BANDARLAMPUNG – Pemerintah membuka kemungkinan menghentikan impor kakao jika produksi dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Namun, kebijakan itu belum menjadi keputusan. Pemerintah masih mengkaji dampak impor terhadap harga di tingkat petani sekaligus membenahi persoalan mendasar perkakaoan nasional.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 di Kebun Benih Way Berulu, Pesawaran, Kamis (19/11/2026). Zulhas mengakui kebijakan sebelumnya belum sepenuhnya berpihak kepada petani kakao. Pemerintah, katanya, akan memperbaiki ketersediaan bibit unggul, pupuk, dan air, kemudian memastikan harga di tingkat petani membaik.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan bibit kakao berkualitas melalui PTPN dan Kementerian Pertanian. Zulhas menegaskan, bibit, pupuk, dan air harus tersedia, tetapi semua itu tidak akan berarti banyak jika harga jual kakao tetap merugikan petani.
Pernyataan itu penting. Perlindungan petani tidak cukup dilakukan dengan membatasi produk impor. Produksi dalam negeri harus diperkuat agar mampu memenuhi kebutuhan industri. Jika pasokan lokal belum mencukupi, penghentian impor justru berisiko mengganggu ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan.
Bagi Lampung, pesan tersebut sekaligus menjadi tantangan. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyebut kakao sebagai salah satu komoditas perkebunan yang memiliki sejarah panjang di daerah ini. Namun, potensi tersebut belum diikuti pengembangan industri pengolahan yang optimal.
Gubernur mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk menyediakan mesin pengering atau dryer bagi petani. Selama ini, pengeringan biji kakao masih mengandalkan penjemuran terbuka yang dapat memakan waktu hingga satu minggu, terutama saat musim hujan. Mesin pengering diharapkan memangkas proses menjadi dua hingga tiga hari sekaligus menjaga mutu biji.
Gagasan ini patut didukung, tetapi penyediaan mesin bukan jawaban tunggal. Mutu kakao juga ditentukan oleh fermentasi, kadar air, sortasi, dan konsistensi kualitas. Koperasi harus memiliki kemampuan mengelola fasilitas, menampung hasil panen, dan menghubungkan petani dengan pembeli yang bersedia memberikan harga sesuai mutu.
Peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 di Lampung juga menyinggung soa hilirisasi yang masih membutuhkan kepastian pasokan bahan baku, investasi, teknologi, tenaga terampil, dan pasar. Lampung dinilai perlu menyiapkan peta jalan yang menjelaskan target produksi, lokasi pengolahan, kebutuhan investasi, serta keterlibatan petani dan koperasi.
(IWA)
