NOMICS.ID — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengingatkan pentingnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pesan itu disampaikan saat Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM), Selasa (10/11/2026).
Marindo menegaskan, pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di hadapan masyarakat. Karena itu, setiap pelayanan harus profesional, mudah diakses, memiliki kepastian, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di hadapan masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan bahwa setiap pelayanan diberikan secara profesional, mudah diakses, memiliki kepastian, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Marindo.
Khusus RSUDAM sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung, Marindo meminta seluruh jajaran menjaga mutu pelayanan, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan yang adil sesuai standar.
Ia juga mengingatkan agar hasil penilaian Ombudsman tidak berhenti sebagai dokumen administrasi. “Saya juga meminta agar hasil penilaian dan masukan dari Ombudsman tidak berhenti sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar menjadi dasar perbaikan pelayanan,” tegasnya.
Pernyataan itu relevan. Sebab, penilaian Ombudsman bukan sekadar agenda evaluasi kelembagaan, melainkan ujian terhadap kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Lampung, Dodik Hermanto, menjelaskan bahwa penilaian bertujuan membantu pemerintah dan manajemen rumah sakit menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur. Menurutnya, predikat bukan tujuan utama. Dampak nyata bagi masyarakat jauh lebih penting.
Proses penilaian mencakup wawancara dengan jajaran rumah sakit, pemeriksaan langsung di Instalasi Gawat Darurat dan salah satu poliklinik, penelaahan dokumen perencanaan serta standar pelayanan, hingga pengelolaan pengaduan. Ombudsman juga mewawancarai pasien untuk memperoleh gambaran langsung mengenai layanan yang diterima.
Bagi Direktur Utama RSUDAM dr. Lukman Pura, penilaian ini memiliki makna tersendiri. Ia kembali memimpin rumah sakit tersebut sejak 6 Oktober 2026. Pada masa kepemimpinannya sebelumnya, RSUDAM meraih nilai 95,11 dari Ombudsman pada 2024 dengan predikat Zona Hijau dan Kualitas Tertinggi.
Namun, prestasi itu tidak otomatis menjadi jaminan kualitas pelayanan saat ini. Rekam jejak baik tentu menjadi modal, tetapi kepercayaan masyarakat harus terus dibuktikan melalui pengalaman pasien.
Pada Agustus 2025, Ombudsman Lampung menyoroti dugaan maladministrasi dalam penanganan bayi Alesha Erina Putri yang meninggal setelah menjalani perawatan di RSUDAM. Persoalan yang disorot antara lain dugaan permintaan pembayaran alat medis Rp8 juta melalui rekening pribadi dokter, persoalan kelas BPJS, dan koordinasi ambulans.
Kasus tersebut bukan vonis bahwa seluruh pelayanan RSUDAM buruk. Namun, laporan keluarga dan perhatian Ombudsman menjadi catatan serius yang menuntut penjelasan serta pembenahan manajemen. Peristiwa itu terjadi saat dr. Imam Ghozali menjabat Plt Direktur, sebelum menjadi direktur definitif pada Agustus 2025.
Pada tahun yang sama, Pemprov Lampung mengumumkan nilai 88,48 dari evaluasi Ombudsman terhadap tiga OPD, termasuk RSUDAM. Angka tersebut merupakan hasil gabungan, bukan nilai individual rumah sakit. Karena itu, tidak tepat membandingkannya langsung dengan nilai 95,11 yang secara khusus diperoleh RSUDAM pada 2024.
Kini, penilaian 2026 kembali membuka ruang evaluasi. Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah waktu tunggu pasien terkendali, jadwal dokter dan ketersediaan obat jelas, pelayanan BPJS berjalan adil, serta pengaduan masyarakat ditindaklanjuti?
Lukman Pura memiliki pengalaman dan rekam prestasi memimpin RSUDAM. Kembalinya ia ke kursi direktur membuka kesempatan untuk memperkuat tata kelola dan kepercayaan masyarakat. Namun, mengembalikan kejayaan 2024 bukan sekadar mengejar angka dan predikat.
Yang lebih penting adalah memastikan pasien memperoleh pelayanan cepat, adil, transparan, dan manusiawi. Sebab, ukuran keberhasilan rumah sakit pemerintah bukan hanya hasil penilaian Ombudsman, melainkan juga kepuasan dan keselamatan masyarakat yang dilayaninya.
Ombudsman sedang menguji RSUDAM. Publik menunggu pembuktiannya.(iwa)
