Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung meningkat, tetapi produksi beras diperkirakan menyusut. Harga beras bahkan naik paling cepat secara mingguan dibandingkan provinsi lain. Di tengah situasi itu, pemerintah daerah menawarkan hilirisasi sebagai jalan meningkatkan nilai tambah pertanian. Paradoksnya, kenaikan harga tidak otomatis membuat seluruh petani lebih sejahtera. Petani yang masih memiliki hasil panen berpeluang memperoleh harga lebih baik. Namun, mereka yang kehilangan produksi akibat puso belum tentu menikmati manfaat serupa. Sementara itu, konsumen harus menghadapi harga pangan yang meningkat. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang memperoleh keuntungan dari kondisi pangan Lampung?
@Iwa Perkasa
Pada pekan pertama Oktober 2026, Indeks Perubahan Harga (IPH) beras Lampung naik 1,77 persen dibandingkan September. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan ini tertinggi di antara 38 provinsi. Nusa Tenggara Timur berada di urutan kedua dengan kenaikan 1,38 persen, sedangkan Sumatera Selatan 0,65 persen.
Harga rata-rata beras semua kualitas di Lampung mencapai Rp14.228 per kilogram. Meski kenaikannya paling cepat, tingkat harga Lampung masih tergolong rendah, berada di urutan ketujuh termurah secara nasional.
Perbedaan ini penting. IPH mengukur perubahan harga, bukan tingkat kemahalan. Kenaikan 1,77 persen tidak berarti beras Lampung paling mahal atau permintaan sedang melonjak. Namun, pergerakannya patut diwaspadai karena berlangsung ketika produksi diperkirakan menurun.
BPS memperkirakan produksi beras Lampung Januari–November 2026 mencapai 1.787.941 ton. Jumlah itu turun 49.077 ton atau 2,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 1.837.018 ton.
Penurunan Lampung sedikit lebih rendah daripada nasional yang mencapai 2,82 persen. Namun, kehilangan hampir 49 ribu ton beras tetap bukan angka kecil. Luas panen diperkirakan turun 0,60 persen, sementara produktivitas rata-rata GKP turun dari sekitar 6,58 menjadi 6,45 ton per hektare.
Persoalan produksi juga terlihat dari luas puso yang mencapai 9.879,52 hektare atau sekitar 1,70 persen dari luas panen. Banjir menjadi penyebab terbesar, mencapai 8.013 hektare atau sekitar 81 persen. Kekeringan menyebabkan puso 1.724 hektare, sedangkan hama 142 hektare.
Data ini memberi catatan penting bagi kebijakan pertanian. Persoalan air di Lampung bukan hanya kekurangan saat kemarau, tetapi juga kelebihan air ketika banjir. Karena itu, pompanisasi perlu berjalan bersama perbaikan drainase, pengendalian banjir, pemeliharaan irigasi, dan pengaturan kalender tanam.
NTP Naik, Tetapi Tidak Semua Petani Menikmati
Pada Oktober 2026, NTP Lampung mencapai 140,26, naik 1,91 persen dibandingkan September. Indeks harga yang diterima petani meningkat 2,50 persen, lebih tinggi daripada indeks harga yang dibayar petani yang naik 0,58 persen.
Kenaikan ini menunjukkan posisi tukar petani membaik secara agregat. Namun, NTP bukan ukuran langsung keuntungan bersih ataupun volume produksi. Perbaikan indeks juga tidak merata antarsubsektor.
NTP hortikultura naik 12,72 persen menjadi 149,69. Tanaman pangan naik 1,65 persen menjadi 120,15, sedangkan perkebunan rakyat naik 1,19 persen menjadi 175,80. Sebaliknya, NTP peternakan berada pada 98,17 dan perikanan budi daya 97,48.
BPS menjelaskan kenaikan harga cabai merah dan tomat ikut mendorong NTP hortikultura karena stok terbatas dan petani belum kembali menanam akibat kemarau. Pada tanaman pangan, perubahan harga singkong dan gabah turut memengaruhi kenaikan indeks.
Artinya, sebagian kenaikan NTP berlangsung ketika pasokan terbatas. Petani yang masih memiliki hasil panen bisa menikmati harga lebih baik. Namun, petani yang lahannya terkena puso atau tidak memiliki hasil untuk dijual belum tentu memperoleh manfaat. Mereka justru menghadapi risiko kehilangan pendapatan sekaligus harus menyiapkan biaya untuk musim tanam berikutnya.
