Pertanian masih menjadi penyangga utama ekonomi dan lapangan kerja di Lampung. Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 2,14 juta penduduk bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Agustus 2026. Jumlah tersebut menjadikannya sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di provinsi ini.
Angka itu sekaligus menunjukkan betapa besar ketergantungan ekonomi masyarakat Lampung pada sektor agraris. Namun, besarnya jumlah tenaga kerja belum otomatis mencerminkan tingginya produktivitas maupun kesejahteraan pekerjanya.
Data produksi padi memberikan gambaran tentang tantangan tersebut. Produksi padi Lampung pada 2026 diperkirakan mencapai 3,09 juta ton gabah kering giling, turun 4,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada triwulan III, sektor pertanian tumbuh 2,05 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan industri pengolahan dan perdagangan.
Kondisi ini perlu dibaca lebih dalam. Lampung memiliki sumber daya pertanian yang besar, tetapi masih menghadapi persoalan produktivitas, biaya produksi, akses teknologi, kualitas infrastruktur, dan nilai tambah hasil panen.
Di sisi tenaga kerja, persoalannya juga bukan sekadar berapa banyak orang yang bekerja. Pemerintah perlu melihat kualitas pekerjaan, pendapatan, kepastian pasar, serta kemampuan petani dan pekerja pertanian meningkatkan nilai ekonomi dari setiap hektare lahan yang dikelola.
Jika sebagian besar tenaga kerja terkonsentrasi di sektor pertanian, peningkatan produktivitas sektor ini akan sangat menentukan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pertanian yang tumbuh lambat berisiko membuat sebagian besar pekerjanya tertahan pada aktivitas ekonomi dengan nilai tambah terbatas.
Agenda hilirisasi semestinya menjawab persoalan tersebut. Pengolahan singkong, jagung, kopi, tebu, dan komoditas perkebunan lainnya perlu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara petani, industri, dan pasar. Petani tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara keuntungan terbesar dinikmati mata rantai pengolahan dan perdagangan.
Modernisasi pertanian juga perlu diperluas. Mekanisasi, benih berkualitas, irigasi, pengelolaan pascapanen, pembiayaan, dan akses informasi pasar harus menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi.
Di sisi lain, diversifikasi lapangan kerja perlu dipercepat. Industri pengolahan dan jasa produktif harus tumbuh agar tenaga kerja muda tidak seluruhnya bergantung pada sektor primer. Perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke industri tidak boleh sekadar menjadi slogan, tetapi harus didukung pendidikan vokasi dan penciptaan pekerjaan yang layak.
Lampung memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis pertanian. Tantangannya bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, melainkan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan nilai tambah komoditas.
Dengan 2,14 juta orang menggantungkan pekerjaan pada sektor pertanian, keberhasilan transformasi ekonomi Lampung sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memperbaiki kehidupan mereka.
Pertanian tidak boleh hanya menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Ia juga harus menjadi sektor yang mampu memberikan pendapatan dan masa depan lebih baik bagi masyarakat.(IWA)
