BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan arah transformasi ekonomi Lampung dari basis pertanian menuju hilirisasi industri dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay.
Lampung masih bertumpu pada sektor pertanian dengan 1,8 juta hektare lahan dan hampir dua juta keluarga bergantung pada sektor ini. Namun, keterbatasan APBD sekitar Rp6,7 triliun menjadi kendala utama, terutama dalam pembangunan infrastruktur distribusi.
Meski begitu, intervensi kebijakan harga komoditas mendorong kinerja ekonomi. Pertumbuhan mencapai 5,28 persen, kemiskinan turun ke 9,6 persen, inflasi terjaga rendah di 1,25 persen, dan Nilai Tukar Petani (NTP) naik hingga sekitar 130, menegaskan pertanian tetap menjadi fondasi ekonomi daerah.
Tantangan berikutnya adalah hilirisasi. Dari potensi komoditas Rp150 triliun, baru sekitar Rp30 triliun yang diolah industri. Kontribusi industri terhadap PDRB juga masih 18 persen. Pemprov menargetkan pengembangan lima kawasan industri berbasis keunggulan pelabuhan untuk mendorong ekspor Sumatera bagian selatan.
Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan melonjak dari 17 juta (2024) menjadi 27 juta (2025), namun lama tinggal masih rendah (1,3 hari), mencerminkan lemahnya ekosistem wisata. Sementara itu, 398 ribu UMKM, 70 persen dikelola perempuan, masih terkendala skala produksi dan homogenitas produk.
Komisi VII DPR RI menilai Lampung menunjukkan tren positif dalam 1,5 tahun terakhir, namun perlu akselerasi. Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia Chalim, menekankan pentingnya kawasan industri baru, pengembangan KEK di Pesawaran dan Lampung Selatan, serta pembentukan agregator UMKM untuk menembus pasar ekspor.
Selain itu, hilirisasi singkong, termasuk pengembangan produk turunan seperti mocaf didorong menjadi prioritas investasi baru.
Sinergi pusat-daerah dinilai krusial untuk mengunci transformasi ekonomi Lampung berbasis nilai tambah dan daya saing.(iwa)
