Ada ironi dalam polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan SMA Gibran, seorang relawan pendukung Prabowo-Gibran justru mengaku merasa kena prank.
@Iwa Perkasa
Di sisi lain, Gibran menganggap persoalan itu semestinya tidak perlu diperdebatkan. Ia bahkan berujar, kalau dirinya tidak lulus SMA, tidak mungkin bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Belakangan, Gibran kembali mengaku heran. Kali ini karena pihak yang menggugat surat penyetaraan pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) justru mengajukan pencabutan gugatan ketika ia mengaku telah menyiapkan dokumen untuk pembuktian.
Dua peristiwa tersebut memperlihatkan ironi yang sulit diabaikan. Relawan yang pernah berada di barisan pendukungnya merasa dipermainkan, sementara Gibran heran ketika pihak penggugat memilih mundur dari salah satu proses persidangan.
Dalam bahasa Lampung, ada istilah onyah, sebuah ungkapan satir untuk sesuatu yang dianggap tidak masuk akal. Judul ini bukan sedang membuat diagnosis kepada siapa pun. Ia merupakan sindiran terhadap rangkaian respons yang membuat publik semakin bertanya-tanya.
Pangkal persoalannya adalah putusan MK pada 6 Oktober 2026 dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Mahkamah juga menilai certificate of attendance dan dokumen pendukung lainnya bukan bukti kelulusan atau tamat pendidikan, melainkan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
Namun, penting dicatat, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Mahkamah juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Sehari kemudian, muncul reaksi yang justru datang dari kalangan pendukung sendiri.
Kurniawan, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), mengaku merasa di-prank. Ia menyebut organisasinya termasuk salah satu relawan pertama yang mendeklarasikan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Ya di-prank, yang jelas di-prank,” katanya dalam konferensi pers, Rabu, 7 Oktober 2026.
Kurniawan mengaku memiliki beban moral karena pernah berada di barisan pendukung. Ia mempertanyakan proses verifikasi administrasi pencalonan yang menjadi kewenangan KPU dan meminta lembaga tersebut bertanggung jawab.
Bayangkan, kritik bukan hanya datang dari pihak yang sejak awal berseberangan secara politik. Kali ini, suara kecewa justru muncul dari seseorang yang mengaku pernah menjadi bagian dari barisan pendukung.
Tentu, Kurniawan tidak mewakili seluruh relawan Prabowo-Gibran. Namun, pengakuannya memperlihatkan bahwa polemik tersebut juga menimbulkan pertanyaan di lingkungan pendukung sendiri.
Gibran Menganggapnya Tidak Masuk Akal
Ketika dimintai tanggapan mengenai putusan MK pada 7 Oktober, Gibran menyatakan menghormati proses hukum dan akan tetap bekerja menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Namun, ketika disinggung mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan atas dokumen penyetaraan pendidikan SMA, ia menjawab, “Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura.”
Jawaban itu menyederhanakan persoalan yang sesungguhnya sedang diperiksa pengadilan.
Yang dipersoalkan bukan semata-mata apakah Gibran pernah menempuh pendidikan tinggi. Persoalan hukumnya lebih spesifik, yakni dokumen apa yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan luar negeri dengan jenjang SMA atau sederajat.
Pendidikan tinggi dan dokumen penyetaraan pendidikan sebelumnya merupakan dua persoalan administrasi yang berbeda. Seseorang bisa saja pernah mengikuti pendidikan tinggi, tetapi pertanyaan mengenai keabsahan dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan administratif tetap harus dijawab berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Di sinilah publik membutuhkan penjelasan, bukan sekadar jawaban retoris.
Polemik kembali memanas pada 29 Oktober 2026 ketika PTUN Jakarta menggelar sidang gugatan terkait Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Gugatan bernomor 255/G/2026/PTUN.JKT itu diajukan PT Mercy Toga Kirana terhadap pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gibran tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.
Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, mengajukan pencabutan gugatan dan meninggalkan ruang sidang. Alasannya, pihak kementerian dinilai belum menghadirkan dokumen primer yang diminta, antara lain certificate of attendance, bukti pendaftaran, dan transkrip nilai yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan.
Tim hukum Gibran justru keberatan terhadap pencabutan tersebut. Mereka meminta agar jawaban tetap dibacakan dan persidangan dilanjutkan.
Hakim kemudian menyatakan pencabutan tidak dapat dikabulkan begitu saja tanpa persetujuan tergugat. Artinya, permohonan pencabutan belum otomatis mengakhiri perkara tersebut.
Sehari kemudian, Gibran menyatakan heran karena pihak penggugat mundur saat dirinya sudah menyiapkan dokumen untuk pembuktian.
“Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau gimana lagi penggugatnya malah mundur,” kata Gibran, Jumat, 30 Oktober 2026.
Pernyataan itu menimbulkan ironi tersendiri. Pihak penggugat mengaku kecewa karena dokumen dasar yang diminta tidak diperlihatkan oleh kementerian. Sementara Gibran menyatakan dirinya sudah siap membuka dokumen untuk pembuktian.
Dua pihak berbicara tentang dokumen, tetapi dari posisi yang berbeda. Yang satu mempersoalkan dokumen dasar penerbitan surat, yang lain mengaku siap menunjukkan riwayat pendidikan pribadinya. Onyah, bukan?
Putusan MA Mengubah Babak Persoalan
Cerita belum berhenti di situ.
Pada Jumat sore, 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Berbeda dengan perkara PT Mercy Toga Kirana yang masih berlangsung di PTUN, perkara ini merupakan gugatan terpisah yang sebelumnya diajukan Subhan melalui PTUN Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
Dalam putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan. Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Dengan demikian, ada dua proses hukum berbeda yang perlu dipisahkan. Satu perkara diajukan PT Mercy Toga Kirana melalui Denny Indrayana, yang kuasa hukumnya mengajukan pencabutan. Perkara lainnya diajukan Subhan Palal dan telah diputus MA pada tingkat kasasi.
Putusan MA tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi keputusan yang otomatis membatalkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Objek yang dinyatakan tidak sah adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan keputusan pelantikan Wakil Presiden.
Namun, dari sisi administrasi, putusan MA tentu menjadi perkembangan hukum yang sangat penting. Dokumen yang selama ini menjadi dasar penyetaraan pendidikan SMA Gibran kini dinyatakan tidak sah oleh pengadilan tertinggi dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.
Klop di Mana?
Di sinilah ironi itu bertemu.
Seorang relawan mengaku merasa di-prank setelah putusan MK. Gibran merasa heran ketika penggugat mengajukan pencabutan gugatan. Sementara itu, MA justru mengeluarkan putusan yang menyatakan surat penyetaraan pendidikan SMA tersebut tidak sah.
Tiga peristiwa, tiga respons, dan satu dokumen yang terus menjadi pusat perdebatan.
Publik tentu tidak membutuhkan relawan yang sekadar membela atau menyerang. Publik tentu saja “onyaj-onyahan ini berhenti. Karena yang dibutuhkan adalah penjelasan berbasis dokumen, kepastian administrasi, dan proses hukum yang harus dihormati semua pihak.
Relawan boleh kecewa. Gibran boleh menyampaikan pembelaan. Penggugat boleh menggunakan hak hukumnya. Namun, keputusan pengadilan harus dibaca secara utuh, tidak dipotong sesuai kepentingan masing-masing.
Kata klop dalam judul ini bukan berarti semua pihak memiliki pandangan yang sama. Justru ironi muncul karena masing-masing menunjukkan reaksi berbeda, sementara persoalan pokoknya belum berhenti menjadi perdebatan.
Dan untuk sementara, istilah onyah mungkin terasa pas sebagai satire atas kegaduhan yang berulang. Bukan karena publik kekurangan akal sehat, melainkan karena persoalan administratif yang semestinya bisa dijelaskan dengan dokumen justru berlarut-larut menjadi drama politik.
Dalam urusan persyaratan pendidikan pejabat publik, yang dibutuhkan bukan sekadar keyakinan bahwa semuanya beres. Yang dibutuhkan adalah bukti yang dapat diperiksa dan keputusan hukum yang dihormati.
*****
