JAKARTA — Penggeledahan kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka babak baru pengusutan dugaan penyimpangan penerimaan negara dari sektor cukai rokok. Hasil penggeledahan belum diumumkan, tetapi KPK telah menyebut hitungan awal potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan perkiraan tersebut pada Kamis malam (29/10/2026). Menurutnya, angka itu masih merupakan perhitungan awal. Penyidik juga akan menelusuri dugaan praktik penyimpangan tersebut hingga beberapa tahun ke belakang untuk mengetahui rentang waktu kejadiannya.
Penggeledahan dilakukan pada Rabu (28/10/2026), tidak hanya di kantor PT Djarum, tetapi juga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus. Langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan baru yang diterbitkan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada Oktober 2026.
KPK sedang mendalami dugaan pemberian atau kickback dari pihak PT Djarum kepada oknum Bea dan Cukai dalam pengurusan pita cukai rokok. Penyidik juga tidak menutup kemungkinan adanya modus penyimpangan lain. Hingga keterangan terakhir, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam pengembangan penyidikan baru ini.
Artinya, publik masih menunggu penjelasan mengenai dokumen atau barang bukti apa yang disita, bagaimana konstruksi dugaan penyimpangannya, siapa saja yang diduga terlibat, serta bagaimana potensi kerugian negara tersebut dihitung. KPK menyatakan penggeledahan merupakan strategi awal untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam pengungkapan perkara.
KPK juga menegaskan perkara cukai yang berkaitan dengan PT Djarum ini berbeda dari perkara yang ditangani Kejaksaan Agung, yang berkaitan dengan dugaan persoalan pajak. Keduanya menyangkut penerimaan negara, tetapi merupakan perkara berbeda.
Sementara itu, Corporate Communication Senior Manager Group Djarum, Budi Darmawan, menyatakan perusahaan menghormati dan menaati proses hukum yang dilakukan KPK.
Potensi kerugian hingga triliunan rupiah membuat pengusutan ini penting untuk dikawal. Penerimaan cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Karena itu, penyidikan perlu mengungkap secara terang apakah terjadi penyimpangan dalam pengurusan pita cukai, bagaimana mekanismenya, dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya.
(Iwa)
