LAMPUNG — Mempertemukan UMKM dengan industri global bukan sekadar memperbaiki kemasan atau meningkatkan kualitas produk. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan produk memiliki pembeli, memenuhi standar internasional, dan mampu dipasok secara berkelanjutan.
Inilah sasaran program Desa Ekspor yang disiapkan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mulai diimplementasikan pada 2027. Program ini diarahkan agar potensi ekonomi desa tidak berhenti sebagai pemasok bahan mentah, tetapi mampu masuk ke rantai perdagangan internasional.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan arah tersebut dalam JCI Batavia x SMESCO UMKM Business Summit 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Ia menegaskan, pembinaan UMKM harus bergeser dari sekadar pelatihan menjadi pembukaan akses pasar atau market enabler.
Lampung memiliki beragam komoditas potensial, mulai dari singkong, jagung, gula, kopi hingga hasil perikanan. Namun, sebagian ekspornya masih berupa bahan mentah atau produk dengan pengolahan terbatas. Kopi, misalnya, masih banyak dipasarkan dalam bentuk green bean, padahal pengolahan menjadi kopi sangrai, bubuk, dan produk siap jual dapat menciptakan nilai tambah lebih besar.
Rancangan program Desa Ekspor menargetkan satu hingga tiga pengiriman uji komersial paling lambat 31 Maret 2027. Model yang disiapkan menghubungkan petani dan UMKM dengan koperasi atau BUMDes sebagai agregator, fasilitas pengolahan dan standardisasi, eksportir, hingga pembeli di luar negeri.
Jihan juga mencontohkan komoditas rajungan dari salah satu desa di Lampung yang telah menembus pasar luar negeri. Potensi ini perlu diperkuat melalui konsolidasi produksi, pemenuhan administrasi ekspor, serta kepastian pasokan.
Peluangnya cukup besar. BPS mencatat ekspor Lampung Januari–Agustus 2026 mencapai US$4,298 miliar, tumbuh 0,42% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Industri pengolahan menyumbang US$2,959 miliar atau 68,85% dari total ekspor. Namun, angka tersebut belum menunjukkan seberapa besar kontribusi UMKM dalam perdagangan luar negeri Lampung.
Karena itu, keberhasilan Desa Ekspor tidak cukup diukur dari jumlah desa yang dibina atau forum bisnis yang diselenggarakan. Ukurannya harus lebih konkret: produk prioritas, kapasitas pasokan, sertifikasi dan standar mutu, mitra eksportir, negara tujuan, serta kontrak pembelian.
Dukungan pembiayaan, perizinan, sertifikasi halal, BPOM, dan akses informasi pasar juga harus terhubung dalam satu ekosistem. Lampung Economic Investment Forum dapat menjadi ruang mempertemukan UMKM dengan industri dan calon pembeli, tetapi hasil akhirnya harus berupa transaksi nyata.
Target satu hingga tiga pengiriman uji komersial hingga 31 Maret 2027 menjadi ujian awal. Tantangan berikutnya adalah mengubah pengiriman itu menjadi pesanan berulang, melibatkan lebih banyak produsen desa, dan memastikan nilai tambahnya dinikmati masyarakat Lampung.
(iwa)
