Kristomei Sianturi, putra Kotabumi dan mantan Pangdam Radin Inten, dilantik Prabowo sebagai Kepala BNPB. Tantangan mitigasi bencana kini menanti.
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB. Pergantian tersebut berlangsung ketika Indonesia menghadapi tantangan penanggulangan bencana, termasuk meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Peran Kristomei selama menjadi Pangdam Radin Inten, terutama dalam upaya pengendalian dan pencegahan karhutla di Lampung cukup membanggakan dan dinilai berhasil. Ia kerap terjun langsung ke lapangan.
Bagi Lampung, penunjukan ini memiliki arti tersendiri. Sosok yang sebelumnya memimpin komando kewilayahan di provinsi tersebut kini dipercaya mengoordinasikan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
Namun, kedekatan Kristomei dengan Lampung tidak serta-merta menjamin perubahan kebijakan tertentu. Tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuannya menerjemahkan pengalaman lapangan menjadi sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Penunjukan Kristomei berlangsung di tengah kebutuhan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat.
BNPB memiliki peran penting dalam koordinasi penanggulangan bencana, dukungan kedaruratan, serta pemulihan setelah bencana. Efektivitas lembaga ini tidak hanya ditentukan oleh kecepatan merespons kejadian, tetapi juga oleh kemampuan mengantisipasi risiko sebelum bencana terjadi.
Dalam konteks tersebut, pergantian kepala BNPB membuka ruang untuk menguji kesinambungan sekaligus perbaikan kebijakan. Publik perlu melihat apakah perubahan kepemimpinan diikuti penguatan mitigasi, sistem peringatan dini, kesiapan logistik, dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Persoalan ini relevan bagi daerah yang menghadapi beragam ancaman bencana. Penanganan kebakaran lahan, banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi membutuhkan pendekatan yang berbeda, tetapi semuanya bergantung pada kualitas koordinasi dan kesiapan di tingkat lokal.
Lampung Menunggu Manfaat Nyata
Pengalaman Kristomei memimpin Kodam XXI/Radin Inten memberinya konteks tentang kondisi wilayah Lampung dan pentingnya koordinasi antarlembaga. Namun, ukuran keberhasilan kepemimpinannya di BNPB bukanlah kedekatan personal dengan daerah asal, melainkan hasil kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.
Lampung membutuhkan sistem mitigasi yang kuat, terutama dalam menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan serta bencana yang dapat mengganggu permukiman, infrastruktur, pertanian, dan aktivitas ekonomi.
Pemerintah daerah juga memerlukan dukungan data risiko yang akurat, kesiapan personel, mekanisme respons cepat, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Tanpa itu, penanganan bencana berpotensi terus bertumpu pada respons setelah kejadian, bukan pencegahan yang terencana.
Kristomei kini menghadapi ujian yang lebih luas daripada tugas komando kewilayahan. Ia harus memastikan BNPB bekerja efektif bersama kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Bagi Lampung, penunjukan ini menjadi alasan untuk mencermati arah kebijakan BNPB ke depan. Bukan untuk berharap adanya perlakuan istimewa, melainkan untuk memastikan provinsi ini memperoleh dukungan penanggulangan bencana berdasarkan risiko dan kebutuhan nyata.(iwa)
