Pemerintah Provinsi Lampung mulai menggunakan APBD Perubahan 2026 pada pekan pertama November. Dengan waktu yang tersisa kurang dari dua bulan, pemerintah kini berpacu memastikan anggaran yang telah disesuaikan itu benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Mirza Irawan Dwi Atmaja menyebut realisasi pendapatan daerah telah mencapai sekitar 75 persen, sedangkan belanja berada di kisaran 71 persen. Pemerintah juga memastikan belanja seremonial, termasuk pertemuan di hotel, akan ditekan.
Sejumlah program disebut menjadi prioritas, antara lain pengembangan pendidikan vokasi, pengadaan mesin pengering hasil pertanian, dan hilirisasi. Arah ini patut diapresiasi karena belanja daerah semestinya tidak hanya menopang aktivitas birokrasi, tetapi juga memperkuat produktivitas ekonomi.
Namun, ada persoalan yang perlu dicermati. APBD Perubahan disepakati pada 23 September, tetapi baru mulai digunakan pada awal November setelah melalui tahapan evaluasi dan administrasi. Akibatnya, ruang pelaksanaan program menjadi jauh lebih pendek.
Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah ditetapkan Rp6,992 triliun, sementara belanja mencapai Rp7,991 triliun. Selisih sekitar Rp999 miliar ditutup melalui pembiayaan daerah, termasuk penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Struktur tersebut membuat kualitas pelaksanaan anggaran semakin penting. Pemerintah tidak cukup memastikan uang tersedia dan terserap. Setiap program harus memiliki kesiapan teknis, jadwal pelaksanaan, target keluaran, serta ukuran manfaat yang dapat diperiksa.
Risikonya cukup jelas. Percepatan belanja pada akhir tahun dapat mendorong penumpukan pekerjaan, terutama untuk kegiatan yang membutuhkan proses pengadaan, pembangunan fisik, atau distribusi peralatan. Jika persiapan tidak matang, kualitas pekerjaan dan ketepatan sasaran bisa terpengaruh.
Karena itu, publik perlu memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai program prioritas yang dibiayai melalui APBD Perubahan. Berapa unit mesin pengering yang akan dibeli, di mana ditempatkan, siapa penerimanya, dan bagaimana dampaknya terhadap penanganan pascapanen? Untuk pendidikan vokasi, berapa peserta yang dilatih dan bagaimana hubungan program tersebut dengan kebutuhan industri?
Demikian pula agenda hilirisasi. Pemerintah perlu menjelaskan kegiatan konkret yang dibiayai APBD, bukan sekadar mengulang target besar pembangunan industri. Belanja daerah harus memiliki hubungan yang terukur dengan peningkatan nilai tambah komoditas dan pendapatan masyarakat.
Pemangkasan belanja seremonial juga perlu diterjemahkan ke dalam angka. Berapa penghematan yang diperoleh dan ke mana anggaran tersebut dialihkan? Transparansi semacam ini akan membuat kebijakan efisiensi lebih mudah dievaluasi.
Tantangan APBD Perubahan bukan sekadar menghabiskan sisa anggaran sebelum 31 Desember. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara tepat, pekerjaan selesai dengan mutu yang baik, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Lampung membutuhkan belanja pemerintah yang produktif, bukan sekadar persentase penyerapan yang tinggi. Sebab, keberhasilan APBD tidak ditentukan oleh seberapa cepat anggaran keluar, melainkan oleh hasil pembangunan yang ditinggalkannya.(IWA)
