Koperasi Merah Putih, Jangan Sampai Bangunannya Berdiri tetapi Usahanya Mati

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menghadapi ujian serius. Di tengah ambisi pemerintah membangun jaringan koperasi di seluruh desa dan kelurahan, Ombudsman RI justru menemukan persoalan mendasar, mulai dari lokasi gerai sulit dijangkau, lahan berbatasan dengan rawa, perizinan bangunan bermasalah, hingga ketidakpastian status lokasi tanah.

@Iwa Perkasa

Temuan tersebut berasal dari pemeriksaan terhadap 14 gerai KDKMP di enam daerah. Di Batam, lokasi gerai sulit diakses masyarakat. Di Mamuju, lahan pembangunan berbatasan langsung dengan rawa. Di Purworejo, ditemukan persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sementara di Tual, kepastian lokasi lahan koperasi belum jelas.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menyampaikan temuan itu dalam konferensi pers, Rabu (18/11/2026). Ia juga mengungkapkan delapan laporan masyarakat terkait program KDKMP. Enam laporan telah ditutup, sedangkan dua lainnya masih diperiksa, termasuk persoalan sengketa lokasi pembangunan di Pohuwato dan Polewali Mandar.

Ombudsman turut menerima tiga konsultasi masyarakat terkait penunjukan pengurus koperasi dan seleksi calon Project Management Officer (PMO).

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan KDKMP tidak berhenti pada pembangunan gedung. Ombudsman mengawasi sepuluh indikator, antara lain model bisnis, pembentukan koperasi, pelatihan SDM, digitalisasi, kesesuaian lokasi, hingga perizinan dan kelayakan bangunan.

Ombudsman juga meminta klarifikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana pembangunan fisik. Perusahaan menyebut penentuan lokasi didasarkan pada dokumen kesepakatan pengurus dan masyarakat desa. Namun, Ombudsman menekankan pentingnya keterbukaan agar dasar penentuan lokasi dapat diketahui masyarakat.

Lampung Jangan Lengah

Temuan di enam daerah tersebut tidak otomatis menggambarkan kondisi KDKMP di Lampung. Namun, hal itu harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan di wilayahnya tidak mengulang persoalan serupa.

Status tanah, akses masyarakat, kelayakan lokasi, perizinan bangunan, dan kesiapan pengelola harus diperiksa secara serius. Lebih dari itu, setiap koperasi harus memiliki model usaha yang realistis, pengurus kompeten, modal kerja, pasokan barang, dan pasar.

Koperasi bukan sekadar gedung dengan papan nama. Keberhasilannya ditentukan oleh aktivitas usaha, kepercayaan anggota, dan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, keberhasilan KDKMP jangan hanya dihitung dari jumlah bangunan yang selesai. Ukurannya adalah berapa banyak koperasi yang benar-benar beroperasi, tumbuh, dan mampu meningkatkan ekonomi warga.

Membangun gedung bisa dikejar dengan anggaran. Membangun koperasi yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan tata kelola yang jauh lebih serius.

Jangan sampai bangunannya berdiri, tetapi usahanya mati.

Please follow and like us:
Pin Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *