HMP Terhadap Gibran Belum Masuk Agenda DPR, Ini Jadwal Tentatifnya

NOMICS.ID — Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memasuki tahap persidangan. Meski sejumlah anggota DPR disebut telah membubuhkan tanda tangan dukungan, pimpinan DPR masih menunggu usulan resmi untuk diproses sesuai mekanisme konstitusi.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Rabu (11/11/2026) pagi, menegaskan pimpinan DPR belum menerima usulan resmi HMP. Jika dokumen masuk, pimpinan akan memeriksa argumentasi, dasar hukum, jumlah anggota pengusul, serta sebaran fraksi yang mendukung.

Pernyataan ini perlu dibaca bersama keterangan Ketua DPR Puan Maharani sehari sebelumnya. Puan mengaku telah menerima laporan mengenai usulan HMP dan menyatakan pimpinan akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang. Artinya, terdapat perbedaan antara laporan awal dan penerimaan dokumen usulan resmi yang dapat diproses secara kelembagaan.

Lalu, kapan sidang HMP digelar?

Sampai Rabu pagi, belum ada tanggal resmi. Namun, berdasarkan keterangan pimpinan DPR, tahapan tentatifnya dapat dipetakan sebagai berikut.

11–12 November 2026 pengajuan dan penerimaan usulan resmi.

Pimpinan DPR menunggu dokumen resmi dari anggota pengusul. Saan sebelumnya menyebut akan melihat perkembangan dalam satu hingga dua hari ke depan.

Tahap berikutnya verifikasi pimpinan DPR.

Setelah dokumen diterima, pimpinan akan memeriksa argumentasi, dasar hukum, jumlah pengusul, dan keterwakilan fraksi. Pasal 210 UU MD3 mensyaratkan usulan HMP diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR, disertai materi dan alasan yang jelas.

Tahap ketiga Rapat Pimpinan (Rapim).

Jika persyaratan dinilai terpenuhi, hasil kajian akan dibawa ke Rapim untuk menentukan tindak lanjut.

Tahap keempat Badan Musyawarah (Bamus).

Usulan yang diteruskan ke Bamus akan dibahas untuk menentukan mekanisme dan kemungkinan pengagendaan dalam rapat paripurna.

Tahap kelima Rapat Paripurna DPR.

Apabila seluruh tahapan sebelumnya berjalan dan agenda ditetapkan, barulah usulan HMP dapat dibawa ke forum paripurna untuk diproses sesuai ketentuan.

Rangkaian tersebut bukan jadwal resmi DPR. Tanggal setiap tahap masih bergantung pada masuknya dokumen, hasil verifikasi, serta keputusan alat kelengkapan dewan.

Anggota DPR Mardani Ali Sera sebelumnya menyebut sekitar 50 anggota telah menandatangani dukungan. Namun, jumlah tanda tangan saja tidak otomatis membuat HMP masuk agenda DPR. Persyaratan formal dan proses kelembagaan tetap harus dipenuhi.

Dengan demikian, belum bisa memastikan kapan sidang HMP akan berlangsung. Yang dapat dipantau dalam satu-dua hari ke depan adalah apakah usulan resmi benar-benar masuk dan bagaimana pimpinan DPR menindaklanjutinya.(iwa)

 

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *