Ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengatakan sudah dilantik, sudah menang pemilu, atau sudah duduk di kursi Wakil Presiden. Dalam negara hukum, jabatan publik memiliki persyaratan. Dokumennya harus sah, prosesnya harus benar, dan pejabatnya harus bersedia mempertanggungjawabkan semuanya kepada rakyat.
@Iwa Perkasa
Persoalan itu kini berada di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah Agung (MA) pada Jumat, 30 Oktober 2026, mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan tidak sah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Dalam petitum yang dikabulkan, surat tersebut dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Ini bukan lagi sekadar perdebatan di media sosial. Ada putusan pengadilan yang harus dihormati.
Namun, respons yang muncul justru memperlihatkan satu ironi. Ketika dokumen persyaratan pendidikan dipersoalkan, pembelaan yang disampaikan kuasa hukum Gibran antara lain bertumpu pada kenyataan bahwa kliennya sudah melalui seluruh tahapan pemilu dan dilantik sebagai Wakil Presiden.
Seolah-olah setelah seseorang resmi duduk di kursi kekuasaan, pertanyaan mengenai dokumen yang mengantarkannya ke kursi tersebut menjadi tidak relevan.
Benarkah demikian?
Ketika Dokumen Dipersoalkan, Jawabannya Malah Sudah Kuliah
Persoalan pendidikan Gibran sebenarnya sudah lama menjadi perdebatan. Namun, dua putusan pengadilan pada Oktober 2026 membuatnya memasuki babak yang berbeda.
Pada 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Hakim MK Asrul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance dan dokumen pendukung yang digunakan untuk menerbitkan surat penyetaraan tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut hanya menerangkan kehadiran dalam proses pembelajaran.
Meski demikian, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Mahkamah juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut.
Dua puluh empat hari kemudian, MA mengeluarkan putusan yang berbeda objek dan jalur peradilannya, tetapi berkaitan dengan surat penyetaraan yang sama. Surat Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan tidak sah. Ini sebuah keputusan yang telak, seperti atlet lari 100 meter peraih medali emas yang belakangan diketahui curang menggunakan doping. Medalinya dicabut, catatannya dihapus, hingga larangan mengikuti perlombaan lari seumur hidup.
Pertanyaan publik apa sebenarnya dasar administrasi yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden tidak dibutuhkan lagi. Bahkan keterangan Gibran yang mengatakan bahwa jika dirinya tidak lulus SMA, tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah hingga S1 di Singapura, sama sekali tidak bernilai secara hukum.
Ibarat ditanya mengenai keabsahan tiket masuk, seseorang malah menunjukkan kartu parkir karena sama-sama dikeluarkan di tempat yang sama. Boleh jadi keduanya benar-benar ada, tetapi fungsi dan persoalan yang harus dijawab tidak sama.
Terlebih, putusan MA bukan mempersoalkan apakah Gibran pernah kuliah atau tidak. Objeknya jelas, yaitu surat keterangan penyetaraan pendidikan.
Sudah Dilantik, Lalu Apa?
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyatakan putusan MA tidak memengaruhi kedudukan kliennya sebagai Wakil Presiden. Ia berargumentasi bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena seluruh tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran sudah dilantik pada 20 Oktober 2024.
Rullyandi juga menyebut terbuka kemungkinan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pada sisi lain, Rullyandi menyatakan Gibran telah menyerahkan bukti riwayat pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga S1, dalam perkara terpisah di PTUN Jakarta.
Keterangan ini perlu dicatat sebagai penjelasan pihak Gibran. Namun, publik tetap membutuhkan kejelasan mengenai dokumen mana yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden dan bagaimana hubungannya dengan surat yang telah dinyatakan tidak sah oleh MA.
Di sinilah letak persoalannya. Pelantikan menjelaskan status jabatan seseorang, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai proses administrasi sebelum pelantikan.
Kemenangan pemilu bukan surat sakti yang dapat mengubah dokumen bermasalah menjadi sah. Demikian pula, jabatan tinggi tidak seharusnya menjadi tempat berlindung dari pertanyaan yang justru menyangkut persyaratan untuk mendudukinya.