Konsumen Menanggung Tekanan Harga
Di sisi konsumen, inflasi tahunan Lampung pada Oktober mencapai 3,83 persen, meningkat dari 3,51 persen pada September. Inflasi bulanan tercatat 0,54 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, yakni 1,74 poin persentase. Beras menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,39 poin persentase, disusul cabai rawit 0,20 poin, minyak goreng 0,17 poin, dan cabai merah 0,16 poin. Untuk inflasi bulanan, cabai merah menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,22 poin persentase.
Kenaikan harga pangan mengurangi ruang belanja rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah. Namun, belum tepat menyimpulkan pedagang atau perantara otomatis menjadi pihak yang paling diuntungkan. Untuk membuktikannya diperlukan perbandingan harga gabah di tingkat petani, harga beras di penggilingan, distributor, hingga konsumen.
Penurunan produksi juga bukan satu-satunya penentu harga. Stok pemerintah, pasokan dari daerah lain, distribusi, dan harga gabah ikut memengaruhi harga di pasar. Meski demikian, kombinasi penurunan produksi dan kenaikan harga perlu menjadi peringatan bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Hilirisasi Harus Dibuktikan
Pemerintah Provinsi Lampung membaca situasi ini sebagai peluang memperkuat hilirisasi. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyebut gabah Lampung diminati pasar luar daerah dan mendorong agar gabah diproses menjadi beras, dikemas, serta memberikan nilai tambah di daerah sendiri.
Gagasan itu relevan. Lampung tidak cukup hanya menjadi pemasok gabah dan bahan mentah. Namun, Bank Indonesia Perwakilan Lampung juga mengingatkan risiko pembelian gabah oleh agen dari luar daerah. Berapa volume gabah yang keluar dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pasokan lokal masih perlu dibuktikan dengan data.
Pemprov telah mengalokasikan Rp11,6 miliar untuk pupuk hayati cair, Rp27,36 miliar untuk 82 unit mesin pengering, dan Rp6 miliar untuk pelatihan vokasi melalui program Desaku Maju pada 2026. Sebanyak 82 unit bed dryer telah disalurkan ke 12 kabupaten dan satu kota.
Namun, mesin pengering bukan mesin penggilingan atau pengemasan beras. Penyalurannya belum dengan sendirinya membuktikan kapasitas hilirisasi telah memadai. Evaluasi Pemprov juga mencatat kendala manajemen usaha dan persoalan teknis pada sejumlah unit.
Infrastruktur jalan dan jembatan yang disiapkan melalui 62 paket proyek senilai sekitar Rp1,25 triliun dapat mendukung distribusi hasil pertanian. Tetapi manfaatnya terhadap hilirisasi bergantung pada keterhubungan jalan dengan sentra produksi, penggilingan, gudang, dan pasar.
Karena itu, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari jumlah bantuan atau mesin yang disalurkan. Pemerintah perlu menunjukkan kapasitas penggilingan yang beroperasi, volume gabah yang diolah di Lampung, kualitas beras yang dihasilkan, serta tambahan pendapatan yang benar-benar diterima petani.
Tiga pertanyaan mendasar masih harus dijawab. Berapa kapasitas penggilingan dan pengemasan Lampung dibandingkan volume gabah yang dijual keluar daerah? Apakah nilai tambah pengolahan sampai kepada petani atau lebih banyak berhenti di penggilingan dan pedagang? Dan apakah beras hasil pengolahan lokal dapat dijual dengan harga lebih terjangkau?
Paradoks pangan Lampung tidak cukup dijawab dengan kenaikan NTP atau janji hilirisasi. Sebagian petani mungkin menikmati harga lebih baik, tetapi petani yang kehilangan hasil panen menghadapi risiko berbeda, sementara konsumen menanggung kenaikan harga.
Hilirisasi baru bermakna apabila petani memperoleh bagian nilai tambah yang lebih besar, produksi semakin kuat, dan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Lampung tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil gabah. Daerah ini harus mampu mengolah hasil pertaniannya dan memastikan manfaat ekonominya kembali kepada petani serta masyarakat.*****
