Ada yang terasa ganjil sekaligus mengharukan dari peristiwa politik Kamis, 12 November 2026. Seorang wakil presiden mengakhiri masa jabatannya sebelum waktunya. Ayahnya muncul di Solo dengan pesan seadanya bahwa jabatan hanyalah sementara. Presiden yang mendampinginya selama dua tahun menerima pengunduran diri itu dengan kesan berat hati, menyebutnya sebagai keputusan seorang kesatria dan negarawan, lalu memeluknya di hadapan publik. Tiga tokoh, tiga pernyataan, satu panggung politik yang menyisakan banyak pertanyaan, juga (mungkin) drama.
@Iwa Perkasa
Gibran Rakabuming Raka datang ke Istana Merdeka sekitar pukul 10.15 WIB untuk menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto, ia menuju Gedung MPR dan menyerahkan surat yang sama kepada pimpinan lembaga tersebut.
Tidak banyak kata yang keluar dari mulut Gibran ketika tiba di MPR. Suratnya menyatakan pengunduran diri atas permintaan sendiri. Alasannya dirumuskan dalam bahasa kenegaraan, yakni demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Tidak ada penjelasan spesifik mengenai persoalan yang mendorong keputusan tersebut.
Namun, publik tentu tidak membaca peristiwa ini dalam ruang kosong. Pengunduran diri itu terjadi di tengah kontroversi panjang mengenai persyaratan pencalonan dan dokumen pendidikan Gibran. Persoalan tersebut kembali menguat setelah muncul putusan pengadilan yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan dokumen pendidikannya. Bahkan, 120 anggota DPR dari delapan partai telah mengajukan proses yang dapat berujung pada pemakzulan.
Dengan latar seperti itu, pengunduran diri Gibran bukan sekadar pergantian pejabat. Ia menjadi peristiwa politik dan konstitusional yang menyentuh persoalan legitimasi, tanggung jawab, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kekuasaan.
Di Solo, Joko Widodo memilih menyampaikan pesan ringan, pasrah. Ia mengaku sudah berbicara dengan Gibran sebelum keputusan itu diambil.
“Dalam jabatan politik pasti ada dinamika politik. Itu biasa. Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara. Jabatan itu adalah sementara,” kata Jokowi.
Ia juga menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo, terutama program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pesan Jokowi terdengar seperti nasihat seorang ayah kepada anaknya. Itu manusiawi yang tidak perlu disangkal. Seorang ayah tentu ingin anaknya kuat menghadapi keadaan sulit. Apalagi ketika persoalan politik telah menyeret keluarga ke dalam sorotan publik.
Tetapi persoalannya tidak sesederhana hubungan ayah dan anak. Gibran bukan sedang meninggalkan jabatan biasa. Ia mengakhiri jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, posisi yang diperoleh melalui mandat pemilih dan proses konstitusional, meski dilakukan dengan merubah konstitusi.
Karena itu, pesan bahwa jabatan hanya sementara perlu dilengkapi dengan satu pengingat lain bahwa tanggung jawab publik tidak ikut berakhir ketika seseorang meninggalkan jabatannya.
Panggung berikutnya berada di Istana Merdeka. Prabowo tampil bersama Gibran untuk menyampaikan sikap resmi pemerintah. Ia mengaku menerima surat pengunduran diri tersebut dengan berat hati sekaligus menghormati dan mendukung keputusan mantan wakilnya.
Prabowo bahkan memberikan penilaian yang sangat positif.
“Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” katanya.
Presiden juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Gibran. Ia menyebut wakil presidennya telah mengunjungi 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, serta meninjau 303 titik proyek pemerintah selama dua tahun terakhir. Prabowo mengaku merasa terbantu oleh pekerjaan Gibran selama mendampingi pemerintahan.
Drama itu kemudian ditutup dengan sebuah pelukan. Gibran dan Prabowo berdiri berdampingan. Sebuah adegan yang secara visual menyampaikan pesan bahwa hubungan keduanya tetap baik, meskipun kemitraan politik mereka berakhir lebih cepat dari masa jabatan yang semestinya.
Tidak ada yang salah dengan penghormatan personal. Prabowo berhak menyampaikan terima kasih kepada orang yang pernah menjadi mitra kerjanya. Gibran juga berhak memperoleh perlakuan manusiawi di tengah situasi yang berat.
