Lama-lama Kok Dakwaan JPU Kian Kabur?

Semakin banyak saksi penuntut umum diperiksa, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Kesaksian yang diharapkan memperkuat dakwaan justru menyisakan celah. Ada yang hanya mengandalkan penafsiran pribadi, ada yang tidak menguasai persoalan teknis, bahkan ada keterangan yang membuat hubungan terdakwa dengan perbuatan yang dituduhkan semakin sulit dibuktikan. Lalu, apa sebenarnya yang sudah berhasil dibuktikan JPU?

@Iwa Perkasa

Kesaksian Dian Sandi Utama, misalnya. Ia mengakui penilaiannya mengenai keaslian foto ijazah Jokowi merupakan tafsir pribadi. Ia tidak pernah meminta konfirmasi langsung kepada Jokowi sebelum menyampaikan penilaian tersebut.

Pendapat pribadi tentu bukan autentikasi dokumen. Kesaksian itu juga tidak otomatis membuktikan Roy Suryo mengetahui bahwa informasi yang disampaikannya merupakan kebohongan.

Kesaksian Jokowi sendiri justru menyisakan pertanyaan. Ketika Roy menanyakan apakah ada akun media sosial atas nama dirinya yang mengunggah konten terkait ijazah tersebut, Jokowi menjawab tidak ada. Jokowi kemudian menjelaskan bahwa keberatannya ditujukan pada pernyataan Roy.

Ini penting. Jika yang dipersoalkan adalah pernyataan Roy, JPU harus membuktikan secara spesifik pernyataan mana yang dimaksud, kapan dan melalui saluran apa disampaikan, serta bagaimana pernyataan itu memenuhi unsur pidana.

Roy juga membantah keterkaitannya dengan akun-akun yang disebut dalam dakwaan. Bantahan itu tentu harus diuji. Namun, JPU tidak cukup hanya menyebut akun atau menunjukkan tangkapan layar. Harus ada bukti yang menghubungkan akun, konten, dan perbuatan tersebut dengan terdakwa.

Kesaksian AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, mantan ajudan Jokowi, juga perlu ditempatkan secara proporsional. Ia mengaku pernah melihat dan memegang ijazah fisik Jokowi. Keterangan itu relevan untuk menjelaskan apa yang dilihatnya, tetapi bukan pemeriksaan forensik. Ia tidak otomatis dapat menjawab persoalan metadata, keaslian berkas digital, ataupun kesesuaian dokumen fisik dengan salinan yang beredar.

Melihat dan memegang ijazah bukan berarti telah menguji keasliannya secara ilmiah.

Kesaksian Aiman dan Batas Produk Jurnalistik

Keterangan Aiman Witjaksono, Pemimpin Redaksi iNews, membuka persoalan lain yang tidak kalah penting. Apakah JPU sedang mempersoalkan pernyataan pribadi narasumber atau produk jurnalistik sebuah perusahaan pers?

Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers dan kerja jurnalistik. Jika yang dipersoalkan adalah produk jurnalistik, mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers harus diperhatikan. Narasumber memang bertanggung jawab atas pernyataan pribadinya, tetapi tanggung jawab itu tidak bisa begitu saja disamakan dengan tanggung jawab redaksi.

Kesaksian Aiman menjadi penting karena membuat JPU harus menjelaskan secara terang batas persoalan tersebut. Jika sebuah program jurnalistik dijadikan bagian penting dari konstruksi perkara, status dan proses jurnalistiknya harus diuji. Jangan sampai kegiatan jurnalistik justru diperlakukan sebagai tindak pidana tanpa pemeriksaan yang semestinya.

Banyak Saksi, tetapi Di Mana Bukti yang Mengikat?

Coba kita rangkum. Dian tidak mengautentikasi dokumen. Syarif tidak melakukan pemeriksaan forensik. Keterangan Jokowi tentang tidak adanya akun atas nama Roy yang mengunggah konten tersebut membuat hubungan Roy dengan unggahan harus dijelaskan lebih terang. Kesaksian Aiman membawa persoalan perlindungan produk jurnalistik ke ruang sidang.

Lalu, di mana bukti yang benar-benar mengikat Roy dan Tifa pada tindak pidana yang didakwakan?

JPU harus menjawab pertanyaan mendasar. Apa perbuatan Roy? Apa perbuatan Tifa? Pernyataan mana yang dipersoalkan? Apa bukti bahwa perbuatan itu berasal dari masing-masing terdakwa? Unsur pidana apa yang terpenuhi?

Roy dan Tifa tidak bisa disatukan begitu saja. Perbuatan, peran, dan konstruksi dakwaan terhadap keduanya harus dibuktikan secara terpisah.

Harus pula ditegaskan bahwa lemahnya pembuktian dugaan tindak pidana tidak otomatis membuktikan ijazah Jokowi palsu. Sebaliknya, pernyataan bahwa ijazah itu asli juga tidak dengan sendirinya membuktikan Roy dan Tifa melakukan tindak pidana.

Beban membuktikan dakwaan berada pada penuntut umum. Terdakwa tidak wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Jika setelah seluruh alat bukti diperiksa unsur dakwaan tidak terbukti, konsekuensi hukumnya adalah putusan bebas.

Persidangan memang belum selesai. JPU masih memiliki kesempatan menghadirkan bukti lain. Karena itu, terlalu dini menyatakan Roy dan Tifa pasti bebas. Namun, publik juga tidak harus menutup mata terhadap kelemahan pembuktian yang sudah terungkap.

Uji Ulang Ijazah, Mengapa Harus Ditakuti?

Di luar perkara pidana, polemik ijazah Jokowi juga belum selesai. Permintaan pemeriksaan forensik ulang terus disuarakan. Sementara itu, Polri menyatakan pemeriksaan sebelumnya sudah cukup dan tidak diperlukan pengujian ulang.

Sikap tersebut tentu menjadi kewenangan Polri. Namun, penolakan pemeriksaan ulang tidak serta-merta mengakhiri pertanyaan publik.

Jika pemeriksaan pertama memang dilakukan dengan prosedur yang benar, metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil yang kuat, transparansi justru akan mempertegas kesimpulannya. Pengujian ulang secara independen bukan berarti sejak awal menganggap ijazah itu palsu. Itu merupakan cara menjawab keraguan dengan bukti, bukan sekadar pernyataan.

Jokowi tentu berhak mempertahankan keyakinannya bahwa ijazah tersebut asli. Tetapi jika memang asli dan tidak palsu, apa yang perlu ditakutkan dari pengujian yang transparan?

Pemeriksaan ulang seharusnya menjadi kesempatan untuk mengakhiri polemik, bukan dianggap sebagai ancaman. Hasilnya harus dihormati, apa pun kesimpulan ilmiahnya.

Publik sudah terlalu lama disuguhi perdebatan, bantahan, dan pernyataan saling berhadapan. Yang dibutuhkan sekarang bukan kemarahan, apalagi saling menuding, melainkan bukti yang bisa diuji secara terbuka.

Ada dua persoalan yang harus diselesaikan. JPU harus membuktikan dakwaannya terhadap Roy dan Tifa. Sementara keaslian ijazah Jokowi harus dijelaskan melalui pemeriksaan forensik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Namun, keduanya sama-sama membutuhkan keberanian untuk berhadapan dengan fakta.

Kebenaran tidak perlu dilindungi dengan kemarahan. Ia cukup dibuka dan diuji. Sebab, kebohongan sehebat apa pun tak akan selamanya mampu menghindari fakta.

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *