Tol Lematang–Pelabuhan Panjang, Lampung Harus Menawarkan Lebih dari Sekadar Jalan

Rencana pembangunan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang kembali didorong Pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menilai ruas sepanjang kurang lebih 11 kilometer itu strategis untuk memperkuat konektivitas kawasan industri dengan Pelabuhan Panjang, meningkatkan efisiensi logistik, dan menarik investasi.

@Iwa Perkasa

Dalam rapat pembahasan proyek pada 13 November 2026, Gubernur juga mengaitkan pembangunan jalan tol dengan agenda hilirisasi komoditas pertanian. Menurutnya, industri perlu didekatkan dengan sumber bahan baku agar Lampung tidak terus-menerus mengirim komoditas mentah ke daerah lain untuk diolah, kemudian membeli kembali produk turunannya.

Gagasan tersebut tepat. Namun, ada satu pertanyaan ekonomi yang perlu dijawab lebih jauh. Apakah pembangunan jalan tol dengan sendirinya akan membuat Lampung menjadi pusat industri dan logistik Sumatera bagian selatan?

Jawabannya belum tentu.

Jalan tol memang dapat mempercepat pergerakan barang. Tetapi kecepatan distribusi tidak otomatis menciptakan nilai tambah di daerah yang dilalui. Jika bahan baku tetap dikirim keluar Lampung untuk diolah, sedangkan industri, pergudangan, dan pusat distribusinya berada di daerah lain, Lampung berisiko hanya menjadi jalur lintasan yang lebih lancar.

Karena itu, proyek ini perlu ditempatkan dalam agenda pembangunan ekonomi yang lebih besar. Lampung bukan hanya perlu menawarkan pembangunan jalan tol kepada investor, melainkan membangun ekosistem industri, pelabuhan, dan logistik yang membuat investasi tersebut memiliki alasan ekonomi untuk masuk dan bertahan.

Dari sisi perencanaan, proyek ini telah mengalami kemajuan. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada Februari 2026 menyebut studi kelayakan telah selesai dan basic design mencapai sekitar 90 persen. Ruas yang direncanakan sepanjang 11,68 kilometer dengan estimasi investasi Rp2,11 triliun. BPJT juga menyebut kepastian pendanaan menjadi prasyarat untuk melanjutkan tahapan menuju penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol.

Informasi berikutnya menyebutkan Detail Engineering Design (DED) telah rampung dan proyek menunggu proses pengajuan penetapan lokasi sebelum pengadaan tanah. Sementara pembahasan investasi dan pembiayaan masih berjalan.

Ada pula perbedaan angka yang perlu dijelaskan secara terbuka. Basis data Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kementerian Pekerjaan Umum mencantumkan indikasi investasi Rp4,94 triliun, sedangkan BPJT sebelumnya menyampaikan Rp2,11 triliun. Perbedaan ini perlu diklarifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan, tahapan, dan asumsi perhitungan masing-masing. Basis data KPBU juga belum menampilkan angka kelayakan ekonomi maupun finansial proyek.

Artinya, dukungan terhadap proyek ini perlu disertai keterbukaan mengenai kebutuhan investasi, kepastian pendanaan, proyeksi lalu lintas, tarif, serta manfaat ekonomi yang diharapkan. Infrastruktur bernilai triliunan rupiah tidak cukup dinilai dari panjang jalan dan kecepatan pembangunannya. Kelayakan ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat juga harus terukur.

Lampung perlu menawarkan satu paket ekonomi

Proposal terbaik yang dapat ditawarkan Lampung adalah pengembangan Koridor Logistik, Industri, dan Pelabuhan Panjang sebagai gerbang ekonomi Sumatera bagian selatan.

Konsep ini mengintegrasikan empat unsur. Pertama, Tol Lematang–Pelabuhan Panjang sebagai penghubung jaringan Tol Trans Sumatera dengan pelabuhan.

Kedua, penguatan kapasitas dan layanan Pelabuhan Panjang agar mampu menangani peningkatan arus barang.

Ketiga, pengembangan kawasan industri yang dekat dengan sumber bahan baku. Keempat, pembangunan pusat pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi komoditas pertanian serta perkebunan.

Kawasan Natar dan Sutami dapat dikaji sebagai bagian dari pengembangan koridor industri, sebagaimana juga telah disebut dalam pembahasan pemerintah provinsi. Namun, penetapan lokasi dan bentuk pengembangannya harus mengikuti kajian tata ruang, ketersediaan lahan, air, energi, serta kelayakan pasar.

