Jokowi-Gibran: Huh… Ora Kajen

Huh! Ada yang terasa ganjil dari petuah tentang jabatan yang hanya sementara. Apalagi jika petuah itu datang dari seorang mantan presiden kepada putranya yang baru saja menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden. Lebih ganjil lagi, keduanya seperti begitu ringan mengucapkan kalimat tentang pengabdian demi bangsa dan negara, seolah tidak ada sesuatu yang perlu diterangkan kepada rakyat.

@Iwa Perkasa

Dalam kebudayaan Jawa, ada kata kajen, berarti dihormati, disegani, dan memiliki kewibawaan. Ngajeni berarti menghormati. Sebaliknya, ora kajen menggambarkan keadaan ketika seseorang kehilangan penghargaan dan rasa hormat dari orang lain.

Kehormatan bukan sesuatu yang otomatis melekat pada jabatan. Seseorang bisa pernah berada di puncak kekuasaan, dielu-elukan, dan mendapat penghormatan luar biasa. Namun, semua itu tidak menjamin publik akan terus ngajeni jika ucapan dan tindakannya dinilai tidak sejalan.

Ungkapan itu terasa relevan ketika Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, berbicara tentang jabatan yang hanya sementara dan keputusan demi bangsa dan negara. Kalimatnya terdengar luhur, tetapi justru terasa janggal di telinga publik. Kok bisa-bisanya keduanya mengatakan itu dengan begitu enteng? Seolah-olah rakyat cukup diberi petuah, lalu semua pertanyaan selesai.

Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Dalam surat itu, ia menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dan menyebut keputusan tersebut diambil demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran pemerintahan. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat itu tidak mencantumkan alasan spesifik.

Jokowi kemudian menyampaikan bahwa jabatan politik memang sementara dan dinamika politik merupakan hal biasa. Ia juga berpesan agar Gibran tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

Gibran sendiri menyampaikan bahwa jabatan hanyalah titipan sementara, sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya. Klop. DNA-nya sama.

Ayah dan anak itu seperti berbicara dari satu buku petuah yang sama. Kalimatnya terdengar bijak, bahkan patriotik. Namun, ada satu hal yang belum terjawab: mengapa Gibran mundur dan apa sesungguhnya alasan di balik keputusan tersebut?

Rupanya, untuk pertanyaan sesederhana itu, publik masih harus bersabar menunggu jawaban.

Ora ngajeni, banget!

Tentu saja, tidak ada yang perlu berdebat bahwa jabatan itu sementara. Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bahkan kepala desa, semuanya akan berakhir masa jabatannya. Itu pengetahuan umum, bukan penemuan politik yang perlu disampaikan dengan nada seolah-olah sedang mengajarkan kebijaksanaan kepada bangsa.

Persoalannya jauh lebih sederhana, tetapi justru penting. Mengapa Gibran mundur? Apa pertimbangan yang mendasarinya? Mengapa keputusan sebesar itu hanya dibungkus dengan kalimat demi bangsa dan negara?

Rakyat tidak sedang meminta ceramah tentang kefanaan kekuasaan. Rakyat membutuhkan penjelasan. Sebab, jabatan wakil presiden bukan kursi pribadi yang bisa ditinggalkan tanpa konsekuensi bagi tata kelola negara. Jabatan itu diperoleh melalui proses pemilihan umum, membawa mandat rakyat, dan memiliki konsekuensi konstitusional.

Kalimat “demi bangsa dan negara” memang terdengar hebat. Tetapi kalau setiap pertanyaan dijawab dengan kalimat semacam itu, apa bedanya penjelasan dengan slogan? Bangsa dan negara jangan dijadikan selimut untuk menutupi ruang kosong dalam penjelasan politik.

Di sinilah ironi itu terasa. Mereka berbicara tentang pengabdian, tetapi publik justru menunggu pertanggungjawaban. Mereka mengingatkan bahwa jabatan hanya sementara, tetapi lupa bahwa kepercayaan rakyat tidak bisa diperlakukan sebagai sesuatu yang bisa datang dan pergi sesuka hati.

Kita tidak perlu menebak alasan di balik keputusan Gibran. Tidak pula perlu menuduh tanpa bukti.  Namun, publik berhak meminta penjelasan yang masuk akal dan terbuka. Itu bukan sikap tidak menghormati pejabat. Justru itulah cara warga negara menjaga demokrasi.

Jokowi dan Gibran boleh merasa telah menyampaikan kalimat yang bijak. Tetapi kebijaksanaan tidak cukup dinilai dari bagusnya susunan kata. Ia juga diuji oleh kesediaan menjawab pertanyaan, mengakui konsekuensi, dan mempertanggungjawabkan keputusan.

Jangan sampai keduanya mengira penghormatan publik akan selalu tersedia hanya karena pernah menduduki jabatan tinggi. Dalam budaya Jawa, orang yang memiliki kedudukan justru dituntut tahu bagaimana menjaga kajen. Bukan dengan meminta dihormati, melainkan dengan menunjukkan kepantasan untuk dihormati.

Sebab, jabatan bisa berakhir tanpa kehilangan kehormatan. Sebaliknya, seseorang bisa kehilangan kehormatan meskipun masih merasa dirinya pantas dihormati.

Itulah ancaman ora kajen. Bukan sekadar tidak lagi disegani, melainkan ketika publik mulai enggan ngajeni karena kata-kata dan perilaku tak lagi bertemu.

Huh… jabatan sementara, memang. Tetapi rasa hormat rakyat bukan barang titipan. Ia tumbuh dari kejujuran dan tanggung jawab. Kalau yang disuguhkan hanya petuah, sementara penjelasan tak kunjung datang, jangan heran jika publik mulai bergumam: ora kajen.*****

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *