Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sedang menghadapi tiga ujian sekaligus. Digugat ke Mahkamah Konstitusi, disorot Ombudsman karena persoalan pelaksanaan di lapangan, dan dipertanyakan kesiapan operasionalnya setelah ratusan kendaraan pengangkut barang menumpuk di Rorotan, Jakarta Utara.
@Iwa Perkasa
Ketiganya bukan persoalan kecil. Ini menyangkut desain kebijakan, tata kelola, penggunaan sumber daya, dan kemampuan program menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat desa.
Di Mahkamah Konstitusi, sejumlah kepala desa dan kelompok masyarakat menguji ketentuan dalam UU Desa, UU Perkoperasian, serta UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Mereka mempersoalkan ruang musyawarah desa, kewenangan desa, potensi beban keuangan desa, dan kemandirian koperasi.
Dalil para pemohon tentu masih harus diuji. Belum ada putusan MK. Namun, gugatan itu menunjukkan ada persoalan mendasar yang perlu dijawab pemerintah: sejauh mana desa dan anggota koperasi benar-benar dilibatkan dalam program yang akan beroperasi di lingkungan mereka?
Ujian berikutnya datang dari Ombudsman. Hasil pemeriksaan terhadap 14 koperasi di enam daerah menemukan sejumlah masalah. Ada lokasi yang sulit diakses, lahan berbatasan dengan rawa, kepastian status tanah yang belum jelas, hingga persoalan perizinan bangunan.
Ombudsman juga menerima delapan laporan masyarakat. Enam telah ditutup, sementara dua lainnya masih diperiksa. Lembaga ini menegaskan tidak ikut menjadi pihak dalam gugatan ke MK, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan.
Sementara itu, pemandangan kendaraan operasional yang berjajar di Rorotan menambah pertanyaan. Ombudsman mengingatkan agar armada tersebut tidak telantar. Sebab, kendaraan yang dibeli untuk mendukung kegiatan koperasi semestinya segera bekerja, bukan sekadar menjadi pemandangan di lahan parkir.
Masalahnya bukan semata-mata kendaraan belum dibagikan. Yang lebih penting adalah apakah koperasi penerima sudah siap beroperasi, memiliki pengurus yang mampu, model usaha yang jelas, jaringan pemasok, pasar, dan kemampuan mengelola aset.
Pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan bisa dihitung. Namun, keberhasilan koperasi tidak diukur dari jumlah bangunan yang berdiri atau armada yang dibeli. Ukurannya adalah kegiatan usaha yang berjalan, transaksi yang tumbuh, manfaat yang dirasakan anggota, serta kemampuan koperasi bertahan tanpa terus bergantung pada suntikan pemerintah.
Pemerintah perlu menjawab tiga persoalan itu secara terbuka. Pertama, memastikan pembentukan koperasi menghormati musyawarah desa dan prinsip kemandirian anggota. Kedua, menuntaskan persoalan lahan, perizinan, dan tata kelola. Ketiga, memastikan seluruh sarana yang telah dibeli benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi.
KDKMP tidak perlu ditolak hanya karena menghadapi kritik. Tetapi program sebesar ini juga tidak boleh kebal dari evaluasi. Justru karena membawa nama kepentingan rakyat desa, pelaksanaannya harus lebih transparan dan akuntabel.
Jangan sampai koperasinya sudah dibangun, kendaraannya sudah dibeli, anggarannya sudah terserap, tetapi kegiatan usahanya belum berjalan. Desa membutuhkan koperasi yang hidup, bukan sekadar gedung dan kendaraan yang terlihat.
