Ada satu pesan penting di balik pembentukan tim verifikasi calon wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jangan sampai Indonesia kembali disibukkan oleh polemik ijazah setelah seseorang menduduki jabatan wakil presiden.
@Iwa Perkasa
Peringatan itu bukan tanpa alasan. Pengalaman politik beberapa tahun terakhir memperlihatkan bagaimana persoalan riwayat pendidikan dan dokumen ijazah dapat berkembang menjadi kontroversi panjang. Perdebatan bahkan bisa melebar ke ranah hukum, menyita perhatian publik, dan mengaburkan agenda yang jauh lebih penting bagi negara.
Kini, MPR sedang menyiapkan proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pada 16 November 2026, MPR menunjuk Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari PDIP sebagai ketua panitia ad hoc. Sementara itu, tim verifikasi calon wapres dikoordinasikan Wakil Ketua MPR dari NasDem, Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman dari Gerindra sebagai ketua tim.
Tim verifikasi tersebut beranggotakan 36 orang. Tugasnya memeriksa persyaratan dua nama calon yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut ada sekitar 22 persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk dokumen ijazah dan hasil pemeriksaan kesehatan.
Ketua Fraksi PKS MPR, Tifatul Sembiring, bahkan secara terbuka mengingatkan agar pemeriksaan dilakukan secara ketat. Ia tidak ingin persoalan administrasi, termasuk keabsahan ijazah, kembali menjadi polemik setelah wakil presiden terpilih.
Pesan pentingnya, periksa sebelum memilih, bukan sibuk membela setelah seseorang terpilih.
Verifikasi ijazah bukan urusan formalitas. Tim harus memastikan dokumen benar-benar berasal dari lembaga pendidikan yang berwenang, dapat dikonfirmasi keasliannya, dan memenuhi ketentuan persyaratan calon wakil presiden. Jika ada dokumen yang perlu diklarifikasi, lakukan secara terbuka dan tuntas sebelum proses pemilihan dilanjutkan.
Di sinilah kredibilitas MPR diuji. Jangan sampai tim verifikasi hanya menjadi pelengkap prosedur atau sekadar mengumpulkan berkas untuk memenuhi persyaratan administrasi. Pemeriksaan harus substantif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Intinya jangan sampai ada masalah yang ketiga kali karena yang dua kali sebelumnya sudah sangat memalukan sekali.
Publik juga berhak mengetahui bahwa seluruh calon telah melewati pemeriksaan yang sama. Tidak boleh ada perlakuan khusus karena kedekatan politik, dukungan partai, ataupun siapa tokoh yang mengusulkannya. Standar verifikasi harus berlaku setara.
Tentu, polemik ijazah masa lalu tidak boleh dijadikan dasar untuk langsung menyimpulkan bahwa calon yang akan datang memiliki persoalan serupa. Tapi penting untuk curiga, maka setiap orang harus dinilai berdasarkan dokumen dan bukti yang dapat diverifikasi.
Jabatan wakil presiden bukan jabatan biasa. Persyaratan konstitusional harus dipenuhi, dan masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa orang yang mendudukinya memang memenuhi seluruh ketentuan.
Pesannya, please, jangan sampai ada ijazah bermasalah lagi. Jangan biarkan persoalan yang seharusnya selesai di meja pemeriksaan justru menjadi polemik nasional setelah pelantikan.
Jangan sampai 3x!
