Lampung punya modal besar untuk menjadi provinsi yang lebih sejahtera. Tanahnya subur, hasil pertaniannya melimpah, letaknya strategis, dan menjadi penghubung penting arus barang serta manusia di Sumatera. Namun, kekayaan alam dan posisi geografis tidak otomatis membuat rakyat makmur. Nilai tambah, kesempatan kerja, pendapatan petani, mutu pelayanan publik, dan pemerataan pembangunanlah yang menentukan.
@Iwa Perkasa
Sejarah Lampung mengenal Raden Intan sebagai simbol keberanian dan perlawanan. Semangat itu tetap relevan, meski tantangannya berbeda. Perjuangan sekarang bukan hanya mempertahankan tanah, melainkan memastikan kekayaan daerah tidak berhenti sebagai angka produksi dan komoditas mentah. Kekayaan itu harus menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, sejumlah agenda pembangunan mulai dijalankan. Ada capaian yang patut diapresiasi, tetapi masih ada pekerjaan besar yang perlu dituntaskan. Mengakui kemajuan bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Sebaliknya, kritik berbasis data diperlukan agar kebijakan semakin tepat sasaran.
Ekonomi tumbuh, kesejahteraan harus menyusul
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Lampung tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Secara kuartalan, pertumbuhan mencapai 9,03 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Ini menjadi modal yang baik, terutama karena sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tinggi pada periode tersebut.
Namun, pertumbuhan ekonomi baru bermakna luas jika manfaatnya dirasakan masyarakat melalui pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat, dan usaha yang berkembang.
Data kemiskinan memberi gambaran lebih konkret. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Lampung turun menjadi 9,31 persen atau sekitar 831.890 orang. Jumlah ini berkurang 28.240 orang dibandingkan September 2025. Penurunan tersebut patut dihargai, tetapi masih ada lebih dari 831 ribu penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan belum selesai.
Tantangannya juga terlihat di pasar kerja. Pada Mei 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 4,95 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,97 persen. Sementara itu, pekerja formal hanya sekitar 30,83 persen dari total penduduk bekerja. Besarnya pekerjaan informal mengingatkan bahwa tantangan bukan hanya menyediakan pekerjaan, tetapi juga memperbaiki kepastian pendapatan, perlindungan, dan kualitas pekerjaan.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan produk domestik regional bruto atau besarnya investasi. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan menghasilkan pekerjaan produktif, memperkuat daya beli, dan membuka jalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan taraf hidup.
Investasi jangan berhenti sebagai angka
Realisasi investasi Lampung pada semester I 2026 dilaporkan mencapai Rp7,03 triliun atau sekitar 43,18 persen dari target tahunan Rp16,28 triliun. Investasi tersebut menyerap 9.187 tenaga kerja. Angka ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang berjalan, sekaligus mengingatkan bahwa realisasi pada semester pertama masih di bawah separuh target tahunan.
Investasi akan semakin berarti jika mampu memperkuat industri pengolahan, menciptakan pekerjaan dengan upah layak, memperluas pasar bagi usaha lokal, dan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Lampung.
Lampung tidak boleh terus-menerus puas menjadi pemasok bahan mentah. Singkong, jagung, padi, kopi, hasil perkebunan, dan produk perikanan harus membuka rantai ekonomi yang lebih panjang di dalam daerah. Pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran perlu tumbuh bersama produksi.
Inilah ujian penting bagi arah pembangunan Mirza–Jihan. Hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik atau mengundang investor. Hilirisasi harus membuat petani memperoleh posisi tawar lebih kuat, pekerja mendapatkan kesempatan lebih baik, dan pelaku usaha lokal ikut menikmati pertumbuhan.
Infrastruktur harus menghubungkan produksi dengan kesejahteraan
Pemerintah Provinsi Lampung melaporkan perbaikan dan peningkatan pada 52 ruas jalan provinsi sepanjang sekitar 66,2 kilometer selama 2025. Tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat dari 78,81 persen menjadi 79,79 persen.
Pada 2026, pemerintah menyiapkan 62 paket pekerjaan jalan provinsi. Agenda ini penting untuk memperbaiki konektivitas antardaerah dan mendukung kegiatan ekonomi. Namun, jumlah paket tidak boleh langsung disamakan dengan pekerjaan yang telah selesai atau manfaat yang sudah dirasakan masyarakat.
Keberhasilannya perlu dinilai dari realisasi fisik, kualitas konstruksi, ketepatan waktu, serta perubahan kondisi jalan setelah pekerjaan dilaksanakan. Data kemantapan jalan terbaru juga diperlukan untuk mengukur kemajuan dibandingkan posisi akhir 2025.
Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Apakah ongkos angkut hasil panen turun? Apakah perjalanan dari sentra produksi ke pasar semakin singkat? Apakah akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah?
Infrastruktur bukan sekadar jalan mulus. Jalan harus menjadi penghubung antara produksi, pasar, investasi, dan kesempatan ekonomi. Jika terintegrasi dengan kebijakan pertanian dan industri, manfaatnya akan lebih besar daripada sekadar bertambahnya jumlah paket pekerjaan.
Desaku Maju dan pekerjaan rumah hilirisasi
Program Desaku Maju menawarkan arah yang relevan, yakni memperkuat ekonomi desa melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian. Pada 2025, pemerintah melaporkan distribusi 34 unit mesin pengering atau bed dryer. Pada 2026, program ini diarahkan untuk diperluas, termasuk melalui penguatan fasilitas pascapanen dan dukungan kepada petani.
