Ada ironi dalam pendidikan kejuruan Indonesia. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang untuk menyiapkan lulusan agar siap memasuki dunia kerja. Mereka dibekali keterampilan teknis dan praktik sesuai bidang keahlian. Namun, setelah menerima ijazah, tidak sedikit yang justru menghadapi sulitnya memperoleh pekerjaan.
@Iwa Perkasa
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji kembali menyoroti persoalan ini dalam Rapimnas Kadin, 30 Oktober 2026. Ia menyebut lulusan SMK masih menjadi salah satu penyumbang pengangguran terbesar, padahal pendidikan tersebut, konon berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.
IData BPS memperkuat ironi tersebut. Pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK secara nasional mencapai 7,74%, tertinggi dibandingkan kelompok pendidikan lainnya. Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja lulusan SMK, hampir delapan orang belum memperoleh pekerjaan. Dalam realitas, angkanya barangkali lebih banyak, karena umumnya lulusan SMK bekerja di sektor informal.
Lampung menghadapi persoalan serupa. Pada Agustus 2025, TPT lulusan SMK di provinsi ini mencapai 7,16%, sementara TPT keseluruhan 4,21%. Adapun TPT Lampung pada Mei 2026 turun menjadi 3,97%, tetapi angka tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan sehingga tidak dapat langsung dibandingkan dengan TPT khusus lulusan SMK tahun sebelumnya.
Persoalannya bukan semata-mata kualitas sekolah. Ada kesenjangan antara kompetensi yang diajarkan dengan kebutuhan perusahaan, keterbatasan kesempatan kerja formal, serta belum kuatnya hubungan pendidikan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja.
Struktur ekonomi dan ketenagakerjaan Lampung memperlihatkan tantangan tersebut. Pada Mei 2026, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 44,04% penduduk bekerja. Sementara pekerja formal baru sekitar 30,83% dari total penduduk bekerja.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja formal dan industri produktif masih perlu diperluas. Padahal, lulusan SMK berasal dari berbagai bidang, mulai dari teknik mesin, otomotif, listrik, akuntansi, pariwisata, hingga teknologi informasi.
Ketika pertumbuhan industri belum cukup kuat menyerap tenaga terampil, lulusan harus bersaing memperebutkan pekerjaan yang terbatas. Sebagian akhirnya bekerja tidak sesuai kompetensi, masuk sektor informal, atau menganggur.
Karena itu, pendidikan vokasi tidak bisa hanya dibenahi dari sisi kurikulum. Kapasitas industri daerah untuk menciptakan pekerjaan juga harus diperhitungkan.
Disdik, Disnaker, dan BLK Harus Terhubung
Salah satu pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian adalah memperkuat sinergi Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Balai Latihan Kerja (BLK) serta unit mitra usaha.
Semuanya, seharusnya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Disdik menyiapkan siswa melalui pendidikan kejuruan. BLK memperkuat keterampilan teknis dan kompetensi kerja. Disnaker memetakan kebutuhan tenaga kerja, menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan, serta memfasilitasi penempatan. Dan unit mitra usaha menjadi tempat pemagangan, melatih siswa menguasai keterampilan tertentu sehingga bisa bekerja mandiri jika tidak melanjutkan kuliah.
Lampung memiliki empat BLK pemerintah, yakni Bandar Lampung, Kalianda, Way Abung, dan Metro. Namun, ketersediaan fasilitas tersebut harus diikuti peningkatan kualitas instruktur, peralatan praktik, relevansi pelatihan, serta hubungan langsung dengan kebutuhan industri.
Idealnya, semua pihak bekerja sebagai satu rantai. Siswa SMK memperoleh informasi kebutuhan industri sejak masa pendidikan. Kompetensi yang belum memadai diperkuat melalui pelatihan BLK dan sertifikasi. Setelah lulus, Disnaker menghubungkan mereka dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Tanpa keterhubungan tersebut, sekolah dapat terus menghasilkan lulusan, BLK melaksanakan pelatihan, dan Disnaker melayani pencari kerja, tetapi belum tentu menghasilkan penempatan kerja yang memadai.
Industri Harus Terlibat
Pemprov Lampung sebenarnya telah memulai upaya mendekatkan pendidikan dengan dunia usaha melalui program Corporate Goes to School. Perusahaan diharapkan terlibat dalam pelatihan, penguatan keterampilan praktis, dan penyesuaian kompetensi siswa dengan kebutuhan industri.
Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah perusahaan yang menandatangani kerja sama atau sekolah yang mengikuti kegiatan. Ukurannya harus konkret, berapa siswa yang magang, memperoleh sertifikasi, direkrut setelah lulus, dan tetap bekerja enam hingga dua belas bulan kemudian.
Arah pendidikan vokasi juga perlu mengikuti peta investasi Lampung. Pengembangan hilirisasi kopi, singkong, jagung, perikanan, dan komoditas unggulan lainnya membutuhkan operator mesin, teknisi, tenaga pengendalian mutu, mekanik, tenaga logistik, serta pekerja dengan keterampilan pengolahan.
Jika kebutuhan tersebut dipetakan sejak awal, SMK dan BLK dapat menyiapkan tenaga kerja yang lebih sesuai dengan perkembangan industri daerah.
Keberhasilan Bukan Jumlah Lulusan
Pemprov perlu membangun sistem data terpadu yang menghubungkan lulusan SMK, peserta pelatihan BLK, sertifikasi kompetensi, kebutuhan perusahaan, dan penempatan kerja.
Disdik, Disnaker, BLK, serta dunia usaha harus menggunakan ukuran keberhasilan yang sama soal berapa orang yang benar-benar memperoleh pekerjaan dan berapa yang mampu bertahan dalam pekerjaan tersebut.
Jangan sampai keberhasilan Disdik hanya dihitung dari jumlah lulusan, keberhasilan BLK dari jumlah peserta pelatihan, dan keberhasilan Disnaker dari jumlah pencari kerja yang dilayani. Ketiganya harus dinilai dari hasil akhir yang dirasakan masyarakat.
Pendidikan kejuruan seharusnya menjadi jalan menuju pekerjaan dan peningkatan produktivitas, bukan sekadar menghasilkan ijazah. Ketika lulusan SMK justru mencatat tingkat pengangguran tertinggi, persoalannya harus dibaca sebagai masalah sistem, bukan semata-mata kegagalan siswa atau sekolah.
Jangan sampai SMK terus mencetak lulusan yang siap bekerja menurut kurikulum sekolah, tetapi belum siap bekerja menurut kebutuhan industri.*****
