Lebih dari seribu mobil pikap dan truk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menumpuk di kawasan Nusa Kirana, Rorotan, Jakarta Utara. Kendaraan berwarna putih itu semestinya menjadi sarana pendukung kegiatan ekonomi desa. Namun, sebelum benar-benar bekerja, armada tersebut justru berjajar di lahan parkir.
@Iwa Perkasa
Kendaraan mulai berdatangan sekitar 10–11 November 2026. Dalam beberapa hari, jumlahnya terus bertambah. Pada 17 November, laporan Kompas menyebut jumlahnya telah mencapai lebih dari 1.000 unit berdasarkan pantauan udara. Sebelumnya, Bloomberg Technoz dan detikFinance juga mendokumentasikan ratusan kendaraan yang memenuhi kawasan tersebut.
Pemandangan ini mengundang pertanyaan mengapa kendaraan sudah tersedia, tetapi belum juga didistribusikan dan dimanfaatkan?
Ombudsman RI ikut menyoroti persoalan tersebut. Anggota Ombudsman, Radian Syam, mengingatkan agar kendaraan operasional itu tidak dibiarkan telantar karena berpotensi menimbulkan persoalan baru. Kendaraan harus segera digunakan sesuai peruntukannya.
Persoalannya diduga berkaitan dengan belum maksimalnya kesiapan operasional koperasi di sejumlah daerah. Dengan kata lain, pengadaan kendaraan belum sepenuhnya sejalan dengan kesiapan gerai dan kegiatan usaha.
Penumpukan ini juga memunculkan persoalan pengelolaan aset. Kendaraan yang terlalu lama terparkir berisiko mengalami penurunan kondisi, membutuhkan biaya pemeliharaan, dan kehilangan nilai ekonomis. Jika tidak segera dimanfaatkan, belanja negara untuk pengadaan armada tidak menghasilkan manfaat sebagaimana direncanakan.
Persoalan KDKMP ternyata tidak berhenti di Rorotan. Dalam pemeriksaan terhadap 14 gerai di enam daerah, Ombudsman juga menemukan lokasi koperasi sulit dijangkau, lahan berbatasan dengan rawa, persoalan perizinan bangunan, hingga ketidakpastian lokasi tanah.
Dua rangkaian temuan ini memperlihatkan pentingnya sinkronisasi program. Pembangunan gedung, penyediaan kendaraan, pembentukan pengurus, dan kesiapan usaha seharusnya berjalan beriringan. Jangan sampai fasilitas tersedia lebih dahulu, sementara koperasinya belum siap bekerja.
Pemerintah perlu membuka informasi mengenai jumlah kendaraan, nilai pengadaan, jadwal distribusi, wilayah penerima, serta kesiapan koperasi yang akan menggunakannya. Publik berhak mengetahui bagaimana aset tersebut dikelola dan kapan mulai memberikan manfaat.
Program KDKMP memiliki tujuan besar memperkuat ekonomi desa. Namun, keberhasilannya tidak ditentukan oleh banyaknya gedung, pikap, atau truk yang disediakan. Ukurannya adalah kegiatan usaha yang berjalan dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Rorotan jangan sampai menjadi ladang perkaratan. Kendaraan yang dibeli untuk menggerakkan ekonomi desa jangan justru menjadi monumen pemborosan anggaran.*****
