Lampung menghadapi pekerjaan besar dalam menyiapkan tenaga kerja muda. Setiap tahun sekitar 130.000 lulusan SMA dan SMK memasuki usia produktif dengan harapan memperoleh pekerjaan atau membangun usaha. Namun, bekal pendidikan formal tidak selalu cukup untuk menjawab kebutuhan dunia kerja.
Program Tailor Made Training (TMT) yang diluncurkan pemerintah menjadi salah satu upaya menjembatani kesenjangan tersebut. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mencatat 268 usulan pelatihan dengan calon penerima manfaat mencapai 5.788 orang. Bidangnya beragam, mulai dari teknologi informasi, perhotelan, pertanian, perikanan, pengelasan, kelistrikan hingga kewirausahaan.
Program ini patut diapresiasi karena pendekatannya berangkat dari kebutuhan mitra pengguna tenaga kerja. Materi, jumlah peserta, lokasi, dan jadwal pelatihan dirancang agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.
Namun, ada pertanyaan yang lebih penting daripada jumlah usulan dan peserta. Setelah pelatihan selesai, ke mana mereka akan bekerja?
Pelatihan vokasi tidak boleh berhenti pada ruang kelas, keterampilan teknis, atau sertifikat kompetensi. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari peserta yang memperoleh pekerjaan, peningkatan produktivitas pekerja, tumbuhnya usaha baru, serta peningkatan pendapatan.
Di sinilah keterlibatan dunia usaha menjadi penentu. Perusahaan tidak cukup hanya menjadi mitra dalam penyusunan materi pelatihan. Mereka perlu ikut menjelaskan kompetensi yang dibutuhkan, menyediakan kesempatan praktik kerja, membuka jalur rekrutmen, bahkan memberi kepastian kebutuhan tenaga kerja setelah pelatihan.
Lampung memiliki ruang pengembangan yang luas. Pertanian dan perkebunan membutuhkan tenaga terampil dalam pengolahan hasil, mekanisasi, pengendalian mutu, dan pemasaran. Industri pengolahan membutuhkan operator, teknisi, tenaga kelistrikan, serta pekerja dengan kemampuan mengoperasikan teknologi. Sektor pariwisata dan jasa juga memerlukan tenaga kerja dengan standar pelayanan yang semakin tinggi.
Karena itu, pemetaan kebutuhan tenaga kerja perlu dilakukan secara lebih spesifik berdasarkan sektor dan wilayah. Jangan sampai pelatihan barista, tata rias, pengelasan, teknologi informasi, dan pertanian dilaksanakan hanya karena bidangnya tersedia, bukan karena ada kebutuhan pasar yang terukur.
Pemerintah juga perlu membangun sistem pelacakan lulusan. Berapa peserta yang menyelesaikan pelatihan? Berapa yang memperoleh pekerjaan dalam tiga hingga enam bulan? Berapa yang membuka usaha? Berapa yang mengalami peningkatan pendapatan? Data semacam ini penting agar anggaran pelatihan dapat dievaluasi berdasarkan hasil, bukan sekadar realisasi kegiatan.
Tantangan ketenagakerjaan Lampung bukan hanya menyediakan pelatihan, melainkan memastikan keterampilan bertemu dengan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak akan cukup bermakna jika angkatan kerja muda tetap kesulitan memasuki sektor produktif.
TMT dapat menjadi jembatan penting. Tetapi jembatan itu harus memiliki tujuan yang jelas. Anak muda Lampung tidak hanya membutuhkan pelatihan untuk siap bekerja, mereka membutuhkan ekosistem ekonomi yang benar-benar menyediakan pekerjaan.(iwa)