Gagasan dasarnya tepat. Petani tidak seharusnya hanya menjual hasil panen dalam kondisi yang membuat posisi tawarnya lemah. Pengeringan dan pengolahan pascapanen dapat membantu menjaga mutu, mengurangi kehilangan hasil, dan membuka peluang nilai tambah.
Tetapi alat yang dibagikan tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Pemerintah perlu memastikan fasilitas berfungsi, dikelola secara berkelanjutan, dan benar-benar dimanfaatkan petani. Pendampingan, kelembagaan usaha, akses pembiayaan, dan kepastian pasar sama pentingnya dengan pengadaan alat.
Program pupuk organik cair dan pelatihan vokasi juga perlu dinilai dari manfaat yang terukur. Berapa banyak petani yang benar-benar memperoleh manfaat? Apakah biaya produksi berkurang? Apakah produktivitas dan pendapatan meningkat? Apakah keterampilan yang diperoleh membuka peluang kerja?
Pertanyaan tersebut bukan untuk mengecilkan program, melainkan memastikan anggaran dan tenaga yang dikerahkan menghasilkan perubahan nyata. Evaluasi yang terbuka akan membantu pemerintah memperbaiki pelaksanaan sekaligus membuktikan bahwa pembangunan desa bukan sekadar slogan.
Mirza–Jihan dan ukuran keberhasilan yang sesungguhnya
Kepemimpinan daerah selalu bekerja di tengah keterbatasan anggaran, kebutuhan infrastruktur yang besar, tantangan pasar, serta persoalan sosial yang tidak selesai dalam satu tahun. Tidak adil jika seluruh masalah lama dibebankan kepada pemerintahan yang sedang berjalan. Namun, tidak tepat pula jika setiap rencana langsung diperlakukan sebagai keberhasilan.
Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik, penguatan ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan pekerjaan. Investasi harus diikuti penyerapan tenaga kerja yang berkualitas. Jalan harus mempermudah kegiatan ekonomi. Program pertanian harus meningkatkan posisi tawar petani. Pertumbuhan ekonomi harus tercermin dalam penurunan kemiskinan dan perbaikan taraf hidup.
Publik juga membutuhkan informasi yang terbuka dan terukur. Target, anggaran, realisasi, kendala, dan hasil program perlu disampaikan secara konsisten. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai kemajuan berdasarkan bukti, bukan hanya pernyataan pejabat atau materi publikasi pemerintah.
Keterbukaan bukan ancaman bagi pemerintah. Justru, data yang jelas membuat capaian lebih mudah dipercaya, kekurangan lebih cepat diperbaiki, dan dukungan publik dapat tumbuh di atas dasar yang kuat.
Lampung kaya, rakyat harus sejahtera
Lampung memiliki modal alam, manusia, dan ekonomi yang besar. Tantangannya adalah mengubah modal itu menjadi kesejahteraan yang merata.
Raden Intan mengingatkan kita pada keberanian memperjuangkan martabat. Hari ini, martabat itu juga berarti petani yang memperoleh harga pantas, pekerja yang mendapatkan penghasilan layak, anak-anak yang mengakses pendidikan bermutu, dan keluarga yang memiliki masa depan lebih baik.
Mirza–Jihan memegang tanggung jawab penting untuk mengarahkan perubahan itu. Masyarakat pun punya peran untuk mendukung kebijakan yang baik, mengawasi pelaksanaannya, dan mengingatkan ketika hasil belum sesuai harapan. Dukungan tidak harus berarti membenarkan semua hal, sebagaimana kritik tidak harus berarti menolak seluruh capaian.
Hingga 24 Oktober 2026, sudah 611 hari sejak Mirza–Jihan dilantik memimpin Lampung. Angka ini bukan angka keramat, apalagi jaminan keberhasilan. Ia adalah hitungan waktu yang telah berlalu, bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Enam ratus sebelas hari cukup untuk melihat arah kebijakan dan kesungguhan bekerja, meski perjalanan lima tahun belum selesai.
Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukan semata-mata kesempatan memimpin, melainkan kewajiban menegakkan keadilan dan menghadirkan kemaslahatan. Surah An-Nisa ayat 58 mengingatkan pentingnya menunaikan amanah dan menetapkan keputusan secara adil. Surah Al-‘Asr pun mengajarkan bahwa waktu tidak boleh berlalu tanpa iman, amal saleh, kebenaran, dan kesabaran. Nilai-nilai inilah yang layak menjadi cermin bagi siapa pun yang memegang kekuasaan.
Jabatan akan berakhir, tetapi jejak kebijakan akan tinggal dalam kehidupan rakyat. Jalan yang dibangun, kesempatan kerja yang tercipta, kualitas pendidikan yang meningkat, dan kemiskinan yang berhasil dikurangi akan menjadi bagian dari warisan kepemimpinan. Sebaliknya, janji yang tak terwujud dan persoalan yang dibiarkan juga akan diingat.
Raden Intan mewariskan keberanian kepada sejarah. Kini, sejarah menunggu apa yang akan diwariskan oleh kepemimpinan Mirza–Jihan. Bukan sekadar deretan proyek, angka pertumbuhan, atau janji pembangunan, melainkan kehidupan rakyat yang sungguh-sungguh menjadi lebih baik.
Lampung kaya, rakyat harus sejahtera. Mirza–Jihan dan kita menuju ke sana. Mari berjalan dengan optimisme, bekerja dengan keberanian, mengawasi dengan kejernihan, dan memastikan tak seorang pun tertinggal dari kemajuan Lampung. Sebab, kejayaan sebuah daerah bukan diukur dari seberapa besar kekayaannya, melainkan dari seberapa bermartabat kehidupan rakyat yang menikmatinya.
******
