LAMPUNG — Harga jagung di pasar Lampung disebut mencapai Rp8.000–Rp8.400 per kilogram. Sementara itu, jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk peternak unggas ditetapkan Rp5.000/kg di gudang Bulog, dengan harga maksimal Rp5.500/kg sampai tingkat peternak. Selisih nominalnya mencapai Rp2.500–Rp3.400/kg. Angka ini layak ditelusuri, tetapi belum membuktikan adanya permainan harga atau keuntungan tidak wajar.
Harga Rp8.000–Rp8.400 tersebut disampaikan Kasmani, peternak unggas sekaligus anggota DPRD Lampung Selatan, saat bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Pringsewu pada Minggu, 25 Oktober 2026. Angka itu merupakan keterangan perwakilan peternak mengenai harga pasar saat itu, bukan hasil pengukuran harian resmi Bapanas untuk seluruh Lampung.
Program SPHP merupakan intervensi pemerintah untuk menekan biaya pakan, salah satu komponen utama produksi unggas. Pada 2026, alokasi program ditingkatkan menjadi 391.900 ton setelah pemerintah menambahkan 150.000 ton dari alokasi awal 241.900 ton. Hingga 26 Oktober, realisasi penyaluran dilaporkan mencapai 215.400 ton secara nasional.
Namun, besarnya alokasi belum menjawab pertanyaan apakah peternak kecil di Lampung sudah memperoleh pasokan secara memadai. Kasmani menyebut stok jagung Bulog di Lampung lebih dari 5.000 ton dan mencukupi kebutuhan sekitar 100 peternak UMKM.
Angka tersebut perlu diperjelas melalui data penyaluran aktual, penerima, volume yang diterima, serta jangka waktu kebutuhan yang tercakup.
Persoalan jagung juga berkaitan dengan anomali harga hasil ternak. Bapanas mencatat rata-rata harga jagung pipilan kering di tingkat peternak secara nasional sebesar Rp7.173/kg pada 19 Oktober 2026, melampaui Harga Acuan Penjualan Rp5.800/kg.
Pada periode yang sama, rata-rata harga telur di tingkat peternak nasional Rp23.332/kg, di bawah Harga Acuan Pembelian Rp26.500/kg. Di tingkat konsumen, data SP2KP Kementerian Perdagangan mencatat harga telur ayam ras di Lampung Rp25.811/kg pada 27 Oktober 2026 pukul 16.43 WIB. Harga daging ayam ras tercatat Rp35.356/kg. Data itu memperlihatkan tekanan ketika bahan baku pakan mahal sementara harga jual hasil ternak di tingkat produsen belum memadai.
Di sinilah pemerintah daerah perlu bertindak lebih dari sekadar memantau harga. Dinas terkait bersama Bulog perlu membuka data penyaluran jagung SPHP di Lampung. Pengawasan juga perlu menelusuri harga transaksi di tingkat petani, pengepul, pengering, pedagang besar, pabrik pakan, dan peternak. Perbandingan harus memperhitungkan kadar air, mutu, biaya pengeringan, angkutan, penyimpanan, serta titik transaksi.
Jika ditemukan indikasi pengaturan pasokan, persekongkolan, atau praktik perdagangan yang melanggar hukum, aparat harus menindaklanjutinya berdasarkan bukti. Namun, selisih harga semata tidak cukup untuk menuduh pedagang melakukan pelanggaran, terlebih karena harga SPHP merupakan harga program pemerintah yang ditujukan kepada penerima tertentu.
Petani jagung berhak memperoleh harga yang wajar. Peternak membutuhkan bahan baku yang terjangkau, sedangkan konsumen berhak mendapatkan telur dan daging ayam dengan harga yang masuk akal. Kebijakan pangan seharusnya menjaga kepentingan ketiganya, bukan hanya memastikan barang tersedia.(iwa)
