Kekuasaan memang punya daya tarik luar biasa. Ketika seseorang berada di puncak, banyak orang ingin dekat. Telepon berdering, undangan berdatangan, pintu-pintu terbuka. Bahkan, senyum orang-orang di sekelilingnya terasa lebih lebar daripada biasanya.
@Iwa Perkasa
Tetapi politik punya satu pelajaran bahwa tidak ada jabatan yang abadi. Dan ketika kekuasaan pergi, suasana bisa berubah jauh lebih cepat daripada pergantian pejabat.
Jokowi tentu memahami hal itu. Sepuluh tahun menjadi presiden membuatnya mengenal betul bagaimana rasanya berada di pusat gravitasi politik nasional. Ke mana pun melangkah, ada protokol, pengawalan, penghormatan, dan orang-orang yang berkepentingan untuk bertemu.
Kini, ia sudah kembali menjadi warga negara biasa secara formal. Memang, mantan presiden tetap memiliki pengaruh dan tempat tersendiri dalam kehidupan politik. Namun, tidak lagi ada kewenangan presiden di tangannya.
Putranya, Gibran Rakabuming Raka, juga mengalami perubahan yang jauh lebih drastis. Baru sekitar dua tahun menjabat wakil presiden, ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan MPR pada 12 November 2026. Dalam suratnya, Gibran menyebut keputusan itu diambil demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan, tanpa menyebut alasan spesifik.
Gibran menyatakan pengunduran dirinya bukan karena persoalan ijazah. Namun, kontroversi persyaratan pendidikan dan tekanan politik telah menjadi bagian penting dari latar belakang peristiwa tersebut. Reuters dan Associated Press melaporkan pengunduran diri itu terjadi di tengah tekanan hukum dan politik terkait kelayakan pencalonannya. Dan sepertinya publik lebih mempercayai laporan dua medua asing ini.
Di sinilah ironi itu terasa. Jabatan yang begitu tinggi ternyata bisa berakhir sebelum waktunya. Kursi wakil presiden yang dahulu menjadi simbol keberhasilan politik keluarga, kini harus ditinggalkan. Gibran beruntung masih diberi “kelapangan jalan”. Ia cepat mengajukan berhenti dari pada berujung dimakzulkan.
Jokowi pun merespons dengan kalimat yang terdengar biasa, jabatan katanya, hanya sementara. Ia juga menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo.
Tentu saja benar. Jabatan memang sementara. Hanya saja, nasihat itu terdengar jauh lebih mudah diucapkan ketika seseorang sedang tidak lagi memilikinya.
Kabar bahwa Gibran memilih tetap tinggal di Jakarta dan tidak kembali ke Solo juga menarik perhatian. Jika benar demikian, pilihan itu tentu tidak otomatis menunjukkan ia sedang menghindari sesuatu. Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan, aktivitas politik, dan jaringan nasional. Tetapi, perubahan tempat tinggal itu mengundang satu pertanyaan, seperti apa kehidupan seorang mantan wakil presiden setelah tidak lagi memiliki jabatan? Apakah tekanan psikologi memaksanya enggan pulang ke rumah?
Dulu, ketika menjadi wali kota, Gibran memiliki panggung di Solo. Kemudian panggungnya membesar menjadi panggung nasional. Kini, ia harus menentukan sendiri peran berikutnya. Tidak ada lagi agenda kenegaraan yang otomatis menunggunya setiap pagi, kecuali, para loyalis yang cap pubik sebagai termul sesekali mungkin menengoknya.
Barangkali ini saat yang tepat untuk mengenal kehidupan tanpa protokol. Tidak harus selalu ada rombongan pengawal, tidak harus setiap langkah menjadi berita, dan tidak semua orang yang menyapa memiliki kepentingan politik.
Bagi Jokowi, perubahan itu juga bukan perkara kecil. Selama sepuluh tahun, ia menjadi pusat perhatian dan pengambilan keputusan. Banyak orang datang karena jabatan yang melekat. Sekarang, ia bisa menguji sendiri siapa yang tetap datang bukan karena membutuhkan akses kekuasaan.
Tentu, kita tidak tahu apakah keduanya sedang bersedih, kecewa, atau justru merasa lega. Perasaan pribadi tidak bisa ditebak hanya dari foto, ekspresi wajah, atau pilihan tempat tinggal. Tetapi kehilangan jabatan strategis setelah melalui kontroversi panjang tentu membawa perubahan besar dalam kehidupan politik dan sosial.
Di sinilah satir politik menemukan tempatnya.
Ketika berkuasa, seseorang sering merasa memiliki banyak kawan. Ketika kekuasaan berakhir, barulah terlihat mana kawan, mana pengikut, dan mana orang yang sekadar mencari tempat berteduh di bawah payung kekuasaan.
Para pendukung yang dahulu paling lantang mungkin tetap setia. Namun, tidak tertutup kemungkinan sebagian mulai mencari orbit baru. Politik tidak mengenal kewajiban untuk terus mengagumi orang yang sudah tidak memegang kendali.
Barangkali ada yang masih menyimpan foto bersama, tetapi sudah mengganti tokoh idola. Ada pula yang tetap mengaku sahabat lama, meski nomor teleponnya mendadak sulit dihubungi. Begitulah politik. Kesetiaan kadang lebih mudah ditemukan dalam pidato daripada dalam kehidupan sehari-hari.
Jokowi dan Gibran belum tentu kehilangan seluruh pengaruh politiknya. Mereka masih memiliki jaringan, pendukung, dan ruang untuk berkiprah. Namun, keduanya kini menghadapi ujian yang berbeda, yakni membuktikan bahwa pengaruh tidak semata-mata lahir dari jabatan.
Sebab, ada perbedaan besar antara dihormati karena kekuasaan dan dihargai karena kapasitas.
Dulu, banyak orang ingin berada di dekat pusat kekuasaan. Sekarang, siapa yang masih bersedia datang ketika tidak ada lagi jabatan yang bisa dibagikan?
Kekuasaan bisa membuat banyak orang datang. Tetapi hanya waktu yang bisa menunjukkan siapa yang benar-benar tinggal.
Barangkali ada baiknya bapak dan anak ini kembali berkumpul di rumah. Menikmati kehidupan yang lebih sederhana, jauh dari hiruk-pikuk jabatan, protokol, dan orang-orang yang datang silih berganti ketika kekuasaan masih berada di tangan.
Jokowi sudah kembali ke Solo. Gibran memilih tetap di Jakarta.
Tetapi, Gibran, pulanglah. Sesekali, rumah dan keluarga mungkin lebih penting daripada terus berada di sekitar pusat kekuasaan.
Sebab, ketika jabatan pergi, yang paling berharga bukanlah siapa yang masih memanggil dengan sebutan Yang Terhormat, melainkan siapa yang tetap ada ketika tak ada lagi yang bisa diberikan.
Kekuasaan bisa membuat banyak orang datang. Rumah seharusnya menjadi tempat orang tak perlu memiliki kekuasaan untuk diterima.
*****