Mundur, Meminta Maaf, atau Terus Bertahan?
Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang juga menjadi salah satu pemohon dalam perkara di MK, secara terbuka mendesak Gibran mempertimbangkan pengunduran diri setelah putusan MA.
Denny menilai pembatalan surat penyetaraan harus dibaca bersama pertimbangan MK sebelumnya. Ia juga menyinggung tanggung jawab etis seorang pejabat publik dan meminta Gibran tidak mengabaikan persoalan tersebut.
Desakan mundur itu merupakan sikap Denny, bukan amar pengadilan. Namun, tuntutan tersebut menandai pergeseran perdebatan dari sekadar keabsahan dokumen menuju pertanyaan tentang tanggung jawab moral dan legitimasi politik.
Sebab, publik tidak hanya ingin mengetahui apakah sebuah surat sah atau tidak. Publik juga ingin tahu bagaimana pejabat yang bersangkutan mempertanggungjawabkan persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya.
Meminta maaf bukan pengganti proses hukum. Namun, dalam etika jabatan publik, mengakui persoalan dan memberikan penjelasan terbuka merupakan bagian dari tanggung jawab.
Ada kalanya seorang pejabat justru terlihat lebih besar ketika berani mengakui kekeliruan daripada terus-menerus ‘ngeyel” membangun benteng pembelaan.
Memang, putusan MA tidak otomatis memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden. UUD 1945 mengatur mekanisme tersendiri melalui Pasal 7A dan 7B.
Pasal 7A menyebut Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 7B mengatur prosesnya, termasuk pemeriksaan dan putusan MK atas pendapat DPR sebelum usul pemberhentian dibawa ke MPR.
Artinya, ada perbedaan antara pengunduran diri secara sukarela, desakan politik, dan pemberhentian melalui mekanisme konstitusional. Ketiganya tidak boleh dicampuradukkan.
Tetapi, keberadaan prosedur tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanyaan substantif. Konstitusi mengatur bagaimana jabatan dipertahankan atau diakhiri. Konstitusi tidak memberikan kekebalan dari tuntutan transparansi.
Polemik ini bukan hanya tentang Gibran. Ada tanggung jawab Kementerian Pendidikan yang menerbitkan surat penyetaraan, KPU yang memverifikasi dokumen persyaratan pencalonan, serta lembaga negara yang harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Jika surat penyetaraan dinyatakan tidak sah, bagaimana proses penerbitannya dahulu? Dokumen apa yang sebenarnya menjadi dasar? Mengapa dokumen yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan justru menjadi objek sengketa hingga kasasi di MA?
Pertanyaan itu tidak akan hilang hanya karena Gibran telah dilantik. Bahkan, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula kewajiban untuk memberikan penjelasan.
Dan di sinilah satir paling pahit dari polemik ini. Untuk menjadi pejabat publik, rakyat diminta melengkapi berbagai dokumen, mengikuti prosedur, dan memenuhi persyaratan. Tetapi ketika dokumen seorang pejabat dipersoalkan oleh pengadilan, publik justru disuguhi perdebatan panjang mengenai mengapa jabatan yang sudah diperoleh tidak perlu dipertanyakan lagi.Seakan-akan pelantikan dapat menjadi penghapus pertanyaan, dan kemenangan pemilu menjadi pengganti dokumen.
Padahal, demokrasi bukan sekadar urusan siapa yang menang. Demokrasi juga menyangkut bagaimana kekuasaan diperoleh, apakah seluruh persyaratannya dipenuhi, dan seberapa besar tanggung jawab pejabat kepada rakyat.
Pertanyaan dalam judul ini memang tidak bisa dijawab hanya dengan satu kalimat. Mekanisme hukum dan konstitusi tetap harus dihormati. Namun, tuntutan moral tidak seharusnya menunggu sampai seluruh prosedur politik selesai.
Gibran masih memiliki ruang untuk menjelaskan. Tetapi semakin lama penjelasan yang tuntas tidak diberikan, semakin besar pula pertanyaan yang harus dihadapinya. Jabatan mungkin diperoleh melalui pemilu dan pelantikan, tetapi kepercayaan publik tidak datang otomatis bersama surat keputusan.
*****
