LAMPUNG – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) berpeluang memperluas pembangunan ekonomi pesisir Lampung. Ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 1.000 titik KNMP di seluruh Indonesia pada 2027, Lampung menyatakan telah menyiapkan 24 lokasi untuk masuk dalam rencana pembangunan tahun depan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung Bani Ispriyanto menyebut, Pemprov Lampung sebelumnya mengajukan 32 lokasi. Delapan di antaranya telah dibangun melalui program 2025 dan 2026. Empat lokasi tahap pertama berada di Lampung Selatan dan Lampung Timur, sedangkan empat lokasi pembangunan 2026 tersebar di Tanggamus, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan. Dengan demikian, 24 lokasi lainnya direncanakan menyusul pada 2027.
Sebaran lokasi yang disampaikan DKP mencakup Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Tulang Bawang. Tanggamus menjadi daerah dengan usulan terbanyak, yakni delapan titik.
Peluang ini sejalan dengan rencana nasional. KKP telah menyiapkan 3.500 peserta dari 37 provinsi untuk melakukan survei ribuan calon lokasi KNMP 2027. Survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan lokasi dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Desember 2026. Artinya, target 1.000 titik masih harus ditindaklanjuti melalui proses penilaian dan perencanaan lokasi.
Bagi Lampung, pekerjaan berikutnya bukan sekadar memastikan bangunan berdiri. Empat KNMP yang selesai dibangun pada 2026, misalnya, masih menunggu proses pengelolaan. DKP menyebut operasionalnya akan bekerja sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan persiapan sumber daya manusia yang masih berlangsung.
Di sinilah ukuran keberhasilan program harus diperjelas. Kampung nelayan tidak cukup dilengkapi fasilitas fisik. Nelayan membutuhkan akses es dan penyimpanan dingin, BBM, tempat pendaratan dan penanganan hasil tangkapan, pengolahan, logistik, serta jalur pemasaran yang memberi nilai tambah.
KKP sendiri menegaskan KNMP dirancang untuk memperkuat rantai ekonomi pesisir, mulai dari produksi, pengolahan, logistik hingga pemasaran. Fasilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan nelayan dan potensi usaha di setiap lokasi.
Lampung memiliki garis pantai dan sentra perikanan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Karena itu, program ini dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, bukan hanya mempercantik kawasan permukiman nelayan.
Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota perlu memastikan kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, sumber daya manusia, dan keterlibatan kelompok nelayan sejak tahap perencanaan. Setelah dibangun, setiap lokasi juga perlu memiliki target produksi, volume hasil tangkapan yang tertangani, akses pasar, serta peningkatan pendapatan nelayan.
Target 24 lokasi pada 2027 merupakan peluang bagi Lampung untuk memperluas manfaat program nasional. Namun, keberhasilannya kelak tidak semestinya dihitung dari jumlah kampung yang diresmikan, melainkan dari seberapa jauh fasilitas tersebut produktif, dikelola secara berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan.(IWA)
