BANDAR LAMPUNG — Moratorium penerbitan izin edar beras fortifikasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) semestinya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung. Bukan hanya karena produk tersebut beredar di pasar, tetapi juga menyangkut kesiapan industri pangan lokal dan kemampuan pemerintah daerah memastikan keamanan serta mutu produk.
Bapanas menghentikan sementara penerbitan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk beras fortifikasi setelah menemukan 25 dari 27 merek yang diawasi tidak memenuhi persyaratan. Pelanggaran mencakup aspek administrasi, kandungan gizi, dan mutu produk.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menyebut kurang dari 10 persen pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi persyaratan. Pemerintah kini memperkuat tata kelola, termasuk memastikan mutu kernel fortifikan yang digunakan dalam proses produksi.
Temuan tersebut bukan persoalan kecil. Beras fortifikasi dipasarkan dengan klaim tambahan vitamin dan mineral. Konsumen membayar berdasarkan klaim tersebut, sehingga ketidaksesuaian kandungan gizi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan menyangkut hak konsumen atas informasi dan pangan yang sesuai standar.
Bagi Lampung, pertanyaan mendasarnya adalah apakah daerah ini memiliki produsen beras fortifikasi sendiri, siapa saja pelakunya, dan apakah produk yang beredar telah memenuhi ketentuan.
Data publik Bapanas pada Agustus 2026 mencatat terdapat 40 merek beras dengan klaim fortifikasi yang memiliki nomor registrasi izin edar PSAT dan berasal dari 22 produsen. Dalam perkembangan pengawasan berikutnya, Bapanas menemukan 25 merek bermasalah yang dimiliki 11 pelaku usaha.
Namun, data tersebut belum memberikan gambaran lengkap mengenai keberadaan dan status seluruh produsen di Lampung. Karena itu, Pemprov perlu membuka data perusahaan yang mengajukan maupun telah memperoleh izin edar beras fortifikasi di daerah ini.
Persoalan ini juga berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintah provinsi. Bapanas menjelaskan bahwa izin edar PSAT untuk beras fortifikasi produksi dalam negeri diterbitkan gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), setelah proses verifikasi oleh dinas pangan provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).
Artinya, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah pusat atau menunggu temuan aparat penegak hukum. Pemerintah provinsi harus mengetahui siapa produsennya, dari mana bahan bakunya, bagaimana proses produksinya, serta apakah kandungan gizi dan mutu produk sesuai dengan klaim pada kemasan.
Nomics memandang moratorium ini sebagai momentum bagi Lampung untuk mengevaluasi tata kelola industri pangan, khususnya produk yang membawa klaim nilai tambah. Hilirisasi tidak boleh hanya mengejar produksi dan pemasaran. Kepatuhan terhadap standar keamanan, mutu, dan transparansi informasi harus menjadi bagian dari daya saing industri.
Jika Lampung ingin memperkuat industri beras dan produk pangan olahan, kepercayaan konsumen merupakan modal yang tidak bisa ditawar. Produk bernilai tambah harus benar-benar memberikan manfaat, bukan sekadar menjual label dan klaim gizi.
Karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan DPMPTSP Lampung perlu menjelaskan jumlah produsen beras fortifikasi di daerah ini, status izin edar mereka, serta hasil pengawasan dan pengujian produknya. Masyarakat juga berhak mengetahui apakah beras fortifikasi yang beredar di pasar Lampung berasal dari produsen lokal atau dipasok dari luar daerah.
Lampung tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil beras. Jika ingin membangun industri pangan bernilai tambah, pemerintah harus memastikan produk yang dihasilkan benar-benar bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