Namun, ada batas yang harus dijaga. Apresiasi seorang presiden kepada mantan wakilnya tidak boleh menggantikan penjelasan mengenai persoalan yang melatarbelakangi pengunduran diri. Pelukan dapat mengakhiri sebuah pertemuan, tetapi tidak otomatis mengakhiri pertanyaan dan sinis publik.
Kata “kesatria” memiliki makna yang besar dalam pernyataan Prabowo. Ia menggambarkan pengunduran diri sebagai keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kepentingan lebih besar.
Tetapi publik berhak bertanya, apakah mengundurkan diri sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan?
Gibran memang menyatakan berhenti atas permintaan sendiri. Namun, persoalan yang diperdebatkan bukan hanya soal siapa yang menduduki kursi wakil presiden. Ada pertanyaan mengenai proses pencalonan, pemenuhan persyaratan, dan bagaimana institusi negara memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai konstitusi.
Kontroversi tersebut tidak muncul sehari sebelum pengunduran diri. Ia telah berlangsung sejak proses pencalonan pada 2023, ketika putusan Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan usia minimum calon presiden dan wakil presiden bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah. Keputusan itu sejak awal memicu perdebatan mengenai konflik kepentingan dan etika kekuasaan.
Kini, persoalan dokumen pendidikan kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan pengadilan. Karena itu, pengunduran diri tidak seharusnya membuat seluruh pertanyaan tersebut dianggap selesai. Proses hukum dan konstitusional tetap harus dihormati, terlepas dari siapa yang sedang menjadi objek persoalan.
Justru di sinilah ukuran kenegarawanan seharusnya diuji. Bukan hanya keberanian meninggalkan jabatan, melainkan juga kesediaan memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan proses yang telah dilalui.
Konstitusi tidak mengenal pelukan sebagai penyelesaian
MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran. Pimpinan MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, untuk membahas tindak lanjut pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
Dengan demikian, persoalan ini telah memasuki tahapan konstitusional. Pemerintahan harus tetap berjalan, kekosongan jabatan harus ditangani sesuai aturan, dan seluruh proses harus terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
Prabowo kini memikul tanggung jawab besar. Ia bukan hanya harus memastikan pemerintahan berjalan normal, tetapi juga menjaga agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak mengulang persoalan legitimasi dan kontroversi yang sama.
Kita tidak perlu menduga-duga apakah ada kesepakatan politik di balik pengunduran diri Gibran. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kemunculan Jokowi di Solo, pertemuan Gibran dengan Prabowo, dan pernyataan bersama di Istana merupakan sebuah skenario yang dirancang sebelumnya.
Namun, rangkaian peristiwa itu memperlihatkan betapa kuatnya dimensi personal dan politik dalam urusan yang semestinya tunduk pada prinsip kenegaraan.
Jokowi berbicara sebagai ayah. Prabowo berbicara sebagai presiden sekaligus mitra politik. Gibran menyampaikan keputusan sebagai pejabat yang mengundurkan diri. Masing-masing memiliki posisi dan kepentingan yang dapat dipahami.
Tetapi rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton dari drama kekuasaan. Mereka adalah pihak yang memberikan mandat, membayar biaya penyelenggaraan negara, dan berhak memperoleh penjelasan.
Jabatan memang sementara. Kekuasaan juga tidak abadi. Namun, pertanggungjawaban kepada rakyat tidak boleh ikut ditinggalkan bersama surat pengunduran diri.
Mungkin itulah pesan yang lebih penting dari seluruh adegan di Solo dan Istana Merdeka. Seorang ayah boleh mengingatkan anaknya bahwa jabatan hanya sementara. Seorang presiden boleh melepas wakilnya dengan pelukan. Namun, negara tidak boleh berhenti bertanya hanya karena para pemegang kekuasaan telah saling memaafkan dan mengucapkan terima kasih.
Sebab, dalam demokrasi, yang paling berhak menilai apakah sebuah pengabdian telah dijalankan dengan baik bukanlah ayah, bukan pula mitra politik. Melainkan rakyat dan konstitusi.*****