Lampung memiliki basis produksi pertanian yang dapat menjadi modal awal. Singkong, jagung, padi, kopi, dan komoditas perkebunan lainnya berpotensi menjadi bahan baku industri pengolahan. Tetapi potensi produksi saja tidak cukup. Investor membutuhkan kepastian pasokan, kualitas, harga, kontinuitas, dan pasar produk akhir.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun peta kebutuhan bahan baku dan calon industri secara konkret. Berapa volume komoditas yang tersedia? Di mana sentra produksinya? Industri apa yang paling layak dibangun? Berapa kebutuhan energi dan airnya? Ke mana produk akhirnya dipasarkan?

Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab sebelum pemerintah menawarkan kawasan industri sebagai daya tarik investasi.

Siapa mengerjakan dan membiayai?

Pengembangan koridor tersebut tidak harus dibebankan kepada satu sumber pembiayaan. Setiap komponen dapat ditawarkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan bisnis berbeda.

Pembangunan jalan tol dapat dikembangkan melalui skema KPBU atau investasi badan usaha. Pengembangan fasilitas pelabuhan melibatkan Pelindo dan mitra usaha. Kawasan industri dapat ditawarkan kepada pengembang swasta, sedangkan pembangunan pabrik pengolahan menjadi ruang investasi perusahaan swasta maupun BUMN.

Pemerintah pusat dan daerah berperan menyiapkan infrastruktur pendukung sesuai kewenangan, kepastian tata ruang, perizinan, pengadaan tanah, serta dukungan konektivitas. Skema dan pembagian risikonya harus dirumuskan sejak awal agar tidak terjadi ketidakjelasan tanggung jawab pembiayaan.

Dengan pola tersebut, pemerintah tidak harus menjadi pelaksana seluruh proyek. Peran terpentingnya adalah menyiapkan ekosistem, mempertemukan kepentingan, dan memastikan setiap investasi memiliki manfaat bagi perekonomian daerah.

Jangan sampai Lampung hanya menjadi jalur lintasan

Manfaat ekonomi proyek ini tidak boleh berhenti pada penghematan waktu perjalanan atau peningkatan kendaraan yang melintas. Ukuran keberhasilannya harus lebih luas.

Apakah biaya logistik komoditas Lampung benar-benar turun? Apakah volume bongkar muat Pelabuhan Panjang meningkat? Apakah industri pengolahan baru tumbuh? Berapa tenaga kerja lokal yang terserap? Seberapa besar keterlibatan pengusaha dan UMKM Lampung dalam rantai pasok?

Indikator tersebut perlu disusun sebagai target yang dapat dievaluasi secara berkala. Sebab, peningkatan aktivitas ekonomi belum tentu langsung menjadi tambahan pendapatan daerah. Penerimaan tol, misalnya, merupakan pendapatan badan usaha pengelola, bukan otomatis menjadi PAD. Maka,. pemerintah daerah harus memastikan manfaat fiskal diperoleh melalui aktivitas ekonomi, pajak dan retribusi sesuai ketentuan, serta tumbuhnya usaha masyarakat.

Ada satu hal lain yang tidak boleh diabaikan. Pengembangan koridor ekonomi harus memperhatikan masyarakat yang lahannya terdampak, kepastian ganti kerugian, kelestarian lingkungan, dan akses usaha lokal. Jangan sampai manfaat investasi terkonsentrasi pada pemilik modal, sementara beban pembangunan lebih banyak ditanggung masyarakat sekitar. Maka, dalam hal ini daerah wajib memihak dengan membantu semua urusan yang dihadapi masyakakat

Lampung memiliki posisi geografis yang strategis sebagai pintu gerbang Sumatera. Namun, posisi geografis tidak otomatis menjadi keunggulan ekonomi. Keunggulan itu harus dibangun melalui infrastruktur yang terhubung dengan pusat produksi, industri, pasar, dan pelabuhan.

Tol Lematang–Pelabuhan Panjang dapat menjadi salah satu penghubung penting dalam agenda tersebut. Tetapi jalan tol hanyalah instrumen. Nilai ekonominya ditentukan oleh kegiatan produktif yang tumbuh di sepanjang koridor dan seberapa besar manfaatnya dinikmati masyarakat Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung perlu membawa proposal yang lebih utuh kepada pemerintah pusat dan calon investor. Bukan sekadar meminta percepatan pembangunan jalan tol, melainkan menawarkan proyek ekonomi terintegrasi dengan peta komoditas, calon industri, kebutuhan logistik, proyeksi muatan, kesiapan kawasan, dan pembagian pembiayaan yang jelas.

Lampung tidak cukup hanya menjadi daerah yang dilewati arus barang. Lampung harus menjadi tempat barang diproduksi, diolah, disimpan, diperdagangkan, dan dikirim ke pasar yang lebih luas.

Jika itu yang ditawarkan, Tol Lematang–Pelabuhan Panjang bukan sekadar proyek konektivitas. Ia dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan struktur ekonomi Lampung.*****

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *