus menyangkut aset pemerintah daerah. Namun, data itu menunjukkan bahwa kepastian hukum dan penyelesaian konflik tanah masih menjadi pekerjaan besar di Lampung.
GTRA sendiri memiliki mandat untuk mengoordinasikan penataan aset, memfasilitasi penataan akses, serta mengintegrasikan keduanya. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria juga menempatkan legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari strategi reforma agraria.
Karena itu, hasil Rakor Akhir GTRA 2026 semestinya tidak berhenti pada rekomendasi umum tentang kolaborasi. Publik perlu mengetahui berapa bidang tanah aset Pemda yang bermasalah, di mana lokasinya, berapa luasnya, bagaimana status penguasaannya, serta opsi penyelesaian yang disiapkan.
Informasi mengenai capaian program juga penting. Dalam Rakor GTRA Juni 2026, Pemprov telah menyepakati pendataan potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penguatan kolaborasi penyelesaian konflik, dan penyusunan program terintegrasi untuk lokasi penataan akses. Rapat akhir tahun seharusnya dapat menjelaskan perkembangan dari komitmen tersebut.(IWA)
