Kepatuhan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Lampung masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Dalam lima tahun terakhir, realisasi jumlah kendaraan yang membayar pajak belum pernah mencapai 70 persen dari target. Bahkan pada 2025, hampir sepertiga target tidak terealisasi.
@Iwa Perkasa
Data Bapenda Lampung menunjukkan realisasi berdasarkan jumlah kendaraan sebesar 54,31 persen pada 2021, 53,31 persen pada 2022, 60,26 persen pada 2023, 66,12 persen pada 2024, dan 69,92 persen pada 2025.
Pada 2025, dari target 2.075.644 kendaraan, yang tercatat membayar PKB sebanyak 1.451.261 unit. Terdapat selisih 624.383 unit atau 30,08 persen dari target. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi baru mencapai 1.118.183 unit atau 53,87 persen dari target 2.075.748 kendaraan.
Angka 2026 belum bisa dibandingkan langsung dengan capaian setahun penuh 2025. Namun, data penerimaan pada periode akhir Oktober justru memperlihatkan persoalan lain yang perlu mendapat perhatian.

Pada akhir Oktober 2025, penerimaan PKB mencapai Rp576,46 miliar. Hingga 31 Oktober 2026, jumlahnya baru Rp505,27 miliar atau turun sekitar Rp71,19 miliar. Persentase realisasi memang naik dari 35,36 persen menjadi 41,29 persen, tetapi dipengaruhi target 2026 yang lebih rendah. Perbedaan antara kenaikan persentase dan penurunan penerimaan nominal ini merupakan anomali yang perlu diperiksa Pemprov Lampung. Bapenda perlu menelusuri penyebabnya, termasuk kemungkinan kebocoran dalam pemungutan dan pencatatan penerimaan. Audit diperlukan untuk memastikan apakah penurunan tersebut murni akibat perubahan kebijakan dan kondisi objek pajak, atau terdapat persoalan dalam tata kelola pemungutan PKB.
Pertanyaannya, mengapa penerimaan PKB belum optimal? Apakah masyarakat semakin abai terhadap kewajiban pajak, atau ada persoalan daya beli, pelayanan, pendataan, dan efektivitas pemungutan yang belum dibenahi?
Tekanan daya beli patut diperiksa. Ekonomi Lampung tumbuh 5,02 persen pada triwulan III 2026, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 4,87 persen secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi agregat tidak otomatis menunjukkan peningkatan kemampuan seluruh rumah tangga. Bagi keluarga berpendapatan terbatas, pembayaran PKB harus bersaing dengan kebutuhan pangan, pendidikan, listrik, dan cicilan.
Angka tersebut belum membuktikan daya beli sebagai penyebab rendahnya kepatuhan. Namun, pemerintah perlu menguji hubungan antara kemampuan ekonomi rumah tangga dan perilaku membayar pajak. Pertumbuhan ekonomi semestinya tidak hanya terlihat dalam statistik, tetapi juga dirasakan dalam kemampuan masyarakat memenuhi kewajibannya.
Pelayanan Samsat juga perlu dievaluasi. Apakah lokasi layanan mudah dijangkau? Apakah antrean dan prosedur pembayaran sudah sederhana? Apakah layanan keliling dan pembayaran digital benar-benar menjangkau masyarakat hingga pelosok? Kepastian biaya dan penanganan pengaduan juga menentukan kepercayaan wajib pajak.
Digitalisasi tidak cukup dengan menyediakan aplikasi. Sistem pembayaran, pencatatan, dan pengawasan harus terintegrasi agar setiap rupiah yang dibayarkan tercatat dengan benar dan masuk ke kas daerah sesuai ketentuan. Kemudahan layanan harus berjalan bersama transparansi dan pencegahan kebocoran.
Bapenda juga perlu membenahi basis data kendaraan. Selisih antara target dan realisasi jumlah kendaraan tidak otomatis berarti seluruh kendaraan tersebut menunggak pajak. Ada kemungkinan kendaraan sudah dijual, tidak beroperasi, berpindah kepemilikan, atau tidak lagi menjadi objek pajak. Target harus disusun berdasarkan potensi yang benar-benar terukur.
Tanda tanya lebih besar muncul pada penerimaan sepanjang 2025. Jumlah kendaraan yang tercatat membayar PKB meningkat 79.604 unit dibandingkan 2024. Namun, penerimaan justru turun dari Rp1,059 triliun menjadi Rp692,34 miliar, atau berkurang sekitar Rp367,40 miliar.
Mengapa jumlah kendaraan yang membayar bertambah, tetapi penerimaan merosot tajam? Apakah ada perubahan tarif, insentif, komposisi kendaraan, kebijakan keringanan, atau mekanisme pencatatan? Bapenda perlu menjelaskan penyebabnya secara terbuka. Penurunan sebesar itu tidak cukup dijawab dengan imbauan agar masyarakat lebih taat membayar pajak atau turun ke jalan, merazia kendaraan.
Pemerintah juga perlu mengantisipasi perubahan struktur kendaraan akibat peralihan menuju kendaraan listrik. Dampaknya terhadap PKB dan sumber penerimaan terkait harus dihitung sejak dini. Kebijakan fiskal daerah perlu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi tanpa mengabaikan keberlanjutan pendapatan.
Di sinilah pemerintah perlu bercermin. Jika masyarakat terlambat membayar pajak, penagihan segera dilakukan. Jika penerimaan jauh dari target, masyarakat kembali diingatkan tentang kewajibannya. Tetapi ketika pelayanan belum optimal, data belum akurat, atau sistem pemungutan belum transparan, siapa yang mengingatkan pemerintah?
Masyarakat memang wajib membayar pajak. Namun, pemerintah juga berkewajiban menyediakan pelayanan yang mudah, membangun kepercayaan dan keteladanan, memperbaiki pendataan, dan menjaga penerimaan dari kebocoran. Kepatuhan tidak tumbuh hanya melalui imbauan, turun ke jalan atau ancaman sanksi.
PKB merupakan salah satu sumber penting PAD Lampung. Optimalisasinya bukan semata-mata mengejar target, melainkan memastikan potensi pajak terdata secara akurat, pelayanan mudah diakses, dan penerimaan dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, pemerintah tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan masyarakat tidak taat membayar pajak. Pembenahan harus dimulai dari dalam, termasuk memperbaiki pelayanan, sistem pemungutan, dan pengawasan penerimaan.
Pandangan itu sebenarnya sejalan dengan penegasan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rakorda Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung, September 2026. “Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” tegasnya. Gubernur juga meminta agar pelayanan publik dan kepemimpinannya sendiri terus diperbaiki.
Pernyataan tersebut semestinya menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Bapenda dan Samsat. Kepatuhan masyarakat memang penting, tetapi kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan menagih kewajiban. Pemerintah juga harus memastikan pelayanan berjalan baik, penerimaan tercatat secara transparan, dan setiap rupiah uang pajak dijaga dari potensi kebocoran.*****
