Gibran Mundur, Tetapi Siapa yang Mengadili Dosa Politik Para Pengantarnya?

@Iwa Perkasa

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden bukan sekadar peristiwa politik tentang seorang pejabat yang memilih meninggalkan kursinya di tengah tekanan. Peristiwa ini membuka kembali pertanyaan yang jauh lebih mendasar: siapa yang harus bertanggung jawab atas proses politik yang mengantarkannya ke kekuasaan?

Gibran memang berada di pusat persoalan. Namun, ia bukan satu-satunya aktor dalam perjalanan politik yang kini berujung pada krisis legitimasi. Ada banyak pihak yang ikut membuka jalan, memberikan dukungan, mengubah aturan, memeriksa persyaratan, mengesahkan pencalonan, bahkan menikmati keuntungan politik dari kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

Kini, ketika persoalan itu mencapai puncaknya, publik berhak bertanya: apakah cukup jika hanya Gibran yang menanggung akibatnya?

Pada Rabu, 11 November 2026, Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan pengunduran diri tersebut. Pada hari yang sama, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk memproses dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Dua peristiwa itu memperlihatkan betapa cepat perubahan politik berlangsung. Orang yang beberapa tahun lalu menjadi bagian dari kemenangan besar dalam Pilpres 2024 kini menghadapi persoalan serius mengenai dasar legitimasi pencalonannya.

Tetapi krisis ini tidak lahir dalam satu malam.

Kita perlu kembali ke 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden sehingga membuka jalan bagi Gibran, yang ketika itu belum berusia 40 tahun, untuk maju dalam Pilpres 2024.

Kontroversi semakin besar karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar melakukan pelanggaran etik dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.

Itu bukan sekadar persoalan seorang hakim yang kehilangan jabatan pimpinan. Peristiwa tersebut meninggalkan luka terhadap kepercayaan publik pada independensi lembaga penjaga konstitusi.

Putusan yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran tetap berlaku. Sanksi etik terhadap Anwar Usman juga tidak otomatis membatalkan hasil pemilu. Namun, keduanya meninggalkan pertanyaan yang tidak pernah benar-benar hilang dari ruang publik: bagaimana konflik kepentingan dapat terjadi dalam proses pengambilan keputusan yang begitu menentukan?

Di sinilah tanggung jawab politik harus dibicarakan.

Jokowi tidak bisa hanya ditempatkan sebagai seorang ayah

Joko Widodo bukan sekadar ayah dari seorang calon wakil presiden. Ia adalah presiden yang sedang menjabat ketika kontroversi pencalonan putranya berlangsung.

Karena itu, tanggung jawab Jokowi tidak cukup dilihat dari hubungan keluarga. Ada tanggung jawab politik dan moral yang melekat pada posisinya sebagai kepala negara saat itu.

Apakah seluruh proses pencalonan Gibran telah dijalankan dengan standar etika kekuasaan yang semestinya? Apakah potensi konflik kepentingan telah dikelola secara layak? Apakah Jokowi menyadari besarnya risiko terhadap kepercayaan publik?

Tidak berarti Jokowi otomatis melakukan tindak pidana. Tuduhan pidana harus dibuktikan melalui proses hukum. Tetapi tanggung jawab politik tidak selalu menunggu seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Seorang pemimpin dapat dimintai pertanggungjawaban secara moral dan politik atas keputusan atau proses yang berlangsung di bawah kekuasaannya, sekalipun ia tidak menjadi pelaku langsung setiap tindakan.

Lembaga negara juga tidak boleh berlindung di balik prosedur

Persoalan dokumen pendidikan Gibran membawa kita pada tanggung jawab lembaga administrasi negara.

Mahkamah Agung telah memutus surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi dasar pencalonannya tidak sah. Persoalan ini semestinya tidak berhenti pada posisi Gibran sebagai pengguna dokumen.

Publik juga berhak mengetahui bagaimana dokumen tersebut diperiksa, siapa yang menerbitkannya, apa dasar penilaiannya, dan apakah prosedur yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan.

Jika terdapat kelalaian administratif, harus ada pemeriksaan terhadap pejabat dan institusi yang bertanggung jawab. Jika ditemukan pelanggaran, konsekuensinya harus mengikuti aturan yang berlaku.

Negara tidak boleh hanya keras kepada orang yang menggunakan dokumen, tetapi lunak terhadap institusi yang menerbitkannya.

KPU pun perlu menjelaskan standar verifikasi yang digunakan ketika menerima dokumen pencalonan. Bukan untuk serta-merta menuduh penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran, melainkan memastikan apakah mekanisme pemeriksaan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Partai politik: dahulu mendukung, sekarang menuntut

Bagian paling menarik dari perkembangan ini justru datang dari DPR.

Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat. Dukungan terhadap usulan itu datang dari anggota berbagai partai, termasuk Gerindra, partai yang mengusung Gibran bersama Prabowo dalam Pilpres 2024.

Ini memperlihatkan bahwa persoalan Gibran telah melampaui batas persaingan antara oposisi dan pemerintah. Bahkan, anggota dari partai-partai pendukung pemerintahan ikut masuk dalam proses politik tersebut.

Namun, ada pertanyaan yang layak diajukan kepada seluruh elite partai: mengapa persoalan yang sejak awal mengundang kontroversi baru menjadi perhatian besar setelah posisi politik Gibran terancam?

Apakah dahulu mereka tidak melihat persoalannya? Apakah mereka menganggap kontroversi itu tidak penting selama kemenangan politik masih dapat diraih? Atau sikap mereka berubah mengikuti perkembangan kalkulasi kekuasaan?

DPR memang memiliki hak konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan pendapat. Tetapi hak tersebut harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar menjadi instrumen ketika kepentingan politik berubah.

Jangan sampai konstitusi hanya menjadi alasan yang dipakai ketika menguntungkan dan dilupakan ketika berhadapan dengan kepentingan sendiri.

Prabowo juga memiliki tanggung jawab

Prabowo tidak bisa begitu saja ditempatkan sebagai penonton. Ia adalah pasangan politik yang mengusung Gibran pada 2024 dan kini menjadi presiden yang menerima surat pengunduran dirinya.

Tidak ada dasar untuk menyimpulkan Prabowo terlibat dalam persoalan dokumen pendidikan Gibran. Namun, ia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai aturan.

Lebih dari itu, Prabowo perlu menunjukkan bahwa pemerintahan tidak dikendalikan oleh pertarungan kepentingan antara kelompok politik yang dahulu bekerja sama memenangkan pemilu.

Jika pengunduran diri Gibran diproses, pengisian jabatan harus berlangsung secara konstitusional. Jika mekanisme HMP tetap berjalan, DPR juga harus menghormati seluruh tahapan hukum. Tidak boleh ada keputusan yang semata-mata didasarkan pada transaksi elite.

Jangan biarkan Gibran menjadi satu-satunya yang menanggung akibat

Ada satu hal yang harus dijaga dalam membaca peristiwa ini. Pengunduran diri bukan putusan pidana. Sanksi etik bukan vonis pidana. Persoalan administrasi juga tidak otomatis membuktikan adanya pemalsuan dokumen.

Masing-masing harus ditempatkan pada jalur pertanggungjawaban yang tepat.

Namun, di luar persoalan hukum, ada tanggung jawab politik yang jauh lebih luas. Gibran bertanggung jawab atas legitimasi dan keterbukaan dirinya. Jokowi memiliki tanggung jawab politik atas lingkungan kekuasaan ketika pencalonan itu berlangsung. Anwar Usman telah menerima sanksi etik, sementara lembaga administrasi dan penyelenggara pemilu perlu menjelaskan proses yang menjadi bagian dari kontroversi. Partai politik harus menjawab konsistensi sikapnya. Prabowo bertanggung jawab mengelola konsekuensi konstitusionalnya.

Itulah rantai pertanggungjawaban yang tidak boleh diputus hanya dengan mundurnya seorang wakil presiden.

Sebab, persoalan terbesar bukan semata-mata siapa yang kehilangan jabatan. Persoalannya adalah bagaimana sebuah proses politik yang sejak awal dipenuhi kontroversi dapat berjalan hingga menghasilkan kekuasaan, sementara mekanisme pengawasan dan etika kelembagaan gagal meyakinkan publik.

Gibran mungkin menjadi orang yang paling terlihat menanggung akibat. Tetapi ia bukan satu-satunya pihak yang harus menjawab pertanyaan sejarah.

Jika hanya Gibran yang jatuh, sementara para pengambil keputusan, pendukung, dan penerima keuntungan politik dari proses tersebut tetap melenggang tanpa evaluasi, kita hanya menyelesaikan satu episode, bukan memperbaiki persoalan.

Indonesia tidak membutuhkan satu orang untuk dijadikan tumbal politik. Indonesia membutuhkan keberanian untuk mengadili seluruh proses secara adil, membuka tanggung jawab setiap pihak, dan memastikan kekuasaan tidak lagi dibangun di atas kompromi terhadap etika konstitusi.

Sebab, yang harus dipulihkan bukan hanya posisi seorang wakil presiden. Yang jauh lebih penting adalah kepercayaan publik terhadap negara dan lembaga-lembaga yang seharusnya menjaga konstitusi.*****

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *